Sudah 2 Tahun, Tapi Pembelian 11 Jet Tempur Su-35 Masih Gelap

News - Rehia Sebayang & Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
14 February 2020 06:01
Sudah 2 Tahun, Tapi Pembelian 11 Jet Tempur Su-35 Masih Gelap Foto: Pesawat Sukhoi SU-35 (AP Photo/Francois Mori)
Jakarta, CNBC Indonesia - Tanpa terasa, kontrak penandatanganan pengadaan pesawat tempur generasi ke-4++ buatan Rusia, Sukhoi Su-35 'Flanker-R', antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan manajemen Sukhoi akan berusia dua tahun, Jumat (14/2/2020).

Seperti dilansir kantor berita Interfax, kontrak pembelian 11 jet tempur Sukhoi Su-35 senilai US$ 1,14 miliar (Rp 15,57 triliun) itu ditandatangani pada 14 Februari 2018. Kendati demikian, hingga saat ini, belum ada kejelasan perihal penuntasan kontrak tersebut.

Apabila dirunut ke belakang, terutama sejak penandatanganan itu dilakukan, pejabat terkait dari kedua negara melontarkan optimisme. Misalnya Direktur Dinas Federal untuk Kerja Sama Teknis dan Militer Rusia Dmitriy Shugaev di sela pameran International Aviation and Space Show (MAKS) 2019.


"Kami sedang bekerja bersama untuk merumuskan hal itu. Kami sedang membahas beberapa perincian kecil yang tercantum di dalam kontrak," ujar Shugaev, Jumat (30/8/2019), seperti dilansir detik.com.

Ia pun berharap kontrak pengadaan pesawat tempur itu bisa terwujud dalam waktu dekat. Shugaev menyebut hal itu untuk menjawab pertanyaan banyak wartawan di seluruh dunia terhadap apa yang terjadi hari ini pada mereka dari sisi kebijakan internasional Amerika Serikat.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Jenderal TNI (Purn) Wiranto mengatakan pembelian 11 unit Sukhoi Su-35 dilakukan dengan skema imbal hasil dagang. Maksudnya, 50% dari nilai itu dibiayai dengan komoditas antara lain CPO, kopi, hingga tembakau.

Syarat kedua adalah memberikan hak kepada Indonesia membangun pabrik suku cadang Sukhoi di Tanah Air. Harapannya tentu ada transfer teknologi dalam konteks ini.

Memasuki periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kabar terkait pembelian 11 unit Sukhoi Su-35 kembali mencuat. Utamanya selepas kunjungan kerja Menteri Pertahanan RI Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto ke Rusia, Selasa (28/1/2020). Prabowo menemui Menteri Pertahanan Rusia Sergey Shoygu di kantor Kementerian Pertahanan Rusia, Moskow.

Banyak hal dibicarakan dalam rangka diplomasi pertahanan, termasuk penuntasan pembelian 11 unit Sukhoi Su-35. Demikian diungkapkan oleh Duta Besar RI untuk Rusia Wahid Supriyadi seperti dilaporkan cnnindonesia.com, Rabu (29/1/2020).

"Ya tadi disinggung juga (soal pembelian Sukhoi), itu tinggal tunggu proses saja," kata Wahid.

Kendati demikian, akan disepakati kedua negara. Pun waktu pengirimannya ke Tanah Air.

"Iya (pembicaraan seputar kontrak pembelian Sukhoi) masih on. Ya segera setelah persyaratan terpenuhi (kontrak pembelian akan disepakati)," ujar Wahid.



Beberapa hari berselang, Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva mengungkap sebuah fakta perihal pembelian 11 unit Sukhoi Su-35 oleh Indonesia. Ditemui di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2020) petang, Lyudmila menegaskan kontrak pembelian itu sudah ditandatangani beberapa waktu lalu.

"Kami berharap itu akan segera diimplementasikan," ujar Lyudmila.

Kendati demikian, Ia tidak mengelaborasi apa yang menjadi penyebab belum diimplementasikannya kontrak pembelian itu. Namun yang pasti, menurut Lyudmila, Indonesia tidak akan rugi membeli 11 unit Sukhoi Su-35.

"Indonesia akan memiliki salah satu alat utama sistem persenjataan terbaik di dunia," kata Lyudmila.

Tiga hari berselang, giliran Prabowo yang buka suara. Intinya Ia meminta kepada awak media menunggu perkembangan terkait hal tersebut.

"Semua akan dievaluasi," ujar Prabowo ketika ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/2/2020).

Pada Rabu (12/2/2020), Lyudmila kembali memberikan pernyataan perihal penuntasan pembelian 11 unit Sukhoi Su-35. Ia mengonfirmasi topik itu dibahas dalam kunjungan Prabowo ke Moskow pada bulan lalu. Ia pun optimistis deal itu akan terwujud.

"Kontrak sudah ditandatangani. Kami harap itu bisa lolos. Karena seperti yang dikatakan Bapak Prabowo, Indonesia adalah negara merdeka dan bisa menentukan beli peralatan perang dari siapa atau membeli apa," kata Lyudmila.

Pada Kamis (14/2/2020), CNBC Indonesia mencoba mengonfirmasi kelanjutan kontrak ini kepada Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal TNI Totok Sugiharto. Namun, belum ada jawaban hingga tulisan ini dibuat.

[Gambas:Video CNBC]


(miq/sef)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading