Angkat hingga Pecat PNS, Kuasa Baru Jokowi

News - Monica Wareza, CNBC Indonesia
17 May 2020 08:32
Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Balaikota (CNBC Indonesi/Muhammad Sabki)
Jakarta. CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini memiliki kuasa penuh atas pegawai negeri sipil (PNS). Mulai dari pengangkatan, mutasi dan pemecatan.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.




Dalam beberapa pasal di aturan baru ini, terdapat beberapa kebijakan yang tidak dikuasakan kepada presiden di aturan sebelumnya, yakni PP Nomor 11/2017.

Berikut rincian kuasa baru presiden atas aparatur negara:


Cabut Jabatan Pejabat
Dalam Pasal 3 ayat (2) disebutkan, Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS, berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.


Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada menteri di kementerian, pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian, sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non struktural.


Hal yang berbeda dari PP sebelumnya dengan yang baru diterbitkan ini adalah presiden berhak menarik kembali pendelegasian kewenangan. Sebelumnya pasal tersebut tidak ada.


Sehingga presiden juga mendelegasikan atau memberhentikan PNS kepada gubernur di provinsi dan bupati/walikota di kabupaten/kota. Hal ini juga berlaku kepada Jaksa Agung, Kepala Kepolisan RI, Kepala Badan Intelijen Negara, dan pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden.


"Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditarik kembali oleh Presiden dalam hal pelanggaran prinsip sistem merit yang dilakukan oleh PPK atau untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan," tulis Pasal 3 ayat (7) PP 17/2020.



Jabatan Fungsional Dapat Diangkat Melalui Promosi
Aturan Jabatan Fungsional (JF) yang sebelumnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF.

Adapun dalam Pasal 67 ayat (1) PP 17/2020, pejabat JF kini juga berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya. Sebelumnya, ketentuan pada pimpinan tinggi madya tidak ada di dalam PP 11/2017.

"Penentuan berkedudukan dan bertanggung jawab secara langsung sebagaimana pada ayat (1) disesuaikan dengan struktur organisasi masing-masing instansi pemerintah," tulis Pasal 67 ayat (2).

Adapun, dalam pengangkatan PNS ke dalam JF keahlian dan JF keterampilan kini bisa dilakukan melalui pengangkatan promosi. Sebelumnya dalam PP 11/2017 ketentuan ini tidak ada.

"Pengangkatan PNS ke dalam JF keahlian dan JF keterampilan dilakukan melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian, atau promosi," tulis Pasal 74 ayat (1).

Sebelumnya, pada PP 11/2017, JF keahlian dan JF keterampilan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina. Kini di dalam Pasal 17/2020 ketentuan itu tidak berlaku.

Berikut persyaratan dalam pengangkatan JF keahlian dan JF keterampilan yang dituliskan dalam Pasal 75 dan Pasal 78 ayat (1) PP 17/2020:

1. Berstatus PNS
2. Memiliki integritas dan moralitas yang baik
3. Sehat jasmani dan rohani
4. Berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan
5. Nilai presentasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam satu (1) tahun terakhir
6. Syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.


[Gambas:Video CNBC]



Mutasi Jabatan
BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN :
1 2 3
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading