Setahun, Ridwan Kamil Bikin 1302 Desa di Jabar Naik Status!
Monica Wareza, CNBC Indonesia
23 February 2020 13:53
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Jawa Barat mengklaim pihaknya telah berhasil melakukan pembangunan perdesaan selama periode 2018-2019. Ditandai dengan kenaikan status desa dan turunnya angka gini rasio, sehingga saat ini sudah tak ada lagi desa sangat tertinggal di wilayah ini.
Berdasarkan data dari pemerintah Jawa Barat, sebanyak 1.302 desa atau 24,5% dari 5.312 desa sudah naik status selama periode tersebut. Kenaikan status desa tersebut ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 201 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa No 52 Tahun 2018 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa.
Sebelumnya, pada 2018 masih terdapat 48 desa tertinggal. Kenaikannya pun tak main-main, beberapa diantaranya bahkan ada yang melompat menjadi desa berkembang.
Jumlah desa tertinggal juga menurun signifikan jumlahnya, menjadi 326 dari 929. Sedangkan untuk desa yang naik status, 53 desa naik menjadi desa berkembang, 537 menjadi desa maju dan 61 menjadi desa mandiri.
Sehingga saat ini terdapat 3656 desa berkembang, 1.232 desa maju dan 98 desa mandiri di Jawa Barat.
"Ini capaian positif melalui inovasi dan kolaborasi dalam pembangunan desa. Hal ini turut berdampak pada angka kemiskinan dan indeks gini yang menurun. Pemerintah pusat juga menjadikan Jabar sebagai model nasional yang tercepat dalam penanggulangan kemiskinan," kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dalam keterangannya, Minggu (23/2/2020).
Secara terpisah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jawa Barat Dedi Supandi mengatakan penilaian status desa ini dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) tiap tahun sekali dengan melihat Indeks Desa Membangun (IDM), yang mengacu pada tiga indikator, yaitu Indikator Ketahanan Sosial, Indikator Ketahanan Ekonomi dan Indikator Ketahanan Ekologi.
Dia menambahkan, capaian ini tak lepas dari sejumlah terobosan melalui program strategis yang telah dilaksanakan secara sinergis dengan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD).
Terobosan yang dilakukan seperti Kotak Literasi Cerdas (Kolecer), penyaluran kredit Masyarakat Ekonomi Sejahtera (Mesra), Satu Desa Satu Perusahaan (One Village One Company/ OVOC), dan Satu Pesantren Satu Produk (One Pesantren One Product/ OPOP).
Lainnya seperti Kampung Caang, yakni program listrik ke daerah terpencil, kendaraan multiguna lewat program Mobil Aspirasi Kampung Juara (Maskara), pembangunan Jembatan Gantung Desa (Jantung Desa), Desa Digital, Jalan Mulus Desa (Jamu), rehabilitasi rumah tidak layak huni (rutilahu), serta penyaluran tenaga pendamping BUMDes melalui Program Patriot Desa.
"Capaian jumlah desa mandiri ini sudah melampaui yang ditargetkan dalam Perda RPJMD, dari yang ditargetkan tahun 2019 sebanyak 63 di lapangan dapat dicapai 98 desa. Bahkan hasil ini melampaui tahun 2020 dengan target 87 desa," jelasnya.
Adapun untuk Indikator Ketahanan Sosial, yang dinilai meliputi akses masyarakat desa terhadap kesehatan, pendidikan, modal sosial, serta permukiman.
Sebagai contoh dari program Jantung Desa telah mempermudah akses masyarakat desa ke tempat layanan kesehatan dan pendidikan seperti polindes, posyandu, puskesmas, maupun ke sekolah.
Jantung Desa telah dibangun 23 unit tersebar paling banyak di kawasan Jawa Barat bagian selatan, dengan nilai lebih kurang Rp 4,8 miliar. Tahun 2020, Pemprov Jabar menargetkan pembangunan 84 unit lagi dengan anggaran sekitar Rp 12 miliar.
"Jembatan gantung desa ini menghubungkan dari satu bukit ke bukit yang lain. Waktu tempuh ke tempat layanan kesehatan menjadi lebih cepat. Jarak tempuh juga lebih pendek, misal dari jarak 3 kilometer karena sebelumnya harus memutar, dengan adanya jembatan gantung bisa lebih dekat menjadi satu kilometer saja," jelasnya.
Untuk meningkatkan jumlah desa mandiri, pemerintah mengupayakan dengan mengerahkan tenaga Patriot Desa yang nantinya akan membantu masyarakat menggali potensi desanya. 326 desa akan mendapat bantuan tenaga ini di tahun ini.
(gus) Next Article Ridwan Kamil Klaim Jabar Kebanjiran Investasi Rp 53 T
Berdasarkan data dari pemerintah Jawa Barat, sebanyak 1.302 desa atau 24,5% dari 5.312 desa sudah naik status selama periode tersebut. Kenaikan status desa tersebut ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 201 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa No 52 Tahun 2018 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa.
Sebelumnya, pada 2018 masih terdapat 48 desa tertinggal. Kenaikannya pun tak main-main, beberapa diantaranya bahkan ada yang melompat menjadi desa berkembang.
Jumlah desa tertinggal juga menurun signifikan jumlahnya, menjadi 326 dari 929. Sedangkan untuk desa yang naik status, 53 desa naik menjadi desa berkembang, 537 menjadi desa maju dan 61 menjadi desa mandiri.
Sehingga saat ini terdapat 3656 desa berkembang, 1.232 desa maju dan 98 desa mandiri di Jawa Barat.
"Ini capaian positif melalui inovasi dan kolaborasi dalam pembangunan desa. Hal ini turut berdampak pada angka kemiskinan dan indeks gini yang menurun. Pemerintah pusat juga menjadikan Jabar sebagai model nasional yang tercepat dalam penanggulangan kemiskinan," kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dalam keterangannya, Minggu (23/2/2020).
Secara terpisah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jawa Barat Dedi Supandi mengatakan penilaian status desa ini dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) tiap tahun sekali dengan melihat Indeks Desa Membangun (IDM), yang mengacu pada tiga indikator, yaitu Indikator Ketahanan Sosial, Indikator Ketahanan Ekonomi dan Indikator Ketahanan Ekologi.
Dia menambahkan, capaian ini tak lepas dari sejumlah terobosan melalui program strategis yang telah dilaksanakan secara sinergis dengan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD).
 Foto: Data Grafis Jawa Barat |
Terobosan yang dilakukan seperti Kotak Literasi Cerdas (Kolecer), penyaluran kredit Masyarakat Ekonomi Sejahtera (Mesra), Satu Desa Satu Perusahaan (One Village One Company/ OVOC), dan Satu Pesantren Satu Produk (One Pesantren One Product/ OPOP).
Lainnya seperti Kampung Caang, yakni program listrik ke daerah terpencil, kendaraan multiguna lewat program Mobil Aspirasi Kampung Juara (Maskara), pembangunan Jembatan Gantung Desa (Jantung Desa), Desa Digital, Jalan Mulus Desa (Jamu), rehabilitasi rumah tidak layak huni (rutilahu), serta penyaluran tenaga pendamping BUMDes melalui Program Patriot Desa.
"Capaian jumlah desa mandiri ini sudah melampaui yang ditargetkan dalam Perda RPJMD, dari yang ditargetkan tahun 2019 sebanyak 63 di lapangan dapat dicapai 98 desa. Bahkan hasil ini melampaui tahun 2020 dengan target 87 desa," jelasnya.
Adapun untuk Indikator Ketahanan Sosial, yang dinilai meliputi akses masyarakat desa terhadap kesehatan, pendidikan, modal sosial, serta permukiman.
Sebagai contoh dari program Jantung Desa telah mempermudah akses masyarakat desa ke tempat layanan kesehatan dan pendidikan seperti polindes, posyandu, puskesmas, maupun ke sekolah.
Jantung Desa telah dibangun 23 unit tersebar paling banyak di kawasan Jawa Barat bagian selatan, dengan nilai lebih kurang Rp 4,8 miliar. Tahun 2020, Pemprov Jabar menargetkan pembangunan 84 unit lagi dengan anggaran sekitar Rp 12 miliar.
"Jembatan gantung desa ini menghubungkan dari satu bukit ke bukit yang lain. Waktu tempuh ke tempat layanan kesehatan menjadi lebih cepat. Jarak tempuh juga lebih pendek, misal dari jarak 3 kilometer karena sebelumnya harus memutar, dengan adanya jembatan gantung bisa lebih dekat menjadi satu kilometer saja," jelasnya.
Untuk meningkatkan jumlah desa mandiri, pemerintah mengupayakan dengan mengerahkan tenaga Patriot Desa yang nantinya akan membantu masyarakat menggali potensi desanya. 326 desa akan mendapat bantuan tenaga ini di tahun ini.
(gus) Next Article Ridwan Kamil Klaim Jabar Kebanjiran Investasi Rp 53 T
Most Popular