
Komisi VII DPR Komplain Kuota LPG Subsidi Turun di RAPBN 2021

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi VII DPR RI mengeluhkan soal diturunkannya volume LPG bersubsidi tabung 3 kg untuk 2021 menjadi 7 juta Metrik Ton (MT) dalam nota keuangan yang disampaikan pemerintah pada Agustus lalu.
Padahal dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VII DPR dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 29 Juni sebelumnya telah disepakati bahwa volume LPG 3 kg untuk 2021 sekitar 7,5-7,8 juta MT.
"Berdasarkan hasil Raker 29 Juni LPG 3 kg (disepakati) sebesar 7,5-7,8 juta MT. Di nota keuangan RAPBN 2021 LPG 3 kg sebesar 7 juta MT," ujar Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam Raker di Komisi VII DPR RI, Rabu, (02/09/2020).
Anggota Komisi VII DPR RI Rudy Mas'ud menyampaikan agar kesepakatan dalam Raker Menteri dengan Komisi VII sebelumnya pada 29 Juni 2020 itu menjadi pertimbangan dalam menentukan volume subsidi LPG 3 kg. Ia meminta agar volume LPG 3 kg untuk tahun depan sesuai dengan kesepakatan Raker sebelumnya sebesar 7,5-7,8 juta MT.
"Ini perlu menjadi pertimbangan. Kita kemarin sepakat minimum 7,5 juta MT, tentu banyak reason (alasan) pak. Memang suasana kondisi benar-benar harus ada keberpihakan ke warga negara," paparnya dalam rapat.
Anggota Komisi VII DPR Dony Maryadi mengatakan volume LPG ada peningkatan setiap tahunnya. Melihat ke belakang, menurutnya, peningkatan volume selalu ada sekitar 200 ribu MT per tahun.
Menurutnya, volume LPG 3 kg pada tahun depan kurang lebih akan ada di posisi sekitar 7,2-7,5 juta MT, naik dibandingkan situasi normal. Pasalnya, lanjutnya, saat ini kondisinya tidak normal di mana masyarakat betul-betul membutuhkan LPG 3 kg.
"Peningkatan bila normal sekitar 200 ribu MT (per tahun), minimal naik jadi 7,5 juta MT. Kalau tanpa Covid-19 saja kita harap naik jadi 7,5 juta MT, ini ada Covid-19, bisa tambah lagi," bebernya.
Kemudian Anggota Komisi VII Ratna Juwita mengatakan peran subsidi ini bakal mendorong ekonomi masyarakat. Ia menyebut proyeksi yang disampaikan Pertamina nyaris benar di mana permintaan LPG 3 kg ada di angka 7,3-7,5 juta MT.
"Ini proyeksi normal, belum lagi bicara Covid-19," ujarnya.
Anggota Komisi VII yang lain Abdul Wahid menyebut saat ini pemerintah mendorong konsumsi, karena jika daya beli turun akan berdampak pada perekonomian, baik melalui subsidi dengan skema barang maupun orang.
"Masak subsidi tetap segitu, secara sederhana saja perlu ditinjau ulang. Kita harus berpihak pada masyarakat, mendorong konsumsi masyarakat dengan mendorong subsidi," tuturnya.
Selain volume yang turun, pemerintah juga membuka peluang adanya kenaikan harga jual LPG bersubsidi tabung 3 kg pada 2021, meski pemerintah masih mengalokasikan subsidi.
Hal tersebut tertuang dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021, seperti dikutip CNBC Indonesia, Jumat (14/8/2020).
Dalam arah kebijakan subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg, pemerintah akan melaksanakan transformasi kebijakan subsidi berbasis komoditas menjadi berbasis target penerima melalui integrasi dengan bantuan sosial secara bertahap melalui kebijakan pengendalian volume dan penyesuaian harga.
Meski demikian, pelaksanaan transformasi tersebut akan dilakukan secara berhati-hati dan mempertimbangkan waktu yang tepat sesuai dengan kesiapan data dan infrastruktur serta perkembangan perekonomian pasca pandemi Covid-19.
"Pemerintah juga dapat melakukan menyesuaikan harga jual eceran (HJE) LPG tabung 3 kg dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat," tulis keterangan resmi Nota Keuangan 2021. (*)
(wia/wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Jokowi Bakal Naikkan LPG 3 Kg di 2021?