Kemenkeu Banting Tulang Cari Uang Demi Lawan Pandemi Corona
Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
18 June 2020 14:47
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan mengakui dana fiskal yang dimiliki tidak cukup dalam menghadapi pandemi covid-19 di Indonesia. Tidak mengelak, pemerintah pun perlu melakukan pembiayaan.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan dalam menghadapi pandemi covid-19, konsentrasi pemerintah adalah pada sektor kesehatan, perlindungan sosial masyarakat, dan mendukung dunia usaha.
"Masalah kesehatan nomer satu. Kita harus menyiapkan seluruh hal yang diperlukan seluruh sektor kesehatan. Upgrade rumah sakit, mencari ventilator, nyari test kid, dan itu semua kita cari harus ada duitnya. Anggaran lama gak cukup, kita harus tambah anggarannya untuk kesehatan," jelas Suahasil dalam acara bincang bersama Stafus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi Masyita Crystallin di akun instagramnya, Kamis (18/6/2020).
"Kebutuhan kesehatan membesar, kita juga harus menjamin perlindungan sosial, dan support dunia usaha. Kita minta izin ke masyarakat agar defisit anggarannya menjadi 6,3% [terhadap PDB]. Karena ekonomi masyarakat terus turun, pajaknya gak ada yang bayar dan kita butuh upgrade rumah sakit, dan itu dari utang," kata Suahasil melanjutkan.
Di tengah pandemi covid-19 saat ini, menurut Suahasil Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus flexible, karena harus melakukan antisipasi setiap gejolak perekonomian.
Untuk diketahui, pemerintah saat ini telah menaikkan anggaran penanganan covid-19 sebanyak empat kali. Pada awal mula ada covid-19 di Indonesia, pemerintah mengumumkan menyediakan anggaran sebesar Rp 405,1 triliun.
Anggaran kemudian dinaikkan lagi menjadi Rp 686,2 triliun, kemudian naik lagi menjadi Rp 677 triliun, dan terakhir pemerintah mengumumkan, bahwa biaya penanganan covid-19 saat ini mencapai Rp 695,2 triliun.
Biaya rincian penanganan covid-19 yang sebesar Rp 695,2 triliun terdiri dari biaya untuk kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp 203,9 triliun, insentif dunia usaha Rp 120,61 triliun, insentif bagi UMKM Rp 123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp 53,57 triliun, dan sektoral K/L dan Pemda sebesar Rp 106,11 triliun.
"Anggaran kesehatan udah naik, tapi kegiatan ekonomi masyarakat terus turun, artinya pendapatan masyarakat turun, ini harus ada yang membantu. Berapa lama pendapatan masyarakat akan turun, gak ada yang tau. Karena gak ada yang tau, pemerintah harus hadir," jelas Suahasil.
(dob/dob)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article DJPPR Ungkap Alasan Utang Indonesia Masih di batas Aman
Most Popular