Harga Tanah Naik 3 Kali Lipat, Rumah Subsidi Jadi Korban

News - Ferry Sandi, CNBC Indonesia
03 June 2020 14:33
Awal Desember 2017, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat capaian Program Satu Juta Rumah sebanyak 765.120 unit rumah, didominasi oleh pembangunan rumah bagi  masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar 70 persen, atau sebanyak 619.868 unit, sementara rumah non-MBR yang terbangun sebesar 30 persen, sebanyak 145.252 unit.
Program Satu Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, sekitar 20 persen merupakan rumah yang dibangun oleh Kementerian PUPR berupa rusunawa, rumah khusus, rumah swadaya maupun bantuan stimulan prasarana dan utilitas (PSU), 30 persen lainnya dibangun oleh pengembang perumahan subsidi yang mendapatkan fasilitas KPR FLPP, subsisdi selisih bunga dan bantuan uang muka. Selebihnya dipenuhi melalui pembangunan rumah non subsidi oleh pengembang.
Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengungkapkan, rumah tapak masih digemari kelas menengah ke bawah.
Kontribusi serapan properti oleh masyarakat menengah ke bawah terhadap total penjualan properti mencapai 70%.
Serapan sebesar 200.000 unit ini, akan terus meningkat pada tahun 2018 menjadi 250.000 unit.
Jakarta, CNBC Indonesia - Hadirnya rumah subsidi menjadi salah satu solusi agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki hunian. Namun tidak bisa dipungkiri, keberadaan rumah subsidi nyatanya kebanyakan ada di lokasi-lokasi yang antah berantah bahkan sulit dijangkau.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengembang dan Pemukiman Perumahan Rakyat Seluruh Indonesia (Apersi), Daniel Djumali, mengakui rumah subsidi banyak berada di pinggiran. Ia menjelaskan kenapa itu bisa terjadi.

"Pasokan harga tanah mempengaruhi sekali. Karena kenaikan harga tanah di tahun 2011-2013 begitu besar, hampir tiga kali lipat. Sehingga terpaksa rumah menengah bawah atau subsidi agak ke pinggir," kata Daniel dalam program Squawk Box CNBC Indonesia, Rabu (3/5).




Jika memaksakan untuk berada di tengah kota, maka cukup sulit bagi pengembang untuk mengimbangi harganya. Tidak mungkin menaikkan harga lebih dari harga maksimum rumah subsidi yang ditetapkan pemerintah. Apalagi, harga tanah di kota memang lebih mahal dari kawasan yang ada di pinggiran.

"Di kota-kota besar, seperti Jakarta, Bogor, Depok Tangerang di kotanya agak susah. Jadi untuk menyesuaikan (bergeser ke pinggir)," sebutnya.

Meski berada di pinggiran, namun nyatanya keberadaan rumah subsidi selalu laris manis oleh MBR. Beberapa skema pembiayaan yang ada kerap mengalami kehabisan kuota akibat tingginya permintaan.

Daniel menceritakan bagaimana masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan, pada akhirnya gagal memiliki rumah akibat terbatasnya kuota. Salah satunya terjadi pada Juli hingga Agustus 2019 lalu, dimana kelangkaan kuota sudah masuk tahap parah.

"Rumah sudah jadi 100%, sudah ada konsumen dan SP3K (Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit) dari bank pelaksana. Tapi mendadak kuota subsidi habis, sehingga mendadak MBR nggak punya rumah," katanya.


[Gambas:Video CNBC]




(hoi/hoi)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading