Sri Mulyani Ungkap Pembiayaan 'Luar Biasa' Dalam Sejarah RI
Foto: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tahun ini adalah tahun yang cukup berat bagi hampir seluruh negara termasuk Indonesia. Pandemi Covid-19 menekan perekonomian sehingga kebijakan yang tidak biasa (extraordinary) harus ditempuh untuk menyelamatkannya.
Tahun ini, pemerintah telah mengalokasikan belanja untuk program pemulihan ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 695,2 triliun. Belanja yang bertambah ini membuat defisit anggaran tahun ini di proyeksi mencapai 6,34% atau Rp 1.039,2 triliun.
Untuk membiayai anggaran yang meningkat ini, Sri Mulyani mengatakan pemerintah melakukan langkah yang tidak biasa dan pertama kalinya dilakukan yakni dengan skema burden sharing (berbagi beban) bersama Bank Indonesia (BI). Di mana dalam hal ini BI akan membantu membiayai anggaran dengan membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar primer.
BI masuk ke pasar primer sebagai standby buyer jika target SBN yang ditetapkan pemerintah tidak terserap oleh pasar sepenuhnya. Selain itu, BI juga bisa melakukan pembelian SBN melalui skema private placement langsung kepada pemerintah dengan suku bunga 0% atau sepenuhnya ditanggung oleh BI.
"Untuk 2020 yang suasananya luar biasa extraordinary maka dilakukanlah langkah pembiayaan yang sifatnya exceptional. Namun untuk tahun-tahun ke depan disiplin fiskal dan moneter akan terus dijaga bersama. ," ujarnya kepada CNBC Indonesia, Jumat (28/8/2020).
"Dan kita sudah sampaikan ini hanya dilakukan di tahun 2020. Ini digotong bersama dengan BI melalui mekanisme non-market dan suku bunganya ditanggung BI. Namun hanya dilakukan tahun 2020 karena kami ingin juga mengatakan bahwa seluruh upaya ini tidak mengorbankan disiplin fiskal dan moneter," tambahnya.
Sementara itu, untuk 2021 pemerintah menetapkan defisit anggaran sebesar 5,5% dari PDB. Defisit lebih rendah dari tahun ini karena diharapkan pandemi Covid-19 sudah mulai pulih.
Untuk pembiayaan 2021, lanjutnya pemerintah akan tetap menggunakan instrumen SBN, pinjaman bilateral dan multilateral hingga menggunakan SILPA yang ada atau sumber-sumber yang dimiliki saat ini.
Sedangkan untuk BI akan kembali ke fungsi awalnya yakni masuk melalui market di pasar sekunder. "BI partisipasinya akan tetap melalui market mekanisme. Ini adalah salah satu komitmen untuk menunjukkan transparansi dan disiplin baik di sisi fiskal dan moneter nya itu penting bagi Indonesia di masa kini dan ke depan," jelasnya.
[Gambas:Video CNBC]
Redam Pandemi, Pembiayaan Utang RI Naik Jadi Rp 1.647 T
(cha/cha)
