Ada yang Positif, 5 Kepala Daerah Bodebek Minta KRL Disetop
Ferry Sandi, CNBC Indonesia
06 May 2020 06:56
Jakarta, CNBC Indonesia - Lima kepala daerah dari Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek) sepakat akan mengirimkan draft usulan ke Kementerian Perhubungan. Hal ini tidak lepas menyusul temuan tiga orang yang dinyatakan positif COVID-19 hasil tes swab secara acak kepada penumpang KRL di Stasiun Bogor.
Para kepala daerah tersebut adalah Wali Kota Bogor Bima Arya, Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin, Wali Kota Depok Mohammad Idris, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan perwakilan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
"Semua sepakat untuk mengirimkan surat segera. Ini tinggal tujuh hari lagi menjelang akhir PSBB kedua, jadi harus cepat. Fokus pembahasannya isu KRL. Ada banyak rekomendasi hasil diskusi tadi, tapi kami kerucutkan menjadi dua opsi kepada Kemenhub," ungkap Bima Arya dalam keterangan resmi yang diterima CNBC Indonesia, Selasa (5/5/2020) malam.
Ia menjelaskan, 5 kepala daerah ini sepakat meminta Kemenhub untuk menghentikan layanan Commuterline dan berkoordinasi untuk mewajibkan perusahaan pengecualian PSBB yang masih beroperasi agar menyediakan layanan transportasi antar jemput bagi karyawannya.
Namun, nampaknya para kepala daerah cukup realistis terkait diambil tidaknya usulan tersebut, sehingga mereka memberi opsi lain. Diantaranya pengaturan kembali jam operasional, misalnya ditambah lagi jamnya dengan tujuan menghindari penumpukan
"Kemudian tetap ada layanan transportasi lain (jemputan perusahaan) bagi karyawan dan ada seleksi yang lebih ketat bagi orang-orang yang akan masuk stasiun, misalnya dengan menunjukan surat tugas dari perusahaan. Jadi, kalau yang cuma ingin sekedar main tidak bisa," jelasnya.
Selanjutnya, draft tersebut akan disusun menjadi surat rekomendasi dan ditandatangani lima kepala daerah. "Akan kami kirim ke pusat. Kami juga akan lampirkan hasil tes swab di Stasiun Bogor (tiga penumpang positif) dan tes swab di stasiun yang ada di Bekasi sebagai bahan menentukan kebijakan ," pungkasnya.
(sef/sef) Next Article Bodebek Kompak Minta KRL Setop Operasi
Para kepala daerah tersebut adalah Wali Kota Bogor Bima Arya, Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin, Wali Kota Depok Mohammad Idris, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan perwakilan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Ia menjelaskan, 5 kepala daerah ini sepakat meminta Kemenhub untuk menghentikan layanan Commuterline dan berkoordinasi untuk mewajibkan perusahaan pengecualian PSBB yang masih beroperasi agar menyediakan layanan transportasi antar jemput bagi karyawannya.
Namun, nampaknya para kepala daerah cukup realistis terkait diambil tidaknya usulan tersebut, sehingga mereka memberi opsi lain. Diantaranya pengaturan kembali jam operasional, misalnya ditambah lagi jamnya dengan tujuan menghindari penumpukan
"Kemudian tetap ada layanan transportasi lain (jemputan perusahaan) bagi karyawan dan ada seleksi yang lebih ketat bagi orang-orang yang akan masuk stasiun, misalnya dengan menunjukan surat tugas dari perusahaan. Jadi, kalau yang cuma ingin sekedar main tidak bisa," jelasnya.
Selanjutnya, draft tersebut akan disusun menjadi surat rekomendasi dan ditandatangani lima kepala daerah. "Akan kami kirim ke pusat. Kami juga akan lampirkan hasil tes swab di Stasiun Bogor (tiga penumpang positif) dan tes swab di stasiun yang ada di Bekasi sebagai bahan menentukan kebijakan ," pungkasnya.
(sef/sef) Next Article Bodebek Kompak Minta KRL Setop Operasi
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular