Independensi BI Diganggu? Ini Peta Politik di DPR Soal RUU BI

News - Herdaru P & Lidya Julita S & Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
23 September 2020 12:38
Gedung BI

Jakarta, CNBC Indonesia - Perombakan Undang-Undang (UU) Bank Indonesia (BI) semakin kencang bergulir. Bahkan, kabar terbaru menyebutkan perubahan payung hukum tersebut tak lama lagi dibahas pemerintah bersama DPR.

Dalam sebuah dokumen yang diterima CNBC Indonesia, terungkap pemerintah tengah mempersiapkan sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23/1999 tentang Bank Indonesia.

RUU tersebut belum memiliki nomor maupun tahun terbit. Namun dalam dokumen itu, tertulis rancangan undang-undang berkaitan dengan perubahan ketiga atas UU 23/1999 tentang Bank Indonesia.

Posisi BI memang dipertanyakan saat ini. Ada tiga faktor yang membuat 'rasanya' pemerintah harus mengubah aturan kebijakan.

Gedung BIFoto: CNBC Indonesia / Gedung Bank Indonesia


Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan setidaknya 5 poin dalam mereformasi sistem keuangan terutama aturan BI. Dua di antaranya cukup krusial.

"Terkait penguatan koordinasi sedang dikaji penguatan sektor keuangan secara terintegrasi termasuk pengintegrasian pengaturan mikro-makro prudensial," kata Sri Mulyani.

Indonesia pernah menerapkan sistem di mana otoritas pengawas bank dan otoritas moneter berada dalam satu atap, serta sistem yang terpisah seperti saat ini. Masing-masing sistem memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dikaji secara lebih hati-hati dalam rangka memperkuat sistem pengawasan perbankan.

Kemudian poin selanjutnya, masih menurut Sri Mulyani adalah penguatan juga dilakukan di sisi instrumen yang dapat digunakan oleh perbankan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi.

"Sedang dikaji penyederhanaan persyaratan instrumen likuiditas bagi perbankan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas Bank yang membutuhkan dukungan likuiditas, misalnya pinjaman likuiditas jangka pendek (PLJP) dan pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah (PLJPS) oleh Bank Indonesia sebagai lender of the last resort."

Lantas market pun bereaksi negatif terkait adanya wacana yang menimbulkan gangguan di independensi BI.

Lalu bagaimana DPR menyikapi hal ini? Apakah BI perlu dirombak?

Halaman Selanjutnya >> Peta Politik terkait BI di DPR


Partai Politik di DPR yang Setuju dan Menolak BI Dirombak
BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN :
1 2
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading