Murka Jokowi, Ketakutan Para Menteri & Ancaman Reshuffle

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo belakangan geram terhadap kinerja sejumlah menteri dalam menangani Covid-19 dan yang malah bekerja layaknya kondisi 'normal' padahal situasi saat ini dinilai mengalami krisis.

Kekesalannya ini disampaikan Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara pada Kamis (18/6/2020). Pernyataan tersebut diunggah melalui sebuah video yang dipublikasikan oleh Sekretariat Kepresidenan, Minggu (28/6/2020).

Dengan nada tinggi Jokowi mengungkapkan masih ada 'segelintir' menteri yang bekerja secara biasa-biasa saja dalam situasi sekarang.

"Saya lihat, masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan? Suasana ini krisis," tegas Jokowi.

Pilihan Redaksi Vaksin Covid-19 Ditemukan, 3 Ini Kandidat Terkuatnya? Misteri Pangeran Arab Meninggal Dunia & Fakta di Baliknya Daftar 10 Daerah Zona Biru Corona Di Jabar, Bandung Masuk?

Diakuinya kekesalan ini terjadi karena jajaran menteri yang tak tanggap dan sigap di tengah situasi saat ini.

"Tindakan-tindakan kita, keputusan kita, kebijakan kita, suasananya harus suasana krisis. Jangan kebijakan yang biasa-biasa saja menganggap ini sebuah kenormalan. Apa-apaan ini?" ungkapnya dengan nada tinggi.


"Hanya gara-gara urusan peraturan, urusan peraturan. Ini [harus] extraordinary. Saya harus ngomong apa adanya. Enggak ada progress yang signifikan, enggak ada," lanjut dia.

Dengan tensi tinggi, Jokowi sampai mengeluarkan ancaman reshuffle kepada para pembantunya yang dinilai begitu-begitu saja.

"Langkah extra ordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah pemerintah akan saya buka," kata Jokowi.


"Bisa saja, membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle. Udah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi, kalau memang diperlukan," katanya dengan tegas.

Jokowi juga menyinggung lambatnya pencairan belanja-belanja di kementerian. Padahal, menurut dia jika dana ini segera cair jelas-jelas akan membuat konsumsi masyarakat meningkat. 

Sehingga Jokowi menegaskan bahwa pencairan harus bisa dipercepat, bila perlu aturan-aturan yang perlu diterbitkan segera dilakukan. Bahkan ia tak segan untuk menerbitkan Perpres asalkan bisa membuat dana ini segera cair.

Beberapa poin yang dia anggap sangat perlu saat ini adalah dana di bidang kesehatan yang dianggarkan Rp 75 triliun, namun saat ini baru cair 1,53%. Kemudian tunjangan untuk dokter, dokter spesialis dan tenaga medis serta belanja peralatan yang senilai Rp 70 triliun.

Tak lupa juga anggaran bantuan sosial juga harus segera dicairkan.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan lambatnya pencairan ini lantaran masing-masing lembaga mereka harus akuntabel dan hati-hati dalam pencairan dana tersebut sehingga proses yang dilakukan cukup panjang.

"Alasan nggak punya uang itu enggak. Sudah di-secure. Masing-masing lembaga merasa mereka harus akuntabel dan hati-hati. [...] Karena like it or not, everybody merasa khawatir," katanya di Gedung DPR saat Rapat bersama Komisi XI, Senin (29/6/2020).

Menurut Sri Mulyani, pertanggungjawaban penggunaan anggaran itu kepada seluruh rakyat. Sehingga peraturan pun harus sesuai.

"Agar tidak jadi masalah akuntabilitas itu makanya trade off-nya lama."

Sri Mulyani mengatakan dalam rapat kabinet telah mendapatkan banyak masukan dari Jaksa Agung, BPK, sampai KPK. Selain itu diskusi dengan LKPP dan auditor juga dilakukan.


"Penggunaan APBN akan dicoba lagi lebih cepat namun sesuai dengan aturan. Oleh sebab itu Kemenkeu juga terus berupaya mendukung penuh pemulihan ekonomi nasional melalui skema pencairan anggaran yang mudah," tegasnya.

(roy/roy)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Politisi PKB Perkuat Sinyal Jokowi Mau Reshuffle Kabinet!