Darurat Covid-19, London Bakal di 'Lockdown'

Jakarta, CNBC Indonesia - Profesor ahli epidemiologi di London Imperial College dan mantan penasihat pemerintah, Neil Ferguson mengatakan bahwa London menghadapi peningkatan jumlah kasus akibat Covid-19 saat orang kembali bekerja dan sekolah.

Mengutip Reuters Minggu (20/9/2020), Perdana Menteri Boris Johnson mengatakan bahwa dia tidak ingin penutupan nasional, tetapi pembatasan baru mungkin diperlukan karena negara itu menghadapi gelombang kedua Covid-19 yang tak bisa dihindarkan.

"Saya pikir beberapa tindakan tambahan mungkin dibutuhkan lebih cepat daripada nanti," kata Ferguson.

Baca: Demo Anti-Lockdown di London Berakhir Ricuh

Para menteri pada Jumat dilaporkan sedang mempertimbangkan penguncian nasional kedua, dengan kasus Covid-19 baru sudah mencapai level tertinggi dalam beberapa bulan, penerimaan rumah sakit meningkat dan melonjaknya tingkat infeksi di seluruh bagian utara Inggris dan London.

"Saat ini kami berada pada tingkat infeksi yang kami lihat di negara ini pada akhir Februari, dan jika kami membiarkannya dua hingga empat minggu lagi kami akan kembali ke tingkat yang kami lihat lebih banyak pada pertengahan Maret, dan itu bisa menyebabkan kematian," kata Ferguson.

Data pemerintah pada hari Sabtu menunjukkan 4.422 kasus baru, 100 lebih banyak dari pada hari Jumat dan total harian tertinggi sejak 8 Mei, berdasarkan hasil tes positif.

Tingkat infeksi yang sebenarnya kemungkinan besar lebih tinggi. Badan statistik Inggris mengatakan pada hari Jumat bahwa sekitar 6.000 orang setiap hari di Inggris saja mungkin tertular penyakit selama seminggu hingga 10 September, berdasarkan pengujian acak.

Boris Johnson pada Sabtu (19/09/2020) mengatakan bagi orang yang telah melakukan kontak dengan seseorang yang terinfeksi Covid-19, maka orang itu harus segera melakukan isolasi mandiri. Bila ternyata mereka melanggar aturan ini, maka mereka akan didenda hingga 10.000 pound.

Aturan ini akan berlaku mulai 28 September untuk siapa pun orang di Inggris yang hasil tesnya dinyatakan positif terkena virus corona atau diberi tahu oleh petugas kesehatan masyarakat bahwa mereka telah melakukan kontak dengan seseorang yang terinfeksi.

"Orang yang memilih untuk mengabaikan aturan akan menghadapi denda yang signifikan," kata Johnson dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari Reuters pada Minggu (20/09/2020).

Denda akan dimulai dari 1.000 pound untuk pelanggaran pertama, lalu naik menjadi 10.000 pound untuk pelanggar berulang atau kasus di mana majikan mengancam akan memecat staf yang mengisolasi diri daripada pergi bekerja.

Menteri Pertama Skotlandia Nicola Sturgeon meminta Johnson untuk menemuinya dan para pemimpin pemerintah devolusi Wales dan Irlandia Utara dalam 48 jam ke depan untuk mencoba memastikan tindakan terkoordinasi di berbagai bagian Inggris Raya.

"Kami tahu dari pengalaman di awal tahun bahwa kecepatan dan ketegasan tindakan penting dalam perang melawan Covid-19," katanya.

Baca: 10 Kota Paling Banyak Dihuni Orang Terkaya di Dunia

Inggris mencatat jumlah kematian tertinggi di Eropa akibat Covid-19, dengan lebih dari 41.000 kematian. Peningkatan kasus belum menyebabkan peningkatan serupa pada kematian baru, sebagian karena kasus terkonsentrasi di antara orang yang lebih muda, tetapi jumlah pasien di rumah sakit sekarang mulai meningkat.

Lebih dari 10 juta orang di bagian utara dan tengah Inggris sudah dalam pembatasan penguncian, seperti larangan mengundang teman atau keluarga ke rumah mereka, atau mengunjungi pub dan restoran setelah jam 10 malam.

Walikota London, Sadiq Khan, mengatakan pada hari Jumat bahwa tindakan penguncian yang lebih ketat menjadi semakin mungkin untuk ibu kota Inggris.

Polisi membubarkan protes di pusat kota London pada hari Sabtu terhadap lebih dari 1.000 orang yang menentang tindakan penguncian yang ada, karena acara tersebut tidak sesuai dengan aturan yang membatasi pertemuan publik.

(hps/hps)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Polisi London Terus Buru Pembunuh Pria yang Tewas Ditembak