Pak Jokowi, Pengusaha Minta Ada Satgas Selamatkan Ekonomi RI
Ratu Rina, CNBC Indonesia
16 May 2020 15:23
Jakarta, CNBC Indonesia - Kamar Dagang dan Industri (KADIN) mengusulkan pemerintah untuk membentuk satuan tugas (satgas) yang secara khusus mengawasi penanganan kesehatan, penyelamatan ekonomi dan penyaluran bantuan sosial terkait penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.
"Pertama, dengan dibentuknya BNPB itu penanganan langsung ke aspek keshatan, ini bukan hal kecil dan mutlak buat manusuia karena menyangkut hidup dan mati. Virus ini kita jelas harus marathon karena banyak ahli memperkirakan baru melandai di 2021, apabila vaksin ditemukan pun juga butuh waktu lebih dari setahun bagaimana bisa didistribusikan the whole world, jadi jelas jangka waktunya lama," kata Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Chris Kanter, dalam acara diskusi "Perlukah Satgas Ekonomi" secara virtual, Sabtu (16/05/20).
Selama ini, BNPB yang ditunjuk langsung oleh Presiden Joko Widodo dalam menangani pandemi Covid-19 sudah bertindak dengan baik dan cepat. Namun, kenyataannya masih ditemukan adanya konflik pernyataan dari BNPB maupun kementerian.
"Seyogyanya presiden membentuk satgas dengan kepala BNPB, Doni Monardo adalah karena ini harus dikoordinasikan, tetapi kalau kita lihat banyak kementerian masih mempunyai policy sendiri dan mengumumkan ke masyarakat. saya mengasumsikan meskipun ada BNPB tapi kewenangannya itu dilangkahi," ujar Chris.
Kemudian, kesiapan pemerintah mengantisipasi dampak ekonomi dari penanganan penyebaran Ini khususnya bagi sektor riil.
"Tetapi akibat itu yang langsung terpukul adalah masyarakat yang selama ini bekerja dan perekonomian karena banyak usaha yang harus ditiutup by regulation (penerapan PSBB)," ungkapnya.
Menurutnya, satgas dalam menyelamatkan ekonomi sangat diperlukan. Pasalnya, law enforcement masih sangat lemah padahal dunia usaha sudah sangat terdampak.
"Banyak kantor yang digrebek didatangi itu bagus sekali tetapi beberapa ratus meter dari sana di pangkalan ojek aja ada 30 orang berkumpul tanpa social distancing, jadi kita sudah terdampak tapi bahaya nya tidak juga di hindari," pungkasnya
Selain itu, sejauh ini pemerintah sudah cukup baik dengan mengeluarkan berbagai kebijakan insentif, namun hanya untuk beberapa sektor tertentu. Padahal saat ini, kata Chris, disisi lain semua sektor usaha sudah merasakan dampaknya.
"Jadi itu yang jelas harus ada, kan kita tidak mungkin ekonomi ini stagnan dalam jangka waktu panjang, diperlukan satgas dalam perekonomian, jelas karena aspeknya besar dan mesti digerakkan masif seluruh perekonomian, karena kita menghadapi masalah besar dengan jangka waktu panjang bukan bertahan 2-3 bulan. Karena ketika sudah ditemukan vaksinnya pun, sudah beredar vaksinnya pun, kan ekonomi tidak langsung sembuh. Dia perlu waktu untuk bangkit, akan panjang sekali. Sama seperti di kesehatan, jadi satgas ini harus langsung bertanggung jawab ke presiden, center yang mengkoordinir semua," tutur Chris.
Kemudian, adanya satgas dalam menyalurkan bantuan sosial dipandang dapat mencegah terjadinya perbedaan data penerima.
"Ketiga, tidak kalah pentingnya karena banyaknya kesimpang siuran kebijakan terkait kapan lockdown dibuka, saya merasa perlu ada satgas khusus harus dipimpin ketua yang bertanggung jawab langsung ke presiden yaitu mengenai bansos, karena ini luar biasa semua orang ini sudah tidak ada income, masa mereka dikasih pilhan tidak makan atau terjangkit, apalagi kalau terjangkit itu resikonya kematian tinggi," paparnya.
(gus) Next Article Bisnis Hidup & Mati di Juni, Stimulus Rp 405 T Belum Terasa
"Pertama, dengan dibentuknya BNPB itu penanganan langsung ke aspek keshatan, ini bukan hal kecil dan mutlak buat manusuia karena menyangkut hidup dan mati. Virus ini kita jelas harus marathon karena banyak ahli memperkirakan baru melandai di 2021, apabila vaksin ditemukan pun juga butuh waktu lebih dari setahun bagaimana bisa didistribusikan the whole world, jadi jelas jangka waktunya lama," kata Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Chris Kanter, dalam acara diskusi "Perlukah Satgas Ekonomi" secara virtual, Sabtu (16/05/20).
Selama ini, BNPB yang ditunjuk langsung oleh Presiden Joko Widodo dalam menangani pandemi Covid-19 sudah bertindak dengan baik dan cepat. Namun, kenyataannya masih ditemukan adanya konflik pernyataan dari BNPB maupun kementerian.
"Seyogyanya presiden membentuk satgas dengan kepala BNPB, Doni Monardo adalah karena ini harus dikoordinasikan, tetapi kalau kita lihat banyak kementerian masih mempunyai policy sendiri dan mengumumkan ke masyarakat. saya mengasumsikan meskipun ada BNPB tapi kewenangannya itu dilangkahi," ujar Chris.
Kemudian, kesiapan pemerintah mengantisipasi dampak ekonomi dari penanganan penyebaran Ini khususnya bagi sektor riil.
"Tetapi akibat itu yang langsung terpukul adalah masyarakat yang selama ini bekerja dan perekonomian karena banyak usaha yang harus ditiutup by regulation (penerapan PSBB)," ungkapnya.
Menurutnya, satgas dalam menyelamatkan ekonomi sangat diperlukan. Pasalnya, law enforcement masih sangat lemah padahal dunia usaha sudah sangat terdampak.
"Banyak kantor yang digrebek didatangi itu bagus sekali tetapi beberapa ratus meter dari sana di pangkalan ojek aja ada 30 orang berkumpul tanpa social distancing, jadi kita sudah terdampak tapi bahaya nya tidak juga di hindari," pungkasnya
Selain itu, sejauh ini pemerintah sudah cukup baik dengan mengeluarkan berbagai kebijakan insentif, namun hanya untuk beberapa sektor tertentu. Padahal saat ini, kata Chris, disisi lain semua sektor usaha sudah merasakan dampaknya.
"Jadi itu yang jelas harus ada, kan kita tidak mungkin ekonomi ini stagnan dalam jangka waktu panjang, diperlukan satgas dalam perekonomian, jelas karena aspeknya besar dan mesti digerakkan masif seluruh perekonomian, karena kita menghadapi masalah besar dengan jangka waktu panjang bukan bertahan 2-3 bulan. Karena ketika sudah ditemukan vaksinnya pun, sudah beredar vaksinnya pun, kan ekonomi tidak langsung sembuh. Dia perlu waktu untuk bangkit, akan panjang sekali. Sama seperti di kesehatan, jadi satgas ini harus langsung bertanggung jawab ke presiden, center yang mengkoordinir semua," tutur Chris.
Kemudian, adanya satgas dalam menyalurkan bantuan sosial dipandang dapat mencegah terjadinya perbedaan data penerima.
"Ketiga, tidak kalah pentingnya karena banyaknya kesimpang siuran kebijakan terkait kapan lockdown dibuka, saya merasa perlu ada satgas khusus harus dipimpin ketua yang bertanggung jawab langsung ke presiden yaitu mengenai bansos, karena ini luar biasa semua orang ini sudah tidak ada income, masa mereka dikasih pilhan tidak makan atau terjangkit, apalagi kalau terjangkit itu resikonya kematian tinggi," paparnya.
(gus) Next Article Bisnis Hidup & Mati di Juni, Stimulus Rp 405 T Belum Terasa
Most Popular