Internasional

Tugas Berat Mr. Suga, PM Baru Jepang Saat Ekonomi Sekarat

News - Tirta Citradi, CNBC Indonesia
17 September 2020 09:46
Yoshihide Suga. AP/Koji Sasahara

Jakarta, CNBC Indonesia - Setelah kurang lebih delapan tahun tanpa suksesi kepemimpinan, kini Jepang punya perdana menteri baru. Yoshihide Suga kini sah menjadi nahkoda Negeri Sakura yang ekonominya tengah sekarat akibat pandemi Covid-19.

Pada Senin (14/9/2020) Suga resmi menjadi pemimpin partai konservatif Jepang (Liberal Democratic Party) yang telah berkuasa sejak 1955. Kemarin Suga berhasil memenangkan voting di parlemen (Lower House of Parliament) dengan suara mayoritas 314 dari 462 suara dan membuatnya sah menggantikan pendahulunya Shinzo Abe.


Suga yang lebih tua dari Abe tersebut sebelumnya menjabat sebagai sekretaris kabinet atau tangan kanan perdana menteri. Pria 71 tahun itu adalah seorang putra dari petani strawberry dan Ia tak ragu mendeklarasikan diri sebagai self made politician.

Saat sah menjadi perdana menteri, Suga mengatakan akan fokus untuk menangani pandemi Covid-19 dan membawa ekonomi Jepang bangkit. Ia juga menegaskan bakal melanjutkan perjuangan pendahulunya melalui program-program yang dikenal dengan Abenomics.

Sebagai negara dengan perekonomian terbesar ketiga di dunia setelah AS dan China, permasalahan Jepang sangatlah kompleks. Mulai dari kejatuhan ekonomi akibat pandemi hingga tantangan untuk melakukan reformasi struktural. Hal ini tentu menjadi tantangan besar serta tugas berat bagi Suga.

Akibat pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Jepang jatuh ke teritori negatif yang sangat dalam. Pada kuartal pertama tahun ini, output perekonomian Negeri Sakura tercatat minus 1,8% (yoy).

Kontraksi berlanjut ke kuartal kedua, bahkan lebih dalam. PDB Jepang menyusut hingga 9,9% (yoy) di kuartal kedua. Kontraksi dua kuartal beruntun membuat ekonomi Jepang jatuh ke jurang resesi.

Angka pengangguran di Jepang langsung meroket. Saat Abenomics berhasil membawa tingkat pengangguran di Jepang dari 4,5% turun ke bawah 2,5%, kini gara-gara pandemi angka tersebut naik hampir 70 basis poin mendekati 3%.

Melihat dampak pandemi yang begitu hebat serta wabah yang terus merebak dan tak kunjung usai, membangkitkan kembali ekonomi yang sekarat tentu sangatlah susah. Apalagi sebelum pandemi terjadi, ekonomi Jepang pada dasarnya sudah menghadapi masalah yang sangat serius.

Dua masalah utama yang dihadapi Jepang bahkan sebelum pandemi adalah populasi yang menua dan utang publik yang terus membengkak. Bahkan utang pemerintah Jepang merupakan yang tertinggi dibanding negara-negara OECD lainnya.

Berbicara soal populasi yang menua, seiring dengan berjalannya waktu proporsi masyarakat Jepang di usia produktif semakin menurun. Hingga tahun lalu saja, jumlah orang yang berusia di atas 65 tahun (lansia) di Jepang mencapai 28% dari total populasi. 

Struktur populasi Jepang yang makin lama makin tak produktif membuat pemerintah negara tersebut harus memberikan jaminan sosial bagi masyarakatnya dalam bentuk tunjangan pensiun hingga asuransi kesehatan. 

Pada 2019, pemerintah Jepang menganggarkan hampir 34 triliun yen (US$ 324 miliar) untuk program jaminan sosial. Angka tersebut setara dengan 34% dari APBN Jepang dan kurang lebih 6% dari PDB nominalnya tahun lalu. Ya, mayoritas APBN Jepang memang dialokasikan ke sana. 

Namun untuk membiayai jaminan sosial dengan anggaran sebesar itu, pendapatan pemerintah dari pajak tidaklah cukup. Jepang secara terus menerus mengalami defisit anggaran. Angka keseimbangan primer APBN Jepang bahkan minus.

Artinya pengeluaran pemerintah sebelum pembayaran bunga utang sudah lebih besar dari pendapatan yang diperolehnya. Secara sederhana besar pasak daripada tiang. Kurang lebih begitu.

Lantas dari mana uang yang digunakan untuk membiayai semua itu? Jawabannya adalah utang!

Utang pemerintah Jepang sebenarnya sudah mengalami kenaikan sejak tahun 1960-an. Hanya saja laju pertumbuhan utang tersebut baru meroket setelah krisis terjadi awal tahun 1990, ketika pasar saham dan harga properti di negara itu ambruk.

Jepang yang awalnya memiliki keseimbangan fiskal yang paling baik di antara negara-negara G7 berubah menjadi negara dengan defisit yang sangat parah. Utang pemerintah pusat Jepang menggelembung hingga 236,6% dari output perekonomiannya.

Banyak perdebatan muncul terkait masalah utang ini. Ada yang pro karena memang diperlukan dan selama ini masih berada dalam batas 'aman'. Namun yang kontra seringkali mewanti-wanti, gelembung utang yang terlalu besar tersebut bisa membawa Jepang ke dalam kehancuran. 

Tugas Berat Yoshihide Suga
BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN :
1 2 3
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading