Bukan DKI, Hanoi akan Musnahkan Motor dari Jalan Mulai 2030
Ferry Sandi, CNBC Indonesia
21 February 2020 15:04
Jakarta, CNBC Indonesia - Ada perbedaan strategi yang dilakukan pemerintah Kota Hanoi Vietnam dan DKI Jakarta dalam pengendalian kendaraan pribadi khususnya sepeda motor. Hanoi lebih mengambil kebijakan pelarangan, sedangkan DKI Jakarta pembatasan usia kendaraan.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui Instruksi Gubernur DKI Jakarta No. 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara. Ia memberikan beberapa instruksi, salah satunya adalah pembatasan usia kendaraan.
Dalam instruksi tersebut, Anies meminta memperketat ketentuan uji emisi bagi seluruh kendaraan pribadi mulai tahun 2019 ini. Selain itu, kendaraan pribadi berusia lebih dari 10 tahun bakal dilarang beroperasi di DKI Jakarta pada 2025.
Sementara itu, Kota Hanoi Vietnam juga serius menyiapkan pelarangan sepeda motor. Sama seperti Jakarta, sepeda motor sangat mendominasi jalanan Kota Hanoi.
Institut Pengembangan Transportasi (TDSI) Kementerian Transportasi Vietnam menyarankan agar sepeda motor dibatasi di jalan-jalan dan daerah terpilih yaitu 17 distrik kota Hanoi pada tahun 2030. Distrik-distrik tersebut menampung 4,74 juta orang, yang merupakan 52 persen dari populasi kota.
Dilansir dari Vietnam Express, Perwakilan TDSI Pham Anh Tuan mengungkapkan rencana tersebut karena dianggap akan membuat macet. "Mengangkut jumlah orang yang sama, sepeda motor memakan 6,8 kali lebih banyak permukaan jalan daripada bus, yang berarti pasti akan menyebabkan kemacetan lalu lintas." Sebutnya pada akhir Oktober lalu.
Namun, Tuan juga mengakui kebijakan ini tidak akan mudah. Rencananya Hanoi akan membuat zona terbatas berdasarkan jalan lingkar kota, sebuah model yang diterapkan di banyak kota seperti Singapura dan London.
Sayangnya, zona berdasarkan batas kota di Hanoi memiliki banyak keterbatasan. Seperti kesulitan mengatur angkutan umum untuk orang-orang di dalam dan di luar masing-masing zona.
Angkutan umum menjadi suatu hal mutlak yang harus dipenuhi oleh pemerintah jika kebijakan pelarangan motor diberlakukan di Hanoi. Jika tidak, masyarakat juga yang akan kesulitan dalam mobilitas ke dalam kota.
"Untuk memenuhi persyaratan ini pada tahun 2030, kota perlu mengoperasikan 8 jalur kereta api perkotaan, sekitar 200 rute bus, 35.000 taksi, 15-20 rute minibus, dan 8.000- 10.000 sepeda umum," kata Tuan.
Rintangan lain, pemerintah kota juga perlu memerhatikan waktu sebelum penerapannya. Jika terlalu terburu-buru, maka dikhawatirkan bakal menciptakan konflik sosial.
"Sebagai contoh, Guangzhou memulai dengan menyosialisasikan rencananya selama 16 tahun. Diikuti dengan melarang sepeda motor di beberapa jalan dan kemudian dengan melarang mereka datang dari provinsi lain, sebelum melarang sepeda motor di kota sama sekali dan menghancurkan sepeda motor tua sekaligus," kata pemerhati Transportasi Vu Thi Vinh.
Rencana Hanoi untuk melarang sepeda motor pada tahun 2030 pada awalnya disetujui Kementerian Transportasi pada tahun 2017. Dengan alasan masalah lalu lintas dan emisi kota memerlukan solusi drastis. Namun, rencana itu mendapat tentangan dari para pakar transportasi, yang menyebut bahwa kondisi transportasi umum di Kota Hanoi saat ini sangat tidak memadai.
