Jika Semua Bayar Iuran BPJS di Angka Rp 75.000, Ini Dampaknya

News - Hidayat Setiaji, CNBC Indonesia
22 September 2020 13:07
Peserta BP Jamsostek konsultasi layanan tanpa kontak fisik dengan virtual di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cilandak, Kamis (18/6/2020). Layanan secara virtual ini merupakan penerapan sesuai dengan protokol kesehatan tanpa harus kontak langsung antara petugas dan peserta BP Jamsostek dalam rangka mencegah penularan COVID-19. Kepala Kantor Cabang Puspitaningsih mengatakan adanya layanan konsultasi tanpa kontak fisik ini di Cabang Cilandak ini disesuaikan dengan aturan protokol kesehatan dan untuk memutus penyebaran Covid-19.  Kantor cabang ini menyediakan skat-skat yang dilengkapi layar monitor yang terhubung dengan petugas secara video conference untuk kebutuhan komunikasi dan verifikasi data.

Jakarta, CNBC Indonesia - Beredar wacana iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan diseragamkan, tanpa kelas. Bagaimana dampak kebijakan ini?

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 64/2020, iuran BPJS Kesehatan untuk kategori kelas 1 adalah Rp 150.000 per bulan. Kemudian kelas 2 adalah Rp 100.000 per bulan, dan kelas 3 Rp 42.000 per bulan. Namun untuk peserta kelas 3 hanya membayar Rp 25.500 per bulan, sisanya disubsidi oleh negara.

Ada wacana untuk mengubah skema iuran tersebut. Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay mengatakan, bisa saja mengubah kelas itu menjadi sebuah kategori universal.


"Mungkin bisa dibayangkan kelas standar antara kelas 3 dan kelas 2. Di atas kelas 3, tapi tidak sampai kelas 2," katanya.

Per 31Agustus, jumlah peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah 222.435.719 orang. Dari jumlah tersebut, 131.788.452 orang atau 59,25% berstatus Penerima Bantuan Iuran (PBI). Pembayaran iuran BPJS Kesehatan mereka sebagian menjadi tanggungan negara, baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Meskipun nantinya terjadi peleburan kelas, tetapi pemerintah memastikan PBI tetap akan ada. "Mereka adalah peserta yang dibayarkan oleh pemerintah," ujar Mttaqien, Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

Halaman Selanjutnya >> Dampaknya Bagaimana?

Bagaimana Dampaknya ke Masyarakat?
BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN :
1 2
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading