Saat Stimulus BLT Jokowi Disebar ke Ojol sampai UMKM

News - Lidya Julita S, CNBC Indonesia
27 March 2020 12:52
Saat Stimulus BLT Jokowi Disebar ke Ojol sampai UMKM
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menegaskan akan melakukan kebijakan tidak hanya dari sisi ekonomi tapi juga kesehatan sebagai dampak penyebaran virus corona atau Covid-19 di dalam negeri. Aspek kesehatan dan aspek ekonomi dinilai harus berjalan beriringan dalam upaya penanganan wabah tersebut.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan, untuk itu maka pemerintah terus berupaya keras untuk membangkitkan seluruh komponen ekonomi agar roda perekonomian tanah air tetap berjalan di tengah kondisi saat ini.

"Teman-teman di Gugus Tugas Penanganan Covid-19 fokus di dalam aspek kesehatan, sementara kami dan teman-teman di sektor ekonomi terus menjaga agar kegiatan ekonomi masyarakat tetap bergerak dan bertahan di tengah situasi sulit ini," ujarnya melalui keterangan resmi, Jumat (27/3/2020).


Ia menjelaskan, pemerintah telah mengeluarkan stimulus ekonomi jilid I dan II untuk penanganan dampak Covid-19, baik untuk dunia usaha maupun para pekerja.

"Stimulus ekonomi ini juga untuk membangun kepercayaan diri dan optimisme kita bersama di tengah kondisi sulit ini. Pemerintah akan terus mendampingi," jelasnya.

Adapun stimulus Ekonomi I telah diterbitkan pada tanggal 25 Februari 2020. Ada delapan kebijakan yang disasar yaitu kartu prakerja, kartu sembako, stimulus perumahan, insentif untuk wisatawan mancanegara, insentif untuk wisatawan domestik, implementasi harga avtur, hibah daerah untuk dukungan wisata, dan tarif pajak hotel-restoran. Dana yang dialokasikan pemerintah dalam Stimulus Ekonomi I ini adalah sebesar Rp 10,3 triliun.

"Stimulus pertama kita terbitkan saat belum ditemukan kasus Covid-19 di Indonesia, sekitar 10 hari sebelumnya. Maka dari itu, fokusnya adalah ke sektor ekonomi yang menangani lalu lintas barang dan kebijakannya lebih banyak diberikan ke sektor pariwisata dan akomodasi," kata dia.

Seiring dengan perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia, Pemerintah terus mengkaji stimulus ekonomi yang bisa diberikan ke pelaku usaha dan pasar. Karena itu, pada tanggal 13 Maret 2020 lalu, kembali dirilis stimulus Ekonomi II.

"Ada 8 kebijakan dalam stimulus ekonomi kedua ini, 4 kebijakan terkait sektor fiskal perpajakan, 4 lainnya terkait non fiskal mengenai percepatan lalu lintas barang, ekspor impor, dan logistik barang-barang yang dibutuhkan untuk penanganan COVID-19 ini," kata dia.

Delapan kebijakan yang disasar tersebut antara lain Relaksasi PPh Pasal 21, Relaksasi PPh Pasal 22 Impor, Relaksasi Pengurangan PPh Pasal 25, Restitusi PPN Dipercepat, Penyederhanaan/Pengurangan Lartas Ekspor, Penyederhanaan/Pengurangan Lartas Impor, Percepatan Proses Ekspor-Impor untuk Reputable Trader, dan Percepatan Proses Ekspor-Impor melalui National Logistics Ecosystem (NLE). Selain fiskal dan non fiskal, ada pula Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19.

"Kalau kita hitung dana yang sudah dialokasikan pemerintah sampai dengan stimulus kedua, kira-kira sebesar Rp 158,2 triliun. Rinciannya adalah Stimulus Ekonomi I sebesar Rp 10,3 triliun, Stimulus Ekonomi II sebesar Rp 22,9 triliun, dan pelebaran defisit anggaran kita sebesar 0,8% dari PDB, sekitar Rp 125 triliun," jelas Susiwijono.

Tak berhenti di situ, Pemerintah terus memonitor pekembangan perekonomian baik di tingkat global maupun nasional terkait dampak COVID-19 ini. Pemerintah pun menggulirkan Stimulus Ekonomi Lanjutan.

Simulus lanjutan ini Pemerintah fokus menjaga 2 hal. Pertama, daya beli masyarakat dan sektor korporasi. Kedua, kelangsungan usaha dan pengurangan PHK.

Untuk meningkatkan daya beli, yang pertama disasar adalah masyarakat rumah tangga termiskin. Pemerintah akan mengalokasikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 40% dari masyarakat rumah tangga termiskin yaitu sekitar 29,3 juta orang.

Selanjutnya BLT untuk kelompok komunitas terdampak. Sasaran pertama adalah para pekerja sektor infomal seperti warung, toko-toko kecil, pedagang pasar, dan sebagainya. Sasaran kedua adalah para pelaku usaha transportasi online seperti pengemudi Gojek dan Grab. Serta yang tidak kalah penting adalah pekerja informal lainnya, termasuk pekerja harian di mall, pusat perbelanjaan, dan lain-lain.

Sementara mengenai kelangsungan usaha dan pengurangan PHK, ada beberapa kebijakan yang disiapkan pemerintah.

Pertama, Pemerintah tengah menjajaki satu bentuk surat utang baru, yaitu recovery bond. Ini adalah surat utang pemerintah dalam rupiah yang nanti akan dibeli oleh Bank Indonesia maupun swasta yang mampu. Dana dari penjualan surat utang tersebut akan dipegang pemerintah untuk kemudian disalurkan kepada seluruh dunia usaha melalui kredit khusus.

Pemerintah, lanjut Susiwijono, sedang menyelesaikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai dasar penerbitan recovery bond. Kemudian dari sisi karyawan/pekerja, Pemerintah membagi menjadi dua kelompok. Untuk pekerja di sektor formal akan menggunakan skema Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek).

"Jadi kita perbesar dana operasional BP Jamsostek untuk memberikan bantuan sosial. Masing-masing pekerja formal kita berikan Rp 1 juta plus insentif Rp 1 juta per bulan selama 4 bulan sehingga totalnya lebih kurang Rp 5 juta," jelasnya.




[Gambas:Video CNBC]




(dru)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading