Penerima Bansos di Jatim Banyak yang Tidak Terdaftar

News - Lidya Julita S, CNBC Indonesia
12 August 2020 15:04
Emil Dardak/Wagub Jatim

Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak mengungkapkan banyak masyarakat yang menerima bantuan sosial (bansos) pemerintah tidak terdata. Ini menjadi kendala yang memang sulit bukan hanya di pusat tapi juga di daerah.

"Ternyata banyak NIK yang masuk ke data penerima bansos, begitu kita cek NIK-nya nggak ada di database. Karena mungkin dulu ketika ditulis atau diketik itu salah," ujarnya dalam diskusi virtual, Rabu (12/8/2020).

Menurutnya, karena data penerima bansos yang tidak terdaftar ini maka banyak masyarakat yang menerima bantuan lebih dari satu kali dan sebaliknya ada yang belum menerima. Sebab, pemerintah tidak bisa melakukan pengecekan karena data keluarga penerima tidak terdaftar.


"Kalau NIK-nya nggak bisa kita cek, kita nggak tahu dia masuk ke keluarga mana. Karena kita mengintervensi berbasis Kartu Keluarga (KK). Kalau misalnya keluarga ini bisa kita identifikasi, kita bisa tahu apakah di satu KK ini ada bantuan yang tumpang tindih. Ini banyak sekali," kata dia.

Lanjutnya, dengan tidak adanya data ini, Pemprov juga tidak tahu dan tidak bisa melakukan pengecekan bansos tersebut sampai kepada siapa saja. Apakah sudah tepat sasaran atau justru tidak.

"Nah ini kan jadi pertanyaan, lalu bantuannya ini sampai ke siapa sebenarnya? Karena misalnya di suatu daerah ada 200.000 ribu penerima bantuan, tetapi 25.000 itu NIK-nya nggak bisa kita cek. Nah ini menjadi kendala pertama bantuannya diterima siapa," jelasnya.

Padahal, pemerintah ingin semua masyarakat miskin terutama yang sangat terdampak Covid-19 bisa terbantu. Namun, lagi-lagi data menjadi kendala yang paling sulit untuk menyalurkan bantuan tepat sasaran.

"Karena bantuan tentunya tidak unlimited, maka kita prioritaskan pada keluarga yang belum pernah mendapatkan. Nah ini tidak bisa dilakukan manakala NIK-nya invalid," tuturnya.

Oleh karenanya, saat ini Pemprov Jatim bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kejaksaan mulai melakukan pengecekan NIK sebagai basis data. Dengan demikian, maka diharapkan bantuan yang diberikan bisa tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.


[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya

Disorot Jokowi, Kasus Corona di Jatim Masih Naik Tinggi


(dru)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading