Pindah Ibu Kota Butuh Rp466 T, Ada Swasta yang Minat?
Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
07 February 2020 16:17
Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur serius dilakukan pemerintah pimpinan Joko Widodo (Jokowi). Anggaran pindah ibu kota membutuhkan Rp 466 triliun. Duitnya dari mana?
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan belum ada pihak swasta yang minat masuk dalam proyek perpindahan ibu kota itu.
"Belum, belum ada kita ngomongin itu," kata Luhut di kantor Kementerian Keuangan, Jumat (7/2/2020).
Luhut mengatakan secara garis besar, sumber anggaran perpindahan ibu kota adalah dari APBN untuk kantor pemerintah, dan non APBN untuk proyek di luar kantor pemerintahan.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama Kementerian Pariwisata ditunjuk memfinalisasi penyiapan perpindahan ibu kota.
"Ketuanya Bappenas. Jadi nanti kita semua lapor ke dia. Beliau akan laporan ke kami. Dari situ nanti baru kita laporan ke Presiden. Tugasnya macam-macam. Data sudah banyak nih. Jadi jangan terlalu banyak sumber. Jadi cuma satu. Bappenas nanti yang mengkompilasi semuanya. Airlangga (Hartarto), dari saya beri representasi kita yang sudah kerja sama dengan tim tadi," tuturnya.
Di tempat yang sama, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengatakan pemerintah bakal menyerahkan RUU Ibu Kota ke DPR untuk dibahas pada bulan ini.
Adapun skema pembiayaan ibu kota adalah sebagai berikut:
Melalui APBN porsinya 19,2% atau Rp 89,472 triliun. Anggaran dari APBN akan digunakan untuk:
Melalui swasta dengan porsi 26,2% atau sebesar Rp 122,092 triliun. Dana dari swasta akan digunakan untuk:
(wed/wed) Next Article 'Pembangunan Ibu Kota Baru RI Bakal Jadi Contoh Dunia'
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan belum ada pihak swasta yang minat masuk dalam proyek perpindahan ibu kota itu.
"Belum, belum ada kita ngomongin itu," kata Luhut di kantor Kementerian Keuangan, Jumat (7/2/2020).
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama Kementerian Pariwisata ditunjuk memfinalisasi penyiapan perpindahan ibu kota.
"Ketuanya Bappenas. Jadi nanti kita semua lapor ke dia. Beliau akan laporan ke kami. Dari situ nanti baru kita laporan ke Presiden. Tugasnya macam-macam. Data sudah banyak nih. Jadi jangan terlalu banyak sumber. Jadi cuma satu. Bappenas nanti yang mengkompilasi semuanya. Airlangga (Hartarto), dari saya beri representasi kita yang sudah kerja sama dengan tim tadi," tuturnya.
Di tempat yang sama, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengatakan pemerintah bakal menyerahkan RUU Ibu Kota ke DPR untuk dibahas pada bulan ini.
Adapun skema pembiayaan ibu kota adalah sebagai berikut:
Melalui APBN porsinya 19,2% atau Rp 89,472 triliun. Anggaran dari APBN akan digunakan untuk:
- Infrastruktur pelayanan dasar
- Istana negara dan bangunan strategis TNI/Polri
- Rumah dinas PNS/TNI/Polri
- Pengadaan lahan
- Ruang terbuka hijau
- Pangkalan militer
Melalui swasta dengan porsi 26,2% atau sebesar Rp 122,092 triliun. Dana dari swasta akan digunakan untuk:
- Perumahan umum
- Perguruan tinggi
- Science Technopark
- Peningkatan bandara, pelabuhan, dan jalan tol
- Sarana kesehatan
- Shopping mall
- MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition)
- Gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif
- Infrastruktur selain yang tercakup APBN
- Sarana pendidikan dan kesehatan
- Museum dan lembaga permasyarakatan
- Sarana penunjang
(wed/wed) Next Article 'Pembangunan Ibu Kota Baru RI Bakal Jadi Contoh Dunia'
Most Popular