RUU Minerba Fokus 13 Isu, Kontrak Tambang Masuk

News - Anisatul Umah, CNBC Indonesia
13 February 2020 21:02
RUU Minerba Fokus 13 Isu, Kontrak Tambang Masuk
Jakarta, CNBC Indonesia - Dalam revisi Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau revisi UU Minerba akan membahas sebanyak 13 isu utama. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menerangkan, isu utama yang dibahas pertama, penyelesaian permasalahan antar sektor.

"Isu uatama RUU Minerba ini yang perlu didapatkan perhatian kita bersama. Pertama permasalahan antar sektor, untuk itu dilakukan melalui jaminan kepastian pemanfaatan ruang dan lahan yang sudah ditetapkan serta batasan pengolahan dan pemurnian," ungkapnya di Komisi VII, DPR RI, Kamis, (13/02/2020).

Kedua, Penguatan konsep wilayah pertambangan. Di mana kegiatan penyelidikan dan penelitian bisa dilakukan di semua wilayah hukum pertambangan. Ketiga, Memperkuat kebijakan peningkatan nilai tambah. "Pemberian insentif bagi perusahaan yang membangun smelter sampai dengan 2022 berdasarkan PP No1 tahun 2017 serta hilirisasi batu bara," imbuhnya.


Keempat, mendorong kegiatan eksplorasi untuk penemuan deposit Minerba. Kelima, pengaturan khusus tentang izin pengusahaan batuan. Keenam, luas wilayah perijinan pertambangan, di mana luas minimum Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) eksplorasi dihapus.


[Gambas:Video CNBC]





Ketujuh, jangka waktu Izin Usaha Pertambangan (IUP)/IUP Khusus (IUPK) . "Melalui pemberian insentif berupa jangka waktu izin yang lebih lama lagi bagi pemilik IUP/IUPK yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan pemurnian atau pembangkit listrik," paparnya.

Kedelapan, mengakomodir putusan MK dan UU No. 23 tahun 2014. Kesembilan, penguatan peran pemerintah dalam Binwas kepada Pemda. Kesepuluh, penguatan peran BUMN. Kesebelas, kelanjutan operasi Kontrak Karya (KK)/Perjanjian Karya Pertambangan Batu Bara (PKP2B) menjadi IUPK. Dua belas, izin usaha pertambangan rakyat. Dan terakhir, tersedianya rencana pengelolaan Minerba nasional.

"Tujuh isu utama di awal itu usulan pemerintah, sedangkan lainnya usulan pemerintah dan DPR," ungkapnya.

Isu utama nomor 11 terkait perpanjangan kontrak tambang sangat ditunggu-tunggu oleh perusahaan tambang. Pasalnya ada tujuh perusahaan yang akan segera habis kontraknya. Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan adanya kontrak karya generasi 1, maka revisi UU ini dibutuhkan.

Menurutnya tujuannya untuk memayungi segala keputusan itu karena menurut UU No. 4 tahun 2009 itu ada rezim berganti dari KK jadi IUP dengan sejumlah ketentuan. Sugeng mencontohkan di dalam IUP ada luasan wilayah yang dibatasi, hanya saja untuk IUP yang baru.

"Bagaimana dengan PKP2B yang habis? Kan ada perpanjangan otomatis 2x10 tahun, luasnya memang belum diatur untuk pertambangan yang sudah habis. Yang dibatasi 15.000 ha itu kan IUP baru di batu bara. Inilah yang akan jadi bahasan kita, sebab harus ada kepastian hukum, kepastian usaha," ungkapnya.

Sugeng menargetkan revisi ini akan selesai Agustus mendatang. Dirinya membenarkan ada PKP2B yang akan segera habis kontraknya bahkan di bulan November tahun ini. "Tapi bukan kejar itu, kita mau berikan kepastian usaha. Jadi jangan kalian bilang ini untuk PKP2B. Tidak juga, UU ini kan suah lama," terangnya. (gus/gus)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading