Pemerintah Minta PLN Tinggalkan Catat Meteran Listrik Manual

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) telah melakukan investigasi mengenai lonjakan tagihan listrik ratusan pelanggan PLN selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Potensi kesalahan dinilai bisa terjadi karena pencatatan meter masih dilakukan secara manual.

Oleh karena itu, pemerintah meminta agar PT PLN (Persero) segera beralih ke pencatatan digital dengan menggunakan Automatic Meter Reading (AMR). Pasalnya, selama masa PSBB, petugas menjadi terkendala untuk melakukan pencatatan manual akibat pembatasan mobilitas.

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pihaknya akan memanggil manajemen PLN pada pekan depan untuk menanyakan terkait rencana peralihan dan kemajuannnya secara reguler. Menurutnya proyek AMR ini sudah lama berjalan bahkan telah berlangsung selama tiga tahun.

"Ini kan proyek AMR sudah lama, sudah tiga tahun. Itu investor dari luar negeri. Waktu itu smart grid system. Tapi entah bagaimana tidak jalan oleh PLN. Saya pikir dari situ kan ada jadi AMR," paparnya dalam konferensi pers secara virtual, Kamis, (10/09/2020).

Meski dia mengakui sistem AMR ini tidak terlalu canggih, namun menurutnya lebih baik dibandingkan pencatatan manual. Purbaya mengaku dia tidak mengetahui bahwa proyek peralihan catat meter manual menjadi AMR ini tidak berjalan.

"Walau pun dari AMR teknologinya tidak canggih-canggih amat, tapi saya pikir sudah cukup bagus. Tapi saya tidak tahu kalau ini tidak jalan sampai sekarang," papar Purbaya yang telah dipilih menjadi Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Baca: Vendor Harap Sabar Ya, PLN Sebut Butuh Waktu Bayar Tagihan

Ke depannya, untuk memastikan program ini berjalan, menurutnya pihaknya akan lakukan pengawasan terkait pelaksanaan ini dari waktu ke waktu. Jika program ini masih tidak jalan, maka menurutnya pemerintah tidak segan-segan akan memberikan teguran kepada PLN.

"Jadi kelemahan kita adalah kalau ada rencana, tapi tidak ada yang monitor, tidak jalan. Jadi, kami akan terapkan seperti di Pokja IV, rencana yang tidak jalan atau tidak ada progress-nya, kami akan tegur," tegasnya. 

Sebelumnya, dia mengungkapkan bahwa timnya telah mendapatkan 410 aduan dari pelanggan. Dia menyebut telah menemukan lonjakan yang gila-gilaan, bahkan ada aduan tagihan listrik mencapai Rp 70 juta.

Kasus-kasus yang menunjukkan ketidakwajaran ini masih terus dilakukan investigasi. Meski ada temuan, namun Purbaya menyebut secara umum memang ada kenaikan pemakaian.

"Ini kami lagi verifikasi. Ini kami lagi cek meteran di sana, dan bagaimana sebetulnya sampai (tagihan) gila-gilaan itu, di akhir bulan sampai Rp 70 juta. Kasus-kasus aneh di luar kewajaran, kami masih investigasi," paparnya.

(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Rumah Kosong Tapi Tagihan Listrik Bengkak? Ini Kata PLN