Ada Lahan Ilegal Proyek Lumbung Pangan yang Digarap Prabowo?

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugaskan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menggarap proyek lumbung pangan di Kalimantan Tengah (Kalteng). Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, mengungkap adanya lahan ilegal di tengah hamparan seluas 700 ribu hektare tersebut.

Ia ragu lahan yang disiapkan benar-benar bisa dikerjakan. Bahkan dia khawatir kalau keberadaan lahan tersebut bukanlah suatu kenyataan.
 
"Jadi yang 700 ribu itu hanya konon katanya. Karena yang sebagian besar dipakai untuk kebun ilegal. Bahkan Gubernur Kalteng kita panggil pun dia sudah datang ke sini," ungkap Sudin dalam rapat kerja, Selasa (7/7/20).

Pilihan Redaksi Tambah 2 Lagi, Jumlah Emiten di BEI Menuju 700 Perusahaan Jokowi Titahkan Prabowo Jadi 'Bos' Lumbung Pangan RI Proyek Lumbung Pangan Ada Prabowo Cs, Ke Mana Mentan SYL?

Ia merekomendasikan agar Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo fokus pada lahan yang sudah nyata adanya untuk dikerjakan.

"Jadi silakan saja yang 30 ribu hektare, tapi ya perencanaan awal bagaimana, berapa biayanya, targetnya berapa. Itu yang paling penting. Jadi kalau 700 ribu hektare jangan, belum ada itu, masih lama," katanya.

Mentan SYL menegaskan, saat ini pihaknya tengah mengkaji konsep food estate dari hulu sampai ke hilir, bahkan hingga ke kemasan hasil pertanian. Dia memang ingin fokus pada lahan seluas 30 ribu hektare yang sebelumnya sudah pernah dikerjakan.

"Khusus yang 30.000 hektare kita lihat di lahan ini, memang sudah pernah kita intervensi pertanian di sana. Sekarang ini tinggal membuat blocking-blocking-nya yang kuat. Dan tentu saja intervensi bibit, pupuk, dan obat-obatan sangat menentukan, ditambah mekanisasi," ujarnya.

Ia lantas mengungkap, ide menggarap 700 ribu hektare lahan bekas Pengembangan Lahan Gambut (PLG) merupakan hasil dari kesepakatan sejumlah menteri. Namun SYL memang cenderung tak mau terlibat dalam proyek tersebut di tahap awal.

"Di dalam pikiran saya kan bukan ekstensifikasi lahan. Di pikiran saya adalah bagaimana meningkatkan produktivitas. Dan inti produktivitas ada di bibit," bebernya.

Menurut dia, 700 ribu hektare lahan tersebut memang belum siap ditanami. Dia bilang, perlu pembangunan pengairan yang memadai di lahan tersebut.

"Yang 700 ribu hektare itu buat dulu pengairan primernya, sekundernya, tersiernya. Water managementnya di sana gimana, bibit apa yang bisa kalau kedalaman lebih dari 1 meter, apa yang cocok? Gak bisa. Harus dikeringkan dulu, dikeluarkan dulu keasamannya, harus digempur dulu," katanya.

"Saya setuju menteri pertanian jangan dulu disana. Biar dulu pendahulu-pendahulu. Kemudian berapa ratus ribu orang yang harus dipindahkan ke sana? Kalau ratusan ribu orang misalnya, gimana sekolahnya anaknya? Gimana perumahannya? Makan awal gimana? Oleh karena itu saya akan tanggung jawab ketika semua sarana sarana awal ini sudah hadir dan kita setuju seperti itu," kata SYL.

(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Kereta Cepat JKT-BDG Masih Ada Masalah Lahan di Karawang