Ada Pengembang Raksasa Kuasai Lahan di Jabodetabek

Jakarta, CNBC Indonesia - Upaya pemerintah dalam menyediakan rumah rakyat masih terhalang sejumlah pekerjaan rumah (PR). Pembangunan rumah di perkotaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hampir mustahil dilakukan.

Pasalnya, ada hambatan dalam proses penyediaan lahan di kota-kota besar. Dirjen Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid menjelaskan bahwa lahan-lahan perkotaan sudah dikuasai pengembangan besar.

"Kenyataannya adalah di kota-kota besar seperti Jabodetabek, lahan-lahan sudah dikuasai oleh pengembang besar. Kita sama-sama tahu. Untuk membangun rumah MBR sangat susah cari tanah yang murah," ujarnya di sela rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Kamis (9/7/20).

Menurutnya pemerintah memang harus melibatkan pengembang besar untuk pembangunan rumah berskala besar. Dia juga mengaku terus berupaya dari sisi perbaikan regulasi. Dalam konteks penyediaan program sejuta rumah, kemampuan pemerintah menyediakan dana terbatas, maka butuh menggandeng swasta.

"Makanya kita sedang mencoba mendorong di UU Pertanahan tentang adanya pasal land banking. Saya kira bukan cuma rumah, tetapi untuk infrastruktur negara perlu mengatur perkembangan tanah ini," bebernya.

Sejalan dengan itu, pihaknya saat ini juga tengah menggencarkan pembangunan hunian vertikal berbasis TOD. Di Jabodetabek, dia menyebut ada rencana pembangunan 56 titik TOD.

"Di Jabodetabek ada 56 titik, baru kita bangun 11 titik, ini memang masih BUMN di Perumnas, dan BUMN lain yang diinisiasi oleh Kementerian Perhubungan, namun ke depan sisanya memang swasta sudah mulai masuk," tandasnya.

"Kemudian program berbasis komunitas, ini juga perlu dikembangkan, untuk mempercepat. Jadi tidak satu-satu, mungkin nanti apakah di Komisi V akan menjadi program bersama-sama, kita akan bahas nanti," lanjutnya.

(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Kereta Cepat JKT-BDG Masih Ada Masalah Lahan di Karawang