Restoran Berdarah-Darah & Tutup Gerai, Pemilik Mal Deg-Degan

Jakarta, CNBC Indonesia - Pengelola mal mengakui banyak restoran yang mulai bersiap angkat kaki dari ruang sewa mal mereka karena banyak yang kesulitan keuangan. Kondisi ini membuat was-was, apalagi restoran salah satu tenant yang punya peran menarik pengunjung dan porsinya tak kecil.

Di sisi lain, para pengelola mal ini juga sudah kehabisan napas atau ada kendala arus kas karena tak semua tenant operasi hingga dampak penutupan mal-mal di DKI Jakarta yang memukul bisnis mereka. Namun, sayangnya upaya insentif dari pemerintah daerah pun tak banyak menolong.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonsus Widjaja bahkan menyatakan relaksasi tersebut justru tidak menyelesaikan masalah.

Pilihan Redaksi Dahsyatnya PSBB: Resto Rugi Rp20 T, 200 Ribu Pekerja Nganggur Restoran di Mal Berdarah-Darah, Bulan Depan Tutup Gerai Total Resto Berdarah-Darah, Bertumbangan & Tutup Total Bulan Depan!

"Pemerintah DKI sudah memberi keringanan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), tapi sifatnya mencicil. Boleh dicicil bulan Oktober, November, Desember. Tiga kali dicicil. Tapi menurut kami ini nggak akan menyelesaikan masalah," katanya kepada CNBC Indonesia, Jumat (9/10).

Kebijakan relaksasi yang diberikan Pemprov DKI karena adanya permohonan pengusaha mal sejak lama. Pengusaha menilai relaksasi yang seharusnya diberikan adalah pembebasan PBB, reklame hingga parkir, bukan hanya menunda pembayaran. Pasalnya, pemasukan yang biasanya didapat, saat ini sedang menipis akibat PSBB ketat.

"Yang menjadi masalah, dana cadangannya sudah nggak ada. Jadi dicicil dari mana uangnya? Ini yang jadi masalah. Kalau relaksasi diberikan pertengahan tahun mungkin bisa, karena ada dan cadangan. Kini semakin hari makin tipis, dana makin nggak ada, cashflow makin nggak ada. Kalau dicicil sekarang dana dari mana? Kebijakan pemda DKI nggak selesaikan masalah," paparnya.

Mantan Ketua APPBI yang kini menjadi Dewan Pembinaan, Stefanus Ridwan juga pernah mengungkapkan pajak yang harus ditanggung mal ke pemda tak sedikit. Ia menyebut, untuk mal besar dengan status kelas A memiliki kewajiban pajak hingga puluhan miliar per tahun, hanya untuk PBB.

"Semua total (Pajak Bumi dan Bangunan) Kokas (Kota Kasablanka) Rp 30 miliar kira-kira. Jadi saya kira nggak gampang. Uang dapat dari mana? Uang nggak dapat apa-apa (pendapatan)," kata Stefanus, Senin (27/4).

(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Mal dan Restoran Dibatasi 50%, Omzet Siap-Siap Anjlok