Pengusaha Sudah 'Gerah' dengan Rencana Buruh Mogok Nasional

Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana aksi mogok nasional buruh selama 3 hari akan sangat mengancam industri padat karya, di antaranya adalah tekstil. Industri tekstil yang sedang sulit karena sepi permintaan dan serbuan impor dibikin makin runyam, dan pengusaha pun 'gerah' dengan rencana mogok.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Filament Indonesia, Redma Gita Wirawasta mengakui rencana tersebut bakal berdampak besar terhadap industri.

"Itu hak teman-teman buruh menyampaikan aspirasi. Kalau sampai mogok, sudah posisi kita lagi sulit, plus juga mogok ini jadi tambah runyam lagi permasalahan. Harus bersama-sama. Kalau ada permasalahan, harus diskusi lebih dalam, ada permasalahan apa? kalau Omnibus Law, poin-poin dimana keberatan pekerja," katanya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia, Jumat (2/10).

Pilihan Redaksi Fenomena Baru, Keluarga Karyawan yang Kena Covid Gugat Kantor Buruh Ancam Mogok Nasional, Please! Ini Pesan dari Industri

Runyamnya permasalahan yang berpotensi muncul tidak lepas dari biaya yang mesti dibayar. Perusahaan berpotensi tidak bisa memenuhi permintaan klien hingga kehilangan proyek yang sudah disepakati. Apalagi, pasar tekstil saat ini juga tidak besar dan harus bersaing dengan banyak produk impor.

"Kalau sampai mogok, ini apalagi industri kami sama sekali nggak bisa berhenti. Meski kondisi utilisasi 50%, ada yang stop sama sekali, ada juga yang beberapa masih jalan. Kan ini 24 jam running, kalau sampai mogok nggak ada tenaga kerja. Ya kita pasti akan stop. Setelah stop ini bisa 2-3 minggu running lagi. Ini akan jadi tambahan beban kalau sampe mogok," papar Redma.

Ia perlu mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi. Dimana sebelumnya gaung mogok nasional sudah disuarakan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Jutaan buruh siap melakukan mogok nasional sebagai bentuk penolakan terhadap omnibus law RUU Cipta Kerja.

Rencananya akan dilakukan selama tiga hari berturut-turut, dimulai pada tanggal 6 Oktober 2020 dan diakhiri pada saat sidang paripurna yang membahas RUU Cipta Kerja tanggal 8 Oktober 2020.

"Dalam mogok nasional nanti, kami akan menghentikan proses produksi. Di mana para buruh akan keluar dari lokasi produksi dan berkumpul di lokasi yang ditentukan masing-masing serikat pekerja di tingkat perusahaan," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam keterangan resmi, Senin (28/9).

Kalangan buruh menolak Omnibus Law karena persoalan karyawan kontrak dan outsourcing seumur hidup, tanpa batasan waktu dan jenis pekerjaan.

Dengan sistem tersebut, bisa jadi tidak ada pengangkatan karyawan tetap. Sehingga pengusaha akan cenderung mempekerjakan buruh kontrak dan outsourcing. Ketika tidak ada karyawan tetap dan banyaknya buruh kontrak yang mudah dipecat, maka dengan sendirinya pesangon dan jaminan sosial seperti pensiun, hari tua, serta jaminan kesehatan akan berpotensi hilang (tidak didapatkan buruh).

(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Buruh Mau Mogok Nasional 3 Hari, Pengusaha: Apa Untung?