Ancang-Ancang Mal Buka Usai Lebaran, Ini Skenarionya
Ferry Sandi, CNBC Indonesia
11 May 2020 16:44
Jakarta, CNBC Indonesia - Kajian awal skenario pemulihan covid-19, antara lain pemulihan ekonomi seperti rencana dibukanya mal pada 8 Juni 2020. Banyak hal yang harus disiapkan, mulai dari kesiapan pengelola, ritel, hingga protokol kesehatan yang ketat.
Ketua Umum Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah menyebut terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait wacana dibukanya pusat perbelanjaan Juni nanti. Sejumlah saran pun sudah diberikan.
"Ada SOP (Prosedur Operasi Standar) kita yang kita lemparkan ke pemerintah untuk dilihat. SOP salon, baju, SOP restoran. Jadi semua sudah kita lemparkan ke mal (pengelola) dan pemerintah, yang nantinya dijadikan bahan standar operasi," sebutnya kepada CNBC Indonesia, Senin (11/5).
Pemerintah akan membagi rencana kehidupan normal menjadi beberapa fase. Pembukaan toko, pasar dan mal rencananya akan dibuka pada 8 Juni atau fase 2. Namun untuk usaha dengan kontak fisik seperti salon dan spa akan dibuka pada fase 3, yakni pada 15 Juni 2020.
Sementara untuk seluruh kegiatan ekonomi rencananya akan dibuka pada Akhir Juli/Awal Agustus. Namun tetap mempertahankan protokol dan standar kebersihan dan kesehatan yang ketat. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi secara berkala, sampai vaksin bisa ditemukan dan disebarluaskan.
Langkah itu sebenarnya sangat berisiko, jika memilih hidup damai bersama Covid-19. Di sisi lain ada risiko roda ekonomi tidak berputar dalam jangka waktu yang lama.
"Kita harus siapkan untuk hidup bersama Covid-19. Artinya, kesehatan dan ekonomi berjalan bareng, itu harus dilakukan. Kami dari Asosiasi fasilitasi SOP-SOP yang diperlukan pemerintah. Bantu memikirkan, rumuskan standar operasi kita udah punya masukan terhadap mall. Kita harap kerjasama koordinasi ke depannya," katanya.
Namun, ia menggarisbawahi koordinasi di antara pengambil kebijakan pun harus jelas sehingga tidak timbul kebingungan di lapangan. "Paling dikhawatirkan nanti saat dibuka, ada ketidaksinkronan atas dan bawah. (Misalnya) tiba-tiba Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) tahu-tahu melakukan penutupan atau penyegelan. Kita kadang-kadang sudah ikuti semua protokoler kesehatan, tapi ternyata nanti dipertanyakan," katanya.
Keberadaan petugas kerap kali ada kala menegur pedagang yang tidak menutup bisnisnya saat penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Termasuk bagi tenant atau pemilik lapak di pusat perbelanjaan. Budihardjo menilai perlu cara yang lebih humanis dalam memprosesnya.
"Harusnya ada yang sifatnya pembinaan. Karena kondisi ini baru (terjadi), jadi perlu proses dan waktu," sebutnya.
Dari segi kesiapan, pusat perbelanjaan juga memiliki segudang cara kerja yang disiplin. Artinya, ketika ada instruksi dari pemerintah kepada pelaku usaha, maka biasanya lebih mudah tersampaikan.
"Kalau pusat perbelanjaan kan mandiri. Mal paling siap karena punya SOP (Standar Operasional Prosedur) rapi. Jadi ketika penerapan protokol saat PSBB, suhu bisa dijalankan, security lobi infrastruktur bisa siap," katanya.
(hoi/hoi) Next Article Tak Ada Lagi Mal Baru di Jakarta, Kota Ini Malah Tambah Lagi
Ketua Umum Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah menyebut terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait wacana dibukanya pusat perbelanjaan Juni nanti. Sejumlah saran pun sudah diberikan.
"Ada SOP (Prosedur Operasi Standar) kita yang kita lemparkan ke pemerintah untuk dilihat. SOP salon, baju, SOP restoran. Jadi semua sudah kita lemparkan ke mal (pengelola) dan pemerintah, yang nantinya dijadikan bahan standar operasi," sebutnya kepada CNBC Indonesia, Senin (11/5).
Pemerintah akan membagi rencana kehidupan normal menjadi beberapa fase. Pembukaan toko, pasar dan mal rencananya akan dibuka pada 8 Juni atau fase 2. Namun untuk usaha dengan kontak fisik seperti salon dan spa akan dibuka pada fase 3, yakni pada 15 Juni 2020.
Sementara untuk seluruh kegiatan ekonomi rencananya akan dibuka pada Akhir Juli/Awal Agustus. Namun tetap mempertahankan protokol dan standar kebersihan dan kesehatan yang ketat. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi secara berkala, sampai vaksin bisa ditemukan dan disebarluaskan.
Langkah itu sebenarnya sangat berisiko, jika memilih hidup damai bersama Covid-19. Di sisi lain ada risiko roda ekonomi tidak berputar dalam jangka waktu yang lama.
"Kita harus siapkan untuk hidup bersama Covid-19. Artinya, kesehatan dan ekonomi berjalan bareng, itu harus dilakukan. Kami dari Asosiasi fasilitasi SOP-SOP yang diperlukan pemerintah. Bantu memikirkan, rumuskan standar operasi kita udah punya masukan terhadap mall. Kita harap kerjasama koordinasi ke depannya," katanya.
Namun, ia menggarisbawahi koordinasi di antara pengambil kebijakan pun harus jelas sehingga tidak timbul kebingungan di lapangan. "Paling dikhawatirkan nanti saat dibuka, ada ketidaksinkronan atas dan bawah. (Misalnya) tiba-tiba Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) tahu-tahu melakukan penutupan atau penyegelan. Kita kadang-kadang sudah ikuti semua protokoler kesehatan, tapi ternyata nanti dipertanyakan," katanya.
Keberadaan petugas kerap kali ada kala menegur pedagang yang tidak menutup bisnisnya saat penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Termasuk bagi tenant atau pemilik lapak di pusat perbelanjaan. Budihardjo menilai perlu cara yang lebih humanis dalam memprosesnya.
"Harusnya ada yang sifatnya pembinaan. Karena kondisi ini baru (terjadi), jadi perlu proses dan waktu," sebutnya.
Dari segi kesiapan, pusat perbelanjaan juga memiliki segudang cara kerja yang disiplin. Artinya, ketika ada instruksi dari pemerintah kepada pelaku usaha, maka biasanya lebih mudah tersampaikan.
"Kalau pusat perbelanjaan kan mandiri. Mal paling siap karena punya SOP (Standar Operasional Prosedur) rapi. Jadi ketika penerapan protokol saat PSBB, suhu bisa dijalankan, security lobi infrastruktur bisa siap," katanya.
(hoi/hoi) Next Article Tak Ada Lagi Mal Baru di Jakarta, Kota Ini Malah Tambah Lagi
Most Popular