Dari Dulu Tak Pernah Berubah, RI Dikit-Dikit Impor Garam

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah sepakat untuk tetap memberikan keleluasaan bagi para industri yang akan mengimpor garam karena dianggap memberikan nilai tambah. Meski persoalan impor garam memang sempat jadi kritikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Keputusan ini merupakan hasil rapat terbatas dengan topik pembahasan percepatan penyerapan garam rakyat yang digelar di Istana Merdeka, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

"Presiden setuju bahwa industri yang untuk makanan dan industri yang butuh garam, mereka mengimpor langsung," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Senin (5/10).

Meski demikian, keputusan impor akan tetap harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Apabila ada perusahaan atau industri yang melanggar, akan ada sanksi yang menanti.

Pilihan Redaksi 'Terbang' ke Luar, Perhiasan & Permata RI Ekspornya Lagi Loyo OJK: Perusahaan Raksasa RI Kurangi Penarikan Kredit Jokowi Kesal! RI Setahun Impor Garam Rp 1,5 T

"Kalau dia melanggar atau membocorkan ke market, membuat garam rakyat turun, ya izinnya dicabut. Kita berharap, yang paling tahu adalah Menperin berapa industri yang butuh gara, dan berapa jumlah yang mereka butuh," katanya.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang mengatakan pemerintah telah sepakat agar rekomendasi untuk importasi bahan baku gula dan garam industri diberikan kepada otoritas perindustrian.

"Kami di Kemenperin memiliki mekansime ketat di dalam verifikasi, khususnya berkaitan dengan jumlah kebutuhan garam atau gula untuk industri penggunanya," katanya.

"Kami tidak akan membiarkan, seperti yang disampaikan pak Menko bahwa bahan baku yang diimpor oleh industri merembes ke pasar sehingga menggnggu petani gula dan garam. Ini akan kami berikan sanksi yang sangat tegas," jelasnya.

Sebelumnya di depan jajaran menteri, Presiden Jokowi mengungkap dua masalah utama yang dihadapi dalam hal serapan garam rakyat. Pertama, dari sisi rendahnya kualitas garam rakyat sehingga tidak memenuhi standar kebutuhan industri.

Sementara di sisi lain, industri selalu berusaha memenuhi kebutuhannya dengan melakukan impor garam. Menurut Jokowi, hal tersebut perlu dicarikan solusi secara komprehensif.

"Ini harus dicarikan jalan keluarnya. Kita tahu masalah tapi tidak pernah dicarikan jalan keluarnya," kata Jokowi.

Data yang disampaikan Jokowi per 22 September 2020, masih ada sekitar 738.000 ton garam rakyat yang tidak terserap industri dalam negeri. Hal tersebut, menjadi kekhawatiran Jokowi.

"Ini agar dipikirkan solusinya, sehingga rakyat garamnya bisa terbeli dan yang kedua masih rendahnya produksi garam nasional kita sehingga cari yang paling gampang yaitu impor garam. Dari dulu gitu terus dan tidak pernah ada penyelesaian," katanya.

Jokowi kemudian mencontohkan saat ini kebutuhan garam nasional mencapai 4 juta ton per tahun. Sementara itu, produksi garam nasional saat ini baru mencapai 2 juta ton per tahun.

"Akibatnya alokasi garam untuk kebutuhan industri masih banyak yaitu 2,9 juta ton. Saya kira langkah-langkah perbaikan harus kita kerjakan, mulai dari pembenahan besar-besaran supply chain dari hulu sampai hilir," jelasnya.

(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Terbaru Aturan Menteri KKP: Impor Ikan dan Garam Bakal Direm!