Bank Dunia: Stimulus RI Tak Cukup Atasi Kemiskinan
03 June 2020 11:54
Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Dunia atau World Bank menilai stimulus yang digelontorkan pemerintah dalam penanganan covid-19, tidak akan membantu meningkatkan daya beli masyarakat miskin.
Ekonom Senior Bank Dunia untuk Indonesia, Ralph Van Doorn mengatakan, akibat pandemi virus corona saat ini diperkirakan jumlah masyarakat miskin di Indonesia bisa meningkat sekitar 5,6 juta hingga 9,6 juta atau meningkat 2,1% hingga 3.6%.
Sementara, besaran stimulus pemerintah dalam penanganan covid-19 saat ini yang dikhususkan untuk menjaga daya beli masyarakat, tidak akan mampu dalam mengatasi masyarakat miskin di Indonesia.
"Besaran paket stimulus untuk rumah tangga bisa jadi tidak cukup dalam menekan penambahan rakyat miskin. Itu pun, pemerintah belum menggelontorkan stimulus untuk melindungi sektor informal," kata Doorn dalam video conference, Selasa (2/6/2020).
Bank dunia pun memprediksi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2020 ini akan tumbuh di bawah 5%, atau berada di kisaran 0%. Bahkan, jika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berlangsung lebih lama, yaitu selama empat bulan, pertumbuhan ekonomi bisa terkontraksi atau tumbuh negatif 3,5%.
"Anjloknya pertumbuhan ekonomi RI terjadi akibat perlambatan konsumsi rumah tangga karena banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaannya atau menjadi korban dirumahkan dan PHK. Serta akibat minimnya kegiatan ekonomi dan menurunnya kepercayaan konsumen," tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sempat mengatakan besarnya nilai bansos yang digelontorkan pemerintah tak serta merta mampu mengembalikan besaran potensi pertumbuhan konsumsi yang hilang.
Sri Mulyani menjelaskan, sebesar 57% ekonomi Indonesia ditopang oleh konsumsi atau setara Rp 9.000 triliun. Dari angka tersebut, sekitar Rp 5.000 triliun berada di Jawa dan Jabodetabek. Jika terjadi penurunan 10% dari tingkat konsumsi tersebut, maka menjadi kemerosotan angka yang cukup besar.
Di sisi lain, Sri Mulyani juga sempat mengatakan, bantuan sosial (bansos) yang digulirkan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka penanganan pandemik virus corona (Covid-19) telah mampu disalurkan kepada 60% penduduk Indonesia.
Anggaran bansos tersebut, ujar Sri Mulyani meliputi dukungan pemerintah di tingkat rumah tangga hingga ekspansi bantuan sosial seperti melalui Program Kartu Prakerja.
"Kalau Rp 65 triliun dukungan rumah tangga tadi bisa mencakup 103 juta individu Indonesia yang mendapat bansos, atau sekitar 29,1 juta keluarga, ini mencakup hampir di atas 40 persen terbawah penduduk Indonesia," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (30/4/2020).
"Kalau dengan ekspansi bansos Kartu Prakerja, masyarakat yang dapat bantuan pemerintah capai 60% desil terbawah. Lebih dari separuh rakyat kita mungkin tersentuh bansos melalui satu atau lain hal," jelas dia.
(dru)
Ekonom Senior Bank Dunia untuk Indonesia, Ralph Van Doorn mengatakan, akibat pandemi virus corona saat ini diperkirakan jumlah masyarakat miskin di Indonesia bisa meningkat sekitar 5,6 juta hingga 9,6 juta atau meningkat 2,1% hingga 3.6%.
Sementara, besaran stimulus pemerintah dalam penanganan covid-19 saat ini yang dikhususkan untuk menjaga daya beli masyarakat, tidak akan mampu dalam mengatasi masyarakat miskin di Indonesia.
"Besaran paket stimulus untuk rumah tangga bisa jadi tidak cukup dalam menekan penambahan rakyat miskin. Itu pun, pemerintah belum menggelontorkan stimulus untuk melindungi sektor informal," kata Doorn dalam video conference, Selasa (2/6/2020).
Bank dunia pun memprediksi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2020 ini akan tumbuh di bawah 5%, atau berada di kisaran 0%. Bahkan, jika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berlangsung lebih lama, yaitu selama empat bulan, pertumbuhan ekonomi bisa terkontraksi atau tumbuh negatif 3,5%.
"Anjloknya pertumbuhan ekonomi RI terjadi akibat perlambatan konsumsi rumah tangga karena banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaannya atau menjadi korban dirumahkan dan PHK. Serta akibat minimnya kegiatan ekonomi dan menurunnya kepercayaan konsumen," tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sempat mengatakan besarnya nilai bansos yang digelontorkan pemerintah tak serta merta mampu mengembalikan besaran potensi pertumbuhan konsumsi yang hilang.
Sri Mulyani menjelaskan, sebesar 57% ekonomi Indonesia ditopang oleh konsumsi atau setara Rp 9.000 triliun. Dari angka tersebut, sekitar Rp 5.000 triliun berada di Jawa dan Jabodetabek. Jika terjadi penurunan 10% dari tingkat konsumsi tersebut, maka menjadi kemerosotan angka yang cukup besar.
Di sisi lain, Sri Mulyani juga sempat mengatakan, bantuan sosial (bansos) yang digulirkan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka penanganan pandemik virus corona (Covid-19) telah mampu disalurkan kepada 60% penduduk Indonesia.
Anggaran bansos tersebut, ujar Sri Mulyani meliputi dukungan pemerintah di tingkat rumah tangga hingga ekspansi bantuan sosial seperti melalui Program Kartu Prakerja.
"Kalau Rp 65 triliun dukungan rumah tangga tadi bisa mencakup 103 juta individu Indonesia yang mendapat bansos, atau sekitar 29,1 juta keluarga, ini mencakup hampir di atas 40 persen terbawah penduduk Indonesia," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (30/4/2020).
"Kalau dengan ekspansi bansos Kartu Prakerja, masyarakat yang dapat bantuan pemerintah capai 60% desil terbawah. Lebih dari separuh rakyat kita mungkin tersentuh bansos melalui satu atau lain hal," jelas dia.
(dru)
