Pak Jokowi Tak Perlu Malu Soal BLT, Trump Saja Kasih Kok...
Hidayat Setiaji, CNBC Indonesia
23 April 2020 07:25
Jakarta, CNBC Indonesia - Ketika kondisi ekonomi sedang susah, pengangguran dan kemiskinan di mana-mana, negara tidak boleh diam saja. Negara harus hadir dan menjamin kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Intervensi negara bisa hadir dalam berbagai bentuk. Menurunkan tarif pajak, mempermudah perizinan usaha agar investasi masuk dan menciptakan lapangan kerja, dan sebagainya.
Namun sepertinya bentuk campur tangan negara yang paling kontroversial adalah memberi bantuan tunai kepada rakyatnya. Negara memberi uang langsung ke rakyat.
Di Indonesia, pemerintah pernah melakukannya dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada 2008-2009. Pada 2013 namanya berganti menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), tetapi sama saja yaitu pemerintah ngasih duit langsung ke masyarakat.
Kala itu BLT (atau BLSM) diberikan untuk meringankan beban masyarakat akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Sebelum 2015, harga BBM disubsidi besar-besaran oleh pemerintah.
Kala harga minyak dunia naik, beban subsidi semakin berat. Untuk menyelamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari 'pendarahan', subsidi BBM harus dikurangi sehingga harga jual mau tidak mau bakal naik.
Pada Mei 2008, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan harga BBM jenis premium naik dari Rp 4.500/liter menjadi Rp 6.000/liter, minyak diesel (solar) naik dari Rp 4.300/liter menjadi Rp 5.500/liter, dan minyak tanah (kerosin) naik dari Rp 2.000/liter menjadi Rp 2.500/liter.
Gara-gara harga BBM naik, harga semua kebutuhan pokok ikut terdongrak. Pada 2008, inflasi domestik mencapai 11,06%.
Agar daya beli masyarakat terjaga, pemerintah memberikan BLT sebesar Rp 100.000 per bulan per Rumah Tangga Sasaran (RTS) selama tujuh bulan. BLT diberikan kepada rumah tangga miskin dan hampir miskin yang berjumlah hampir 19 juta.
Namun BLT mendapatkan kritik tajam. Ada yang bilang BLT tidak mendidik dan merendahkan harga diri karena seolah-olah membuat rakyat menjadi pengemis. Ada juga yang bilang dana BLT berasal dari utang sehingga menjadi beban buat anak-cucu kita pada masa mendatang.
Sejak saat itu, stigma negatif melekat pada BLT. Sejak 2013, pemerintah belum lagi menerapkan kebijakan serupa. Pemerintah seakan malu kalau sampai berurusan dengan BLT.
Intervensi negara bisa hadir dalam berbagai bentuk. Menurunkan tarif pajak, mempermudah perizinan usaha agar investasi masuk dan menciptakan lapangan kerja, dan sebagainya.
Namun sepertinya bentuk campur tangan negara yang paling kontroversial adalah memberi bantuan tunai kepada rakyatnya. Negara memberi uang langsung ke rakyat.
Kala itu BLT (atau BLSM) diberikan untuk meringankan beban masyarakat akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Sebelum 2015, harga BBM disubsidi besar-besaran oleh pemerintah.
Kala harga minyak dunia naik, beban subsidi semakin berat. Untuk menyelamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari 'pendarahan', subsidi BBM harus dikurangi sehingga harga jual mau tidak mau bakal naik.
Pada Mei 2008, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan harga BBM jenis premium naik dari Rp 4.500/liter menjadi Rp 6.000/liter, minyak diesel (solar) naik dari Rp 4.300/liter menjadi Rp 5.500/liter, dan minyak tanah (kerosin) naik dari Rp 2.000/liter menjadi Rp 2.500/liter.
Gara-gara harga BBM naik, harga semua kebutuhan pokok ikut terdongrak. Pada 2008, inflasi domestik mencapai 11,06%.
Agar daya beli masyarakat terjaga, pemerintah memberikan BLT sebesar Rp 100.000 per bulan per Rumah Tangga Sasaran (RTS) selama tujuh bulan. BLT diberikan kepada rumah tangga miskin dan hampir miskin yang berjumlah hampir 19 juta.
Namun BLT mendapatkan kritik tajam. Ada yang bilang BLT tidak mendidik dan merendahkan harga diri karena seolah-olah membuat rakyat menjadi pengemis. Ada juga yang bilang dana BLT berasal dari utang sehingga menjadi beban buat anak-cucu kita pada masa mendatang.
Sejak saat itu, stigma negatif melekat pada BLT. Sejak 2013, pemerintah belum lagi menerapkan kebijakan serupa. Pemerintah seakan malu kalau sampai berurusan dengan BLT.
Next Page
Jokowi Mau Bangkitkan BLT
Pages
Most Popular