Tagihan Listrik Bengkak Tiba-tiba, DPR Cecar Habis PLN!
Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mencecar habis PT PLN (Persero) yang dianggap tidak melakukan komunikasi yang baik dengan masyarakat perihal bengkaknya tagihan listrik jutaan pelanggan.
Situasi ini terjadi saat Komisi VII DPR meminta penjelasan secara rinci terkait kenaikan tagihan listrik kepada PLN dalam rapat dengar pendapat, Rabu (17/6/2020). Rapat ini digelar di gedung DPR, kompleks parlemen, Jakarta.
"Menurut saya keterbukaan PLN masih sangat kurang, dan rendahnya cara komunikasi pada pelanggan sehingga kenaikan tarif listrik ini," kata Anggota Komisi VII Fraksi Golkar Rudy Mas'ud.
Anggota Komisi VII Fraksi PKB Ratna Juwita bahkan mempertanyakan sikap PLN yang seakan-akan menempuh kebijakan yang tidak dikonsultasikan dengan masyarakat. Menurutnya, ini masalah yang cukup serius.
"Selama ini PLN itu telah mendefinisikan problem ini sepihak. Masyarakat dipaksa menerima definisi tersebut. Padahal masalah itu karena penyesuaian skema operasional PLN selama pandemi," katanya.
"Pencatatan meteran tidak bisa dilakiukan karena PSBB. PSBB ini bukan kebijakan dari masyarakat luas. Saat skema operasional berubah, PLN harus sampaikan itu pada masyarakat sebelum mereka alami dampak buruk," katanya.
Hal senada turut dikemukakan Anggota Komisi VII Fraksi Demokrat Sartono Hutomo. Menurutnya, PLN tidak bisa begitu saja menyebut tagihan listrik membengkak tanpa adanya penjelasan yang komprehensif.
"Seharusnya PLN sudah menyampaikan kepada khalayak, woro-woro ini masalah Covid-19 berdampak pada kinerja PLN khususnya pencatatan, kemungkinan terjadi kenaikan. Ini kan kita semua kaget. Ini menjadi catatan,"
"Ke depan harus diprediksi apa yang terjadi. Seseorang yang rumahnya kosong naik. Tolong jelaskan secara gamblang. Pra bayar juga naik. Ini perusahaan negara, milik rakyat," tegasnya.
[Gambas:Video CNBC]
(gus/gus)
