Awas! Pengusaha Sebut Ekonomi RI Bisa Lumpuh Permanen
Rahajeng Kusumo Hastuti, CNBC Indonesia
04 July 2020 09:42
Jakarta, CNBC Indonesia - Dunia usaha mengkhawatirkan kondisi perekonomian Indonesia yang bisa mengalami lumpuh permanen, jika pemulihan daya beli dan produksi tidak dilakukan secara inklusif dan masif. Pengusaha menilai perekonomian Indonesia akan mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi antara -4% sampai -6% di kuartal II 2020.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani mengatakan Sejumlah sektor yang dikhawatirkan tumbang justru yang memberikan devisa besar pada kondisi normal. Di antaranya pariwisata, pada 2019 lalu memberikan realisasi devisa sebesar Rp 280 triliun. Saat ini justru sebaliknya, dunia usaha justru terjepit, termasuk banyak pegawai yang harus menganggur.
"Kadin Indonesia telah memberikan pandangan sebelumnya bahwa pertumbuhan ekonomi (2,96%) di kuartal I tidak akan setinggi prakira sebelumnya dan bahkan beberapa faktor yang memperlambat pertumbuhan di kuartal I semakin nyata dialami dunia usaha ataupun sektor riil di kuartal II-2020," kata Rosan, Jumat (03/07/2020).
Dia menilai hal ini dikarenakan proses stimulasi penanganan Covid-19 masih sangat lambat. Apalagi saat ini penyerapan diberbagai bidang, seperti kesehatan baru 1,54%, perlindungan sosial di 28,63%, insentif usaha 6,8%, UMKM 0,06%, korporasi 0% dan sektoral pada 3,65%.
Rosan menilai hal ini akan membuat tekanan terhadap pemulihan kesehatan, jejaring pengamanan sosial dan perekonomian menjadi lebih berat. Jika kondisi itu tidak juga bisa dipenuhi oleh kalangan birokrat, maka dunia usaha akan semakin terjepit.
Lebih ekstrim, Rosan menilai di kuartal III-2020 akan terjadi kontraksi ekonomi, bahkan terjadinya resesi apabila tidak terjadi peningkatan ketepatan, kecepatan, dan keterpaduan dalam kebijakan pemulihan ekonomi. Hal ini juga sudah diwanti-wanti oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
"Risiko terjadinya kelumpuhan permanen di beberapa unsur dalam dunia usaha cukup tidak bisa diremehkan apabila pemulihan daya beli dan daya produksi tidak dilakukan secara inklusif, cepat, dan masif," tandasnya.
Sebelumnya Rosan mengatakan pengusaha membutuhkan bantuan modal kerja dari pemerintah untuk memulai kembali bisnis dunia usaha yang sempat terhenti akibat Covid-19. Nilai modal kerja yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp 600 triliun untuk modal kerja selama enam bulan.
Dia mengatakan modal kerja ini dibutuhkan usai pemerintah memberikan restrukturisasi kredit kepada pengusaha. Modal kerja ini dibutuhkan tidak hanya oleh korporasi namun juga sektor UMKM.
"Waktu itu angkanya enam bulan kurang lebih sekitar Rp 600 triliun. Itu kebutuhan modal kerja enam bulan. Karena kita juga melihat itu kemampuan dari demand-nya," kata Rosan di Kompleks Bank Indonesia, Kamis (2/7/2020).
Dia juga mengungkapkan, hal yang perlu diperhatikan pemerintah adalah penjaminan untuk modal kerja, bukan likuiditas perbankan sebab saat ini likuiditas di bank masih sangat baik. Pemberian modal kerja ini harus dibarengi dengan penjaminan yang diberikan oleh pemerintah sebesar 80%-90% dan sisanya 10%-20% akan diberikan dari bank.
(roy/roy)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Pengusaha Geregetan Lambannya Pencairan Stimulus Ekonomi
Most Popular