DKI Jakarta yang sudah punya rencana pembatasan kendaraan pribadi, tentu kasus di Hanoi perlu jadi pelajaran. Sebelum adanya pelarangan sebaiknya dibenahi dahulu sistem transportasi massalnya.
(hoi/hoi) Next Article Benarkah Kejayaan Sepeda Motor di RI Segera Berakhir?
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui Instruksi Gubernur DKI Jakarta No. 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara. Ia memberikan beberapa instruksi, salah satunya adalah pembatasan usia kendaraan.
Dalam instruksi tersebut, Anies meminta memperketat ketentuan uji emisi bagi seluruh kendaraan pribadi mulai tahun 2019 ini. Selain itu, kendaraan pribadi berusia lebih dari 10 tahun bakal dilarang beroperasi di DKI Jakarta pada 2025.
Institut Pengembangan Transportasi (TDSI) Kementerian Transportasi Vietnam menyarankan agar sepeda motor dibatasi di jalan-jalan dan daerah terpilih yaitu 17 distrik kota Hanoi pada tahun 2030. Distrik-distrik tersebut menampung 4,74 juta orang, yang merupakan 52 persen dari populasi kota.
Dilansir dari Vietnam Express, Perwakilan TDSI Pham Anh Tuan mengungkapkan rencana tersebut karena dianggap akan membuat macet. "Mengangkut jumlah orang yang sama, sepeda motor memakan 6,8 kali lebih banyak permukaan jalan daripada bus, yang berarti pasti akan menyebabkan kemacetan lalu lintas." Sebutnya pada akhir Oktober lalu.
Namun, Tuan juga mengakui kebijakan ini tidak akan mudah. Rencananya Hanoi akan membuat zona terbatas berdasarkan jalan lingkar kota, sebuah model yang diterapkan di banyak kota seperti Singapura dan London.
Sayangnya, zona berdasarkan batas kota di Hanoi memiliki banyak keterbatasan. Seperti kesulitan mengatur angkutan umum untuk orang-orang di dalam dan di luar masing-masing zona.
Angkutan umum menjadi suatu hal mutlak yang harus dipenuhi oleh pemerintah jika kebijakan pelarangan motor diberlakukan di Hanoi. Jika tidak, masyarakat juga yang akan kesulitan dalam mobilitas ke dalam kota.
"Untuk memenuhi persyaratan ini pada tahun 2030, kota perlu mengoperasikan 8 jalur kereta api perkotaan, sekitar 200 rute bus, 35.000 taksi, 15-20 rute minibus, dan 8.000- 10.000 sepeda umum," kata Tuan.
Rintangan lain, pemerintah kota juga perlu memerhatikan waktu sebelum penerapannya. Jika terlalu terburu-buru, maka dikhawatirkan bakal menciptakan konflik sosial.
"Sebagai contoh, Guangzhou memulai dengan menyosialisasikan rencananya selama 16 tahun. Diikuti dengan melarang sepeda motor di beberapa jalan dan kemudian dengan melarang mereka datang dari provinsi lain, sebelum melarang sepeda motor di kota sama sekali dan menghancurkan sepeda motor tua sekaligus," kata pemerhati Transportasi Vu Thi Vinh.
Rencana Hanoi untuk melarang sepeda motor pada tahun 2030 pada awalnya disetujui Kementerian Transportasi pada tahun 2017. Dengan alasan masalah lalu lintas dan emisi kota memerlukan solusi drastis. Namun, rencana itu mendapat tentangan dari para pakar transportasi, yang menyebut bahwa kondisi transportasi umum di Kota Hanoi saat ini sangat tidak memadai.
DKI Jakarta yang sudah punya rencana pembatasan kendaraan pribadi, tentu kasus di Hanoi perlu jadi pelajaran. Sebelum adanya pelarangan sebaiknya dibenahi dahulu sistem transportasi massalnya.
(hoi/hoi) Next Article Benarkah Kejayaan Sepeda Motor di RI Segera Berakhir?
Most Popular