Pengusaha: Sekarang Masih Banyak Karyawan yang Dirumahkan

Jakarta, CNBC Indonesia - Mulai dibukanya ekonomi dengan transisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) memang berdampak dengan aktivitas ekonomi mulai menggeliat. Namun, aktivitas ekonomi belum sepenuhnya normal sediakala bahkan ada sebagian industri atau bisnis yang belum bisa membuka kembali sehingga masih banyak pekerja yang dirumahkan.

Wakil Ketua Kadin Indonesia Shinta Widjaja Kamdani mengatakan selama pandemi menurut laporan-laporan asosiasi bahwa jumlah pekerja yang dirumahkan dan PHK mencapai 6 juta orang. Meski berdasarkan data Kemenaker per 27 Mei 2020, sektor formal yang dirumahkan mencapai 1.058.284 pekerja dan yang di-PHK sebanyak 380.221 orang pekerja.

"Yang sekarang banyak yang masih dirumahkan," kata Shinta kepada CNBC Indonesia, Senin (22/60.

Pilihan Redaksi Relaksasi Lockdown Tak Manjur, Pengangguran AS Masih Tinggi Belum Ada Titik Terang, Penjualan Sepeda Motor Masih Lesu Dahlan Ungkap Ledakan Momentum di Pertamina, Ahok Effect?

Ia mengakui semenjak ada pembukaan ekonomi kembali pada medio Juni 2020 memang ada denyut ekonomi yang mulai bergerak, tapi masih butuh waktu lagi untuk bisa ke kondisi normal.

"Setelah pelonggaran PSBB, perbaikan jelas ada, sebelumnya aktivitas ekonomi berhenti, sekarang perlahan dibuka, cuma tak bisa langsung, perlahan dan bertahap," katanya.

Ia mengatakan dari sisi permintaan saat ekonomi mulai dibuka tak langsung lompat karena butuh proses apalagi sektor-sektor yang bukan primer. Sedangkan sektor-sektor ritel seperti mal yang sudah buka pun tak langsung bergeliat pesat.

"Kegiatan mal itu tak bisa langsung. Ada cashflow yang sudah parah, perlu ada bantuan," katanya.

Sebelumnya Ketua umum Himpunan Penyewa Pusat Belanja (Hippindo) Budihardjo Iduansjah menilai penyebab belum bukanya tenant karena hal teknis. Terhentinya aktivitas selama beberapa bulan membuat pembenahan kembali berjalan dari nol.

"Penyebab banyak hal, Ada yang memang belum selesai beres-beres atau bersih," sebutnya kepada CNBC Indonesia, Selasa (16/6).

Namun, persoalan administratif juga jadi penyebabnya. Pemilik tenant atau penyewa lapak banyak terkendala dengan pengelola pusat perbelanjaan karena kesulitan dana. Jika terus dibiarkan, maka pengelola pusat perbelanjaan bisa tidak memberi izin kepada mitranya.

"Ada yang belum beres nego sama mal," sebut Budihardjo.

(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Live Now! Hidup 'New Normal', Apa Pengusaha Siap?