Hong Kong Membara Lagi, 2.000 Pasukan Huru Hara Siap Siaga!

Jakarta, CNBC Indonesia - Polisi Hong Kong berencana mengerahkan sebanyak 2.000 petugas anti huru hara di seluruh kawasan West Kowloon, Hong Kong, pada Minggu (6/9/2020), dengan menyiapkan meriam air dan kendaraan lapis baja dalam keadaan siaga.

Persiapan tersebut sebagai tanggapan atas seruan online turun ke jalan demi protes massal anti-pemerintah terhadap penundaan pemilihan umum Hong Kong.

Kehadiran polisi yang banyak ini dirancang untuk mengantisipasi rencana para aktivis anonim yang ingin menarik sekitar 50.000 orang berunjukrasa secara tidak sah di Nathan Road, terkait dengan penundaan pemilihan umum setahun ke depan karena risiko kesehatan.

Sebelumnya, pada Juli silam, Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam menunda pemilihan pada September ini hingga setahun ke depan karena lonjakan kasus Covid-19. Di satu sisi hal ini memberikan tekanan kepada orang yang pro Demokrasi karena berharap bisa memberikan suara pada pemilu.

South China Morning Post (SCMP) melaporkan, selain melampiaskan kemarahan atas penundaan pemilihan tersebut, protes yang direncanakan digelar pada Minggu ini juga menargetkan undang-undang keamanan nasional yang ditetapkan Beijing yang diberlakukan di negara kota tersebut.

UU keamanan nasional ini di antaranya melarang tindakan pemisahan diri, subversi, terorisme dan kolusi.

Sumber SCMP dari Kepolisian Hong Kong mengatakan pasukan itu disiapkan karena mengantisipasi kekhawatiran protes akan menimbulkan risiko keamanan "tinggi" dan ada kemungkinan para pengunjuk rasa memblokir jalan dan merusak infrastruktur.

Polisi bertekad akan menolak memberi mereka kesempatan memicu keributan dan gangguan. Polisi juga memutuskan memasang kekuatan disipliner secara besar-besaran di jalan-jalan untuk "bersiap menghadapi kondisi yang terburuk", kata sumber itu, dikutip SCMP.

"Kami akan tegas menangkap mereka [yang mengganggu] karena kami tidak berpikir membubarkan pengunjuk rasa dengan menegakkan aturan jarak sosial itu akan efektif," kata orang dalam tersebut.

"Meriam air dan kendaraan lapis baja akan berada dalam mode siaga di jalanan yang ramai. Kami juga akan mengerahkan lebih dari 2.000 polisi anti huru hara di berbagai distrik, terutama di sepanjang Jalan Prince Edward hingga Tsim Sha Tsui."

Selain senapan Remington dan senjata anti huru hara, yang biasa digunakan untuk menembakkan gas air mata, peluru karet dan peluru beanbag (peluru dari butiran stirofoam), selama kerusuhan sosial tahun lalu - yang meletus pada bulan Juni karena RUU ekstradisi yang sekarang telah ditarik - petugas juga akan dilengkapi dengan pistol seukuran pistol peluncur merica.

Foto: Demo Hong Kong (AP/Vincent Yu) Pro-democracy Leung Kwok-hung, center, and others protesters shout slogans " Stop One Party Rolling" before they march toward the flag raising ceremony marking the anniversary of the Hong Kong handover to China in Hong Kong, Wednesday, July 1, 2020. Hong Kong marked the 23rd anniversary of its handover to China in 1997, one day after China enacted a national security law that cracks down on protests in the territory. (AP Photo/Vincent Yu)

Pasukan membeli senjata semprot merica setelah protes tersebut terjadi. Penggunaan senjata ini pertama kali terlihat pada 1 Juli tahun ini, ketika ribuan pengunjuk rasa turun ke jalan yang melanggar undang-undang keamanan nasional, yang diberlakukan sehari sebelumnya.

Menurut pabrikannya, pistol ringan ini dilengkapi dengan dua magasin enam tembakan untuk digunakan dengan peluru kaliber 68 atau proyektil lainnya.

Pasukan tersebut mengatakan di media sosial bahwa mereka menyadari seruan online terus menerus digemborkan para aktivis guna menghasut orang untuk bergabung dan turun ke jalan dengan tujuan "menyalakan kembali api di medan perang" dan "menyerang balik dari keputusasaan".

"Polisi sekali lagi memperingatkan bahwa kegiatan tersebut adalah pertemuan yang tidak sah ... Adalah ilegal bagi siapa pun untuk berorganisasi atau berpartisipasi, atau bahkan terlibat dalam konfrontasi dengan kekerasan," kata pasukan itu. Polisi akan bertindak cepat dan tegas, melakukan penangkapan pada waktunya.

"Setiap pertemuan kelompok pada masa kritis dalam menangani krisis kesehatan ini [Covid-19] merupakan "tindakan yang sangat egois" yang dapat meningkatkan risiko penyebaran virus corona."

Seruan media sosial untuk berbaris di sepanjang Jalan Nathan - dari Yordania ke Mong Kok - dari pukul 14.30 pada hari Minggu menjadi viral di platform media sosial seperti Telegram "Protes Kowloon 9 Juni Baru", yang memiliki hampir 9.000 anggota.

Dalam sebuah pernyataan, penyelenggara mengatakan mereka memilih hari yang akan menjadi hari pemungutan suara untuk menentang penundaan pemilihan tanpa meminta persetujuan masyarakat.

"Keputusan pemerintah untuk menunda pemilu dengan alasan epidemi bertujuan untuk menghalangi kami untuk bersuara melalui cara yang dilembagakan," kata mereka.

"Kami percaya bahwa rapat umum adalah cara terbaik untuk mengekspresikan pandangan kami, dan menunjukkan bahwa kami tidak akan mundur."

Sebelumnya, Hong Kong Public Opinion Research Institute (HKPORI) menggelar jajak pendapat yang melibatkan 1.007 responden masyarakat Hong Kong untuk mengetahui pendapat mereka seputar isu-isu terkini.

Survei dimulai pada 30 Juni, saat pemerintah China mengesahkan undang-undang (UU) keamanan baru di Hong Kong. Ternyata, hampir 60% masyarakat Hong Kong menolak pemberlakuan UU yang disebut-sebut lebih represif itu. Sebanyak 8% responden menyatakan agak menolak sementara 51% menyebut sangat menolak.