Selain Rumah Vokasi, Pengusaha Butuh Standardisasi Lulusan
Ferry Sandi, CNBC Indonesia
24 July 2020 11:42
Jakarta, CNBC Indonesia - Pembentukan Forum Pengarah (Rumah) Vokasi dari kalangan pengusaha diharapkan bisa membawa perubahan bagi pemerataan pendidikan keterampilan berbasis kejuruan maupun vokasi di berbagai daerah. Sehingga link and match dunia pendidikan dan industri benar-benar makin kuat.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan Roeslani yang juga merupakan bagian dari pembentukan 'Rumah Vokasi' menyebut perlu ada pemerataan pendidikan vokasi di berbagai daerah.
Ia menilai sebagian sekolah atau lembaga pendidikan vokasi yang didukung oleh manajemen lembaga yang baik memiliki standar di atas rata-rata. Namun, sebagian lainnya tanpa dukungan kuat justru jauh dari standar.
"Standardisasi kunci utama. Saya muter juga kan. SMK 1 dan lain itu beda standardisasinya. 1 bagus 1 sistem lama. Perlu standardisasi yang sama di seluruh Indonesia. Ini yang menyebabkan sertifikasi yang kita keluarkan bisa dipakai di negara lain karena mereka tau standardnya sama. Kita ada kerjasama dengan Jerman, itu yang mereka sampaikan," paparnya kepada CNBC Indonesia, Kamis (23/7).
Persoalan standardisasi harus diselesaikan dengan fasilitas yang memadai serta kurikulum terbarukan, karena perkembangan di industri sangat cepat, maka adaptasi terhadap materi pembelajaran pun harus sama cepatnya. Jika tidak, siswa berpotensi ketinggalan dari teman di sekolah lainnya. Sehingga, pemerataan jadi aspek penting.
"Misal di Kudus ada yang di bawah Djarum, mereka sekolah bagus. Tapi begitu ke tempat lain, itu saya liat yang gampang saja. Bikin baju 1 SMK yang sudah ada pendanaannya sangat bagus modern. Tapi beberapa SMK masih mengukur berapa besar, warna harus apa, kancing harus jarak berapa. Jadi standardisasi kunci sehingga sertifikasi nggak hanya dipakai di Indonesia tapi juga negara lain," jelas Rosan.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Kadin Indonesia Anton Supit mengungkapkan bahwa bedanya standardisasi yang ada di satu sekolah dan sekolah lainnya bisa menyulitkan seorang siswa yang ingin bekerja di daerah lainnya. Pasalnya, belum tentu penerima kerja percaya dengan kemampuan yang dimiliki oleh siswa yang berasal dari daerah lain karena standar yang juga berbeda.
"Misal sekolah Pilot di Papua harusnya di sini diterima. Atau lulusan perikanan di Manado, harusnya bisa mudah diterima di Muara Baru. Jadi menjamin standar kualitas dan segala macem yang dibutuhkan," jelas Anton.
 Foto: Acha Septriasa saat memberikan materi kepada mahasiswa Vokasi UI (Dok. Vokasi UI)Acha Septriasa saat memberikan materi kepada mahasiswa Vokasi UI (Dok. Vokasi UI) |
Dengan dibentuknya Rumah vokasi, ia berharap persoalan sejenis bisa diselesaikan dengan baik. Yakni pemerataan pendidikan di berbagai daerah. Dengan mengandalkan kerjasama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal vokasi serta kalangan pengusaha.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim meluncurkan Forum Pengarah vokasi yang di dalamnya terdiri dari kalangan pengusaha, yakni Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Para pelaku usaha bakal memberikan masukan yang berharga bagi pemangku jabatan di Kemendikbud.
"Dibentuk demi jadi jembatan masing-masing sektor industri dan Kemendikbud, Dirjen Vokasi dan unit pendidikan vokasi kita. Forum Pengarah Vokasi dinamis dan akan terus berkembang dengan banyaknya variasi dari sektor industri yang banyak berubah. Dia akan beri nasihat dan rekomendasi konkret bagi Kemendikbud untuk gimana mengubah sistemnya," kata Nadiem dalam peluncuran virtual, dikutip Jumat (17/7).
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud Wikan Sakarinto mengungkapkan bahwa perlu ada kesinambungan antara kedua pihak untuk menjalin kerjasama dan menyelaraskan pemahaman. Keduanya masuk ke dalam sembiosis mutualisme karena saling membutuhkan.
(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Kemendikbud Ungkap 5 Cara Siswa SMK Siap Mandiri Bekerja
Most Popular