Pemerintah Pindahkan Dana FLPP Rp 40 Triliun ke BP Tapera

News - Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
05 June 2020 16:55
Suasana Perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Properti (FLPP) di Cibarengkok  Pengasinan, Kec. Gn. Sindur, Bogor, Jawa Barat, Senin (17/2/2020). PT Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk pada tahun 2020 meningkatkan layanan transaksi digital untuk menggaet calon debitur Kredit Pemilikan Rumah (KPR). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah melalui Kementerian PUPR mengatakan bahwa terdapat dana pelimpahan sebesar Rp 40 triliun dari dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ke Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Eko Djoeli Heripoerwanto mengatakan, dana pemerintah yang selama ini terdapat di dalam FLPP harus dialihkan ke Tapera.

"Selama ini outstanding FLPP sekitar Rp 40 triliun dan itu uang pemerintah yang pernah ditanam di LPDPP [Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan]. Pengembalian pokok diangsur secara bulanan dan diterima kembali oleh pemerintah, itu kemudian dialihkan ke Tapera sebagai porsi pemerintah," jelas Eko dalam video conference.


Untuk diketahui, saat ini pemerintah memaksa untuk semua warga negara Indonesia maupun warga negara asing di Indonesia yang memiliki penghasilan di atas upah minimum regional (UMR), yang telah berusia 20 tahun wajib mengikuti program Tapera ini.

Artinya, bagi pegawai negeri sipil (PNS), Polisi, Tentara, pekerja swasta, pekerja swasta tidak tetap, semua harus ikut jadi peserta.

PNS selama ini sebetulnya sudah menjadi peserta tabungan perumahan wajib, yakni program Tabungan Perumahan (Taperum). Pada 2021, begitu BP Tapera beroperasi, maka tabungan PNS di Taperum akan dialihkan kepada BP Tapera.

Melansir dari laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, dijelaskan bahwa penyaluran dana FLPP yang sudah berjalan sejak tahun 2010, nantinya bentuk pengalihan dana tidak hanya akan berbentuk dana segar dari pengalokasian APBN saja, namun juga termasuk pengelolaan dana FLPP yang telah disalurkan LPDPP kepada masyarakat melalui bank-bank penyalur KPR FLPP.

Lebih lanjut, Eko menjelaskan, bahwa selama BP Tapera belum beroperasi, pihaknya memastikan bahwa program-program perumahan yang selama ini dijalankan oleh pemerintah tidak akan berhenti.

"Selama BP Tapera belum berfungsi dan beroperasional penuh, sampai dengan 7 tahun ke depan, maka kita siapkan dan pastikan bahwa LPDP dan FLPP masih menjalankan tugas. Selama BP Tapera belum bisa melayani MBR [Masyarakat Berpenghasilan Rendah], FLPP masih berjalan dan tinggal gimana nanti rumahnya seperti apa kita lihat," jelas Eko.





(dru)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading