Kadin Soroti 3 Persoalan Besar RI Hadapi Covid-19

Jakarta, CNBC Indonesia - Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Chris Kanter mengatakan saat ini Indonesia tengah menghadapi tiga masalah besar akibat pandemi Covid-19. Ketiga masalah ini di antaranya masalah kesehatan, ekonomi dan bantuan sosial alias bansos.

"Menurut saya keadaan sekarang ini kita mengalami tiga masalah besar, pertama kesehatan, kedua ekonomi dan ketiga bantuan sosial. Karena sebelum Covid-19 saja, kita sudah punya masalah dengan banyak rakyat kita yang membutuhkan bansos, bahkan perlu banyak lagi satgas-satgas yang lainnya," kata Chris dalam acara diskusi "Perlukah Satgas Ekonomi" secara virtual, Sabtu (16/05/20).

Terkait masalah kesehatan, kata Chris, banyak ahli yang memperkirakan pandemi Covid-19 di dunia baru akan melandai pada tahun 2021. Apabila vaksin Covid-19 sudah ditemukan nantinya, pembuatan dan pendistribusiannya dinilai masih akan membutuhkan waktu lebih dari setahun.

Foto: chris Kanter (Ist) indosat

"Saya memahami apa yang disampaikan Presiden Jokowi terkait berdamai dengan Covid-19, artinya saya memahami bagaimana kita hidup selama belum mempunyai vaksin itu, kalau vaksin sudah ditemukan dan didistribusikan baru kita aman, namun selama itu belum, jelas-jelas tatanan hidup ini berubah karena bukan jangka waktu pendek. Jadi kita tidak bisa lockdown [karantina] permanen terus menerus sampai vaksin ditemukan, yang belum tahu kapan," ujarnya.

Untuk itu, katanya, pemerintah harus dapat menyiapkan sarana prasarana dalam menangani pandemi Covid-19 mulai dari rumah sakit, peralatan kesehatan hingga tenaga kesehatan.

"Karena kalau lihat diberbagai negara jumlahnya ngga bisa di handle oleh jumlah tenaga medis dan peralatan kesehatan di rumah sakit yang existing, jadi itu harus ada penanganan karena perhitungannya panjang sampai vaksin ini ditemukan dan didistribusikan," ungkap mantan Dirut PT Indosat Tbk (ISAT) ini.

Baca: Disentil Jokowi Gula Mahal, Mendag Agus Gelar Operasi Pasar

Kemudian masalah ekonomi, tentunya dampak penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai provinsi membuat masyarakat hingga dunia usaha terpukul.

Menurutnya, sejauh ini pemerintah sudah cukup baik dengan mengeluarkan berbagai kebijakan insentif, namun di sisi lain implementasi kebijakan tersebut belum seluruhnya dirasakan semua sektor usaha.

"Sekarang misalnya itu bagus Kemenkeu menolong sekali menanggung PPh 21, tetapi untuk sektor tertentu, sementara yang kena ini semua sektor. Hanya beberapa sektor yang mendapat nilai tambah, jadi itu yang jelas harus ada, kan kita tidak mungkin ekonomi ini stagnan dalam jangka waktu panjang," tegasnya.

Selain itu, masalah bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19. Dia menilai, bantuan sosial yang disalurkan pemerintah saat ini masih tumpang tindih. Hal ini disebabkan dengan ketidaksinkronan data penerima bansos dan kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah.

"Sekarang ini kita lihat bantuan tumpang tindih, efek sosiologisnya berat sekali kalau ada tetangga sama-sama menderita, satu dapat bantuan tetapi satu lainnya tidak, hanya karena data berbeda," pungkasnya.

"Bahkan pemerintah pusat beri bantuan sendiri-sendiri ada yang melalui presiden, ada yang melalui mensos, melalui kementerian lain, belum lagi pemda, lalu ada kabupaten/kota, jadi begitu simpang siur, sementara yang rakyatnya justru harus dapat malah nggak dapet. jadi tiga satgas ini menurut saya mutlak diperlukan," tutur Chris.

[Gambas:Video CNBC]

Baca: Cleansing PBI Belum Beres, Iuran BPJS Kesehatan Tetap Naik

(tas/tas) Next Article Pak Jokowi, Pengusaha Minta Ada Satgas Selamatkan Ekonomi RI