Jangan Bingung! Ini Cara Bikin Surat Keluar-Masuk Jakarta

News - Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
28 May 2020 13:32
Polisi lalu lintas dan Dishub melaksanakan pengawasan dalam penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jalan Lebak Bulus, Jakarta Selatan (10/4/2020). Polantas dan Dishub menyetop bagi pengendara motor atau mobil yang tidak menggunakan masker dan mengingatkan kewajiban warga untuk memakai masker dan aturan penumpang dalam satu kendaraan. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Jakarta, CNBC Indonesia - Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) DKI Jakarta jadi syarat wajib untuk keluar-masuk Jakarta. Cara mengurusnya dilakukan secara online melalui corona.jakarta.go.id atau bisa klik di sini.

"Untuk kerumitan, sebetulnya ini cukup mudah, cuma memang ada persyaratan-persyaratan, semua online," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, Benni Aguscandra, dalam acara Forum Merdeka Barat (FMB) 9, Kamis (28/5/20).

Adapun 8 dokumen yang harus dipenuhi untuk warga luar Jabodetabek yakni Surat keterangan dari kelurahan/desa asal, Surat pernyataan sehat bermeterai dan Surat Keterangan Bekerja di DKI Jakarta dari tempat kerja.


"Untuk memudahkan adalah pernyataan sendiri, untuk SIKM cukup pernyataan sehat ditandatangani di atas materai dan juga kesediaan untuk dikarantina kalau nanti ada pemeriksaan acak dia terbukti," imbuh Benni.



Dokumen lain yang perlu dipenuhi juga adalah Surat Tugas/Undangan dari instansi/perusahaan tempat bekerja di Jakarta, Surat jaminan bermeterai dari keluarga atau tempat kerja yang berada di Provinsi DKI Jakarta yang diketahui oleh Ketua RT setempat atau Surat keterangan domisili tempat tinggal dari kelurahan di Jakarta untuk pemohon dengan alasan darurat.

"Dalam proses SIKM ini salah satu proses terpenting adalah konfirmasi atau klarifikasi atau validasi dari yang menjamin. Setelah dicek kelengkapan oleh PTSP baru penjamin dikirimkan permintaan klarifikasi," bebernya.

Dalam beberapa sektor, penjamin ini bisa dilakukan secara kolektif. Benni bilang bahwa Gubernur DKI Jakarta sudah memberikan instruksi mengenai hal ini.

"Pak gubernur sudah memerintahkan untuk beberapa sektor seperti konstruksi itu memang dilakukan dengan memakai sistem tanggungan. Artinya misalnya seorang mandor menanggung maksimal 20 tukang. Atau misalnya perusahaan atau masyarakat pemilik rumah, mereka lah yang membantu tukang-tukang ini mengurus SIKM agar bisa masuk ke Jakarta," tandasnya.

SIKM ini hanya diberikan kepada karyawan dari perusahaan dari 11 sektor yang masih boleh beroperasi selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Sektor tersebut adalah kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi dan IT, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar utilitas dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional, dan terakhir pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

[Gambas:Video CNBC]




(hoi/hoi)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading