Kritik Pengusaha: Stimulus Rp405 T Tak Fokus Hentikan Corona!
Ferry Sandi, CNBC Indonesia
01 April 2020 14:53
Jakarta, CNBC Indonesia - Kalangan dunia usaha merespons soal kebijakan tambahan belanja di APBN 2020 sebesar Rp 405 triliun dalam penanganan virus corona atau covid-19. Namun, pengusaha menilai pemerintah tak fokus pada penanganan pokok masalah penghentian laju penyebaran corona sehingga dikhawatirkan tak akan efektif dalam penanggulangan corona.
"Menurut saya langkah itu oke saja, banyak sekali variasi kebijakan yang dilakukan, dan terima kasih untuk itu. Tetapi saya menyarankan agar lebih focus, khusus dikonsentrasikan untuk menghentikan penyebaran korona, tidak perlu terlalu banyak hal yang akan dilakukan," kata Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sustrisno Iwantono kepada CNBC Indonesia, Rabu (1/4).
Ia beralasan dalam situasi penyebaran virus corona terus berkembang di Indonesia, pemerintah harus focus pada akar masalah, yaitu menghentikan laju penyebaran virus corona lebih kuat lagi. Iwantono menyarankan harusnya dana sebesar itu diarahkan untuk menghentikan penyebaran virus corona.
"Kalau virus corona itu bisa dihentikan, maka berbagai persoalan ekonomi akan berhenti dengan sendirinya," katanya.
Menurutnya dana tambahan dan pembiayaan APBN 2020 Rp 405,1 triliun cukup banyak terbagi-bagi untuk berbagai pengeluaran yang tak fokus pada penghentian penyebaran virus corona. Rinciannya antara lain Rp 75 triliun untuk kesehatan, Rp 110 triliun untuk social safety net, Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus KUR, serta Rp 150 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional. Program mencakup penambahan PKH, Kartu sembako, peningkatan kartu pra kerja, pembebasan biaya listrik, insentif perumahan, insentif pajak dan lainnya.
"Sebaiknya difokuskan untuk menghentikan penyebaran virus corona lebih dulu. Pengeluaran untuk yang lain-lain, seperti perpajakan, KUR, stimulus ekonomi dan lain kan bisa belakangan waktu pemulihan ekonomi. Sebab ekonomi dan persoalan social lain tidak akan tertolong selama Virus korona tidak dapat dihentikan," kilahnya.
Iwantono mendorong pemerintah harus benar-benar serius dalam menghadang penyebaran corona. Angka terinfeksi corona ditaksir akan mencapai 70.000 orang di seluruh Indonesia. Belum lagi data tingkat kematian karena corona di Indonesia mencapai 8,9% kan sangat mengkhawatirkan, karena rata-rata tingkat kematian global hanya 4,8 persen.
"Kalau itu terjadi apakah jumlah rumah sakit, fasilitas kesehatan, jumlah tenaga medis nanti cukup merespons itu? Banyak yang meragukan," katanya.
Ia mengibaratkan apa yang disiapkan pemerintah dari anggaran tambahan Rp 405 triliun untuk penanganan corona, seperti ada sebuah kampung terbakar tapi penanganannya warga lebih sibuk membereskan puing-puing akibat kebakaran. Padahal kebakaran masih terjadi. Harusnya yang dilakukan adalah fokus memadamkan api atau menghentikan laju penyebaran corona.
"Kalau apinya semakin besar dan membesar, maka habislah kampung dilahap api, pekerjaan membereskan puing kehilangan manfaat," katanya.
Iwantono menyarankan sumber daya yang terbatas harus benar-benar dikonsentrasikan untuk menghentikan penyebaran corona. "Lihat saja Wuhan ketika kasus baru infeksi korona sudah tidak diketemukan, ekonominya langsung menggeliat secara otomatis," katanya.
Dengan kata lain, ia menegaskan masalahnya bukan pada semata-mata factor permintaan yang melemah, atau bukan karena orang tak punya uang tidak beli tiket pesawat, bukan karena tidak ada uang orang tidak pergi ke mall, bukan karena terlalu miskin sehingga wisatawan anjlok, tetapi semata-mata karena orang tidak berani keluar rumah karena taruhannya adalah nyawa terserang virus korona.
Salah satu yang krusial menghentikan mata rantai penyebaran corona adalah memberikan disubsidi kepada pekerja harian yang terdampak corona dan sampai harus pulang kampung halaman. Pemerintah harusnya mencegah mereka agar tetap tinggal di rumah tetapi kebutuhannya dipasok pemerintah.
"Jangan sampai malah pulang kampung karena tidak bisa hidup di Jakarta," katanya.
Ia menegaskan cara inilah yang harus dijaga, sehingga tidak terlalu besar biayanya. Misalnya dibanding dengan subsidi untuk kartu pra kerja, KUR, PKH yang diperuntukkan bagi seluruh wilayah di Indonesia. Padahal penambahan anggaran kartu para kerja, KUR, atau PKH kurang berdampak bagi upaya penghentian penyebaran korona. Program-program harusnya ini dijalankan nanti pada masa pemulihan ekonomi setelah pandemi corona usai.
Salah satu yang jadi kekhawatirannya soal kebijakan pemerintah yang tak fokus pada mengerem laju penyebaran corona adalah soal Kepala Daerah yang berkeras menutup daerahnya untuk 'lockdown" harusnya jangan dilarang. Ia berharap apa yang terjadi di Jakarta, jangan sampai terulang di kota-kota lain seperti Medan, Aceh, dan di pulau-pulau lain tidak terjaga.
"Kesalahan utama kita adalah menganggap sepele wabah korona, dengan keyakinan bahwa Indonesia IMUN dari korona. Kalau kita waspada dari awal, seperti Singapura dan Jepang, masalah dan biayanya tidak akan seberat sekarang ini," katanya.
(hoi/hoi) Next Article Kenali Ciri & Gejala Virus Corona, Ini Penjelasan IDI
"Menurut saya langkah itu oke saja, banyak sekali variasi kebijakan yang dilakukan, dan terima kasih untuk itu. Tetapi saya menyarankan agar lebih focus, khusus dikonsentrasikan untuk menghentikan penyebaran korona, tidak perlu terlalu banyak hal yang akan dilakukan," kata Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sustrisno Iwantono kepada CNBC Indonesia, Rabu (1/4).
Ia beralasan dalam situasi penyebaran virus corona terus berkembang di Indonesia, pemerintah harus focus pada akar masalah, yaitu menghentikan laju penyebaran virus corona lebih kuat lagi. Iwantono menyarankan harusnya dana sebesar itu diarahkan untuk menghentikan penyebaran virus corona.
Menurutnya dana tambahan dan pembiayaan APBN 2020 Rp 405,1 triliun cukup banyak terbagi-bagi untuk berbagai pengeluaran yang tak fokus pada penghentian penyebaran virus corona. Rinciannya antara lain Rp 75 triliun untuk kesehatan, Rp 110 triliun untuk social safety net, Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus KUR, serta Rp 150 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional. Program mencakup penambahan PKH, Kartu sembako, peningkatan kartu pra kerja, pembebasan biaya listrik, insentif perumahan, insentif pajak dan lainnya.
"Sebaiknya difokuskan untuk menghentikan penyebaran virus corona lebih dulu. Pengeluaran untuk yang lain-lain, seperti perpajakan, KUR, stimulus ekonomi dan lain kan bisa belakangan waktu pemulihan ekonomi. Sebab ekonomi dan persoalan social lain tidak akan tertolong selama Virus korona tidak dapat dihentikan," kilahnya.
Iwantono mendorong pemerintah harus benar-benar serius dalam menghadang penyebaran corona. Angka terinfeksi corona ditaksir akan mencapai 70.000 orang di seluruh Indonesia. Belum lagi data tingkat kematian karena corona di Indonesia mencapai 8,9% kan sangat mengkhawatirkan, karena rata-rata tingkat kematian global hanya 4,8 persen.
"Kalau itu terjadi apakah jumlah rumah sakit, fasilitas kesehatan, jumlah tenaga medis nanti cukup merespons itu? Banyak yang meragukan," katanya.
Ia mengibaratkan apa yang disiapkan pemerintah dari anggaran tambahan Rp 405 triliun untuk penanganan corona, seperti ada sebuah kampung terbakar tapi penanganannya warga lebih sibuk membereskan puing-puing akibat kebakaran. Padahal kebakaran masih terjadi. Harusnya yang dilakukan adalah fokus memadamkan api atau menghentikan laju penyebaran corona.
"Kalau apinya semakin besar dan membesar, maka habislah kampung dilahap api, pekerjaan membereskan puing kehilangan manfaat," katanya.
Iwantono menyarankan sumber daya yang terbatas harus benar-benar dikonsentrasikan untuk menghentikan penyebaran corona. "Lihat saja Wuhan ketika kasus baru infeksi korona sudah tidak diketemukan, ekonominya langsung menggeliat secara otomatis," katanya.
Dengan kata lain, ia menegaskan masalahnya bukan pada semata-mata factor permintaan yang melemah, atau bukan karena orang tak punya uang tidak beli tiket pesawat, bukan karena tidak ada uang orang tidak pergi ke mall, bukan karena terlalu miskin sehingga wisatawan anjlok, tetapi semata-mata karena orang tidak berani keluar rumah karena taruhannya adalah nyawa terserang virus korona.
Salah satu yang krusial menghentikan mata rantai penyebaran corona adalah memberikan disubsidi kepada pekerja harian yang terdampak corona dan sampai harus pulang kampung halaman. Pemerintah harusnya mencegah mereka agar tetap tinggal di rumah tetapi kebutuhannya dipasok pemerintah.
"Jangan sampai malah pulang kampung karena tidak bisa hidup di Jakarta," katanya.
Ia menegaskan cara inilah yang harus dijaga, sehingga tidak terlalu besar biayanya. Misalnya dibanding dengan subsidi untuk kartu pra kerja, KUR, PKH yang diperuntukkan bagi seluruh wilayah di Indonesia. Padahal penambahan anggaran kartu para kerja, KUR, atau PKH kurang berdampak bagi upaya penghentian penyebaran korona. Program-program harusnya ini dijalankan nanti pada masa pemulihan ekonomi setelah pandemi corona usai.
Salah satu yang jadi kekhawatirannya soal kebijakan pemerintah yang tak fokus pada mengerem laju penyebaran corona adalah soal Kepala Daerah yang berkeras menutup daerahnya untuk 'lockdown" harusnya jangan dilarang. Ia berharap apa yang terjadi di Jakarta, jangan sampai terulang di kota-kota lain seperti Medan, Aceh, dan di pulau-pulau lain tidak terjaga.
"Kesalahan utama kita adalah menganggap sepele wabah korona, dengan keyakinan bahwa Indonesia IMUN dari korona. Kalau kita waspada dari awal, seperti Singapura dan Jepang, masalah dan biayanya tidak akan seberat sekarang ini," katanya.
(hoi/hoi) Next Article Kenali Ciri & Gejala Virus Corona, Ini Penjelasan IDI
Most Popular