Ogah Bayar Iuran Tapera Pekerja, Ini Sederet Alasan Pengusaha

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemotongan gaji pekerja swasta dan PNS dalam program iuran BP Tapera kian menjadi polemik. Ketentuan yang diatur detil dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, membuat kalangan pengusaha resah.

Dari total potongan gaji 3%, pelaku usaha diwajibkan membayar iuran sebesar 0,5%. Sementara pegawai diwajibkan membayar 2,5%. Selain itu, alasan penolakan pengusaha karena dianggap tidak sejalan dengan aturan yang sudah ada.

"Tabungan perumahan udah diadopsi BPJS Ketenagakerjaan dalam program manfaat layanan tambahan (MLT). Dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional berdasar UU 40 tahun 2004 diamanatkan kita miliki 2 BPJS," katat Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani kepada CNBC Indonesia, Kamis (11/6).

Pilihan Redaksi Tolong! Kenapa Harus Ada Tapera? Kenapa Gaji Dipotong Lagi? Selain Tapera, Ini Sederet Potongan Gaji Swasta Hingga PNS Wadirut Mandiri Bicara Restrukturisasi Rp67 T Hingga Tapera

Sebaliknya, Tapera yang berdasar UU Nomor 4 tahun 2016 induknya bukan ke Sistem Jaminan Sosial Nasional, namun berinduk ke UU 1 tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman. Sehingga Hariyadi menilai antar program ini sejak awal tidak disinkronkan, bahkan juga dipaksakan.

"Menurut pandangan kami Tapera dipaksakan oleh rekan-rekan kita di Pupera dan juga saat itu inisiatif DPR ya saya nggak tau dulu pengaturannya gimana. Jadi nggak lihat sesuatu yang terintegrasi, ini yang jadi masalah. Selalu ada pihak yang ingin kotak-kotakan, padahal kita menuju efisiensi. Katanya kita mau menuju kepada ekonomi berkualitas. Ini kalau begini, apa kualitasnya seperti ini?" tanya Hariyadi.

Ia bilang Tapera pun, nilai dari BPJS Ketenagakerjaan sudah terkumpul dengan angka yang sangat besar yakni Rp 335 triliun. Secara regulasi, BPJS Ketenagakerjaan punya alokasi paling banyak 30% dari dana jaminan hari tua untuk dialokasikan ke program perumahan pekerja.

"Jadi kalo dimanfaatkan dengan baik selesai masalahnya, ini kami sesalkan. Penyelenggara negara kita ini nggak konsisten dalam atur sistem jaminan sosial kita. Kita punya SJSN, ada yang nyelonong bikin-bikin seperti ini akhirnya kita susah semua," katanya.

[Gambas:Video CNBC]

(hoi/hoi)