Gegara Covid-19, Hongkong Tunda Pemilu Jadi Tahun Depan

News - Yuni Astutik, CNBC Indonesia
31 July 2020 20:59
Supporters of Hong Kong protesters stage a rally calling for a boycott of the Disney-produced film

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemimpin Hongkong, Carrie Lam menunda pemilihan pada September mendatang hingga setahun ke depan karena lonjakan kasus Covid-19. Di satu sisi hal ini memberikan tekanan kepada orang yang pro Demokrasi karena berharap bisa memberikan suara pada pemilu.

Mengutip Reuters, Jumat (31/7/2020 Pihak oposisi bertujuan untuk menunggangi gelombang kebencian terhadap undang-undang keamanan nasional yang baru, yang dikenakan Beijing pada kota itu pada 30 Juni. Hal ini untuk memenangkan mayoritas di Dewan Legislatif, di mana separuh kursi dipilih langsung dan separuh lainnya diisi sebagian besar oleh orang yang ditunjuk pro-Beijing.

Lam mengatakan pemilihan akan diadakan pada 5 September tahun depan, dia juga mengatakan kepada wartawan bahwa keputusan itu adalah yang paling sulit yang dia buat dalam tujuh bulan ini dan itu bertujuan untuk menjaga kesehatan masyarakat.


"Kami memiliki 3 juta pemilih dalam satu hari di seluruh Hong Kong, hal ini bisa berisiko menjadi penyebab penularan," kata Lam.

Lam yang didukung Beijing mengatakan dia harus meminta undang-undang darurat untuk membuat penundaan dan tidak ada pertimbangan politik yang terlibat dalam keputusan tersebut. Parlemen China akan memutuskan bagaimana mengisi kekosongan legislatif yang disebabkan oleh keputusannya.

Jajak pendapat itu akan menjadi pemungutan suara resmi pertama di koloni Inggris ini sejak Beijing memberlakukan undang-undang keamanan untuk mengatasi apa yang secara luas didefinisikan China sebagai pemisahan diri, subversi, terorisme dan kolusi.

Hong Kong kembali ke pemerintahan Tiongkok pada tahun 1997 di bawah jaminan otonomi, tetapi para kritikus mengatakan undang-undang baru itu melemahkan otonomi tingkat tinggi kota yang dikuasai Cina itu dan menempatkannya pada jalur yang lebih otoriter.

Pemerintah Cina dan Hong Kong mengatakan undang-undang itu tidak akan merusak kebebasan Hong Kong dan diperlukan untuk menjaga ketertiban dan kemakmuran setelah berbulan-bulan protes anti-pemerintah yang sarat akan kekerasan pada tahun lalu.

Juru bicara kementerian luar negeri China, Wang Wending mengatakan sebelumnya bahwa wabah virus corona merupakan faktor dalam pemilu, dan ini merupakan isu lokal.

Berita tentang penundaan keluar bertepatan dengan ditutupnya registrasi untuk bakal calon. Di antara 12 kandidat oposisi yang didiskualifikasi adalah Joshua Wong, yang menjadi terkenal saat memimpin protes ketika masih remaja pada 2012 dan 2014.

"Menghalangi saya untuk menjalankan... tidak akan menghentikan perjuangan kami untuk demokrasi," kata Wong (23).

Wong, yang disebut Cina sebagai "tangan hitam" pasukan asing, mengatakan pembatalannya tidak sah dan konyol dan undang-undang baru itu merupakan senjata hukum yang digunakan untuk melawan para pembangkang.

Pihak berwenang juga mendiskualifikasi beberapa anggota Partai Sipil, sebuah kelompok oposisi lama-pengawal yang moderat, dan yang lainnya yang memenangkan suara primer tidak resmi yang diadakan oleh kubu oposisi.

Pemungutan suara yang terorganisir secara independen itu membuat generasi demokrat yang lebih muda dan lebih pemberani mengambil alih kepemimpinan oposisi, tetapi diskualifikasi Partai Sipil mengisyaratkan Beijing menjadi kurang toleran terhadap suara yang bahkan moderat sekalipun.

Mantan kekuatan kolonial Inggris mengatakan, jelas para kandidat telah dilarang karena pandangan politik mereka. Gubernur Inggris terakhir Hong Kong, Chris Pattern, menyebutnya sebagai "pembersihan politik yang keterlaluan".

Sebagai informasi, Hong Kong telah melaporkan lebih dari 3.000 kasus virus corona sejak Januari, jauh lebih rendah daripada di kota-kota besar lainnya di dunia. Tetapi selama 10 hari terakhir, jumlah infeksi baru terus meningkat.

Namun demikian, kritik pemerintah cenderung mempertanyakan pembenaran untuk penundaan tersebut. Pusat keuangan saingan Singapura ini, yang memiliki wabah virus corona lebih besar, mengadakan pemilihan umum pada bulan Juli.

Setidaknya 68 negara dan teritori telah menunda Pemilu nasional dan regional karena virus corona sejak Februari, kata Institut Internasional untuk Demokrasi dan Bantuan Pemilihan.

"Tetapi setidaknya 49 negara dan wilayah telah memutuskan untuk mengadakan pemilihan nasional atau sensasional," katanya.


[Gambas:Video CNBC]

(dob/dob)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading