Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS)
Donald Trump sepertinya memang tak tergoyahkan. Meski banyak kasus ditujukan kepadanya, ia tetap melenggang.
Bahkan, dalam keputusan
pemakzulannya di Senat AS, Rabu (5/2/2020) semalam, Trump kembali menang. Dakwaan atas dirinya, penyalahgunaan kekuasaan dan upaya menghalangi kongres, tidak diterima Senat.
Dalam pemungutan suara terhadap dua pasal yang didakwakan, penolakan mewarnai hasil voting Rabu (5/2/2020). Di pasal pertama penyalahgunaan kekuasaan, 52 suara menolak dakwaan sedangkan 48 menerima.
Hal yang sama juga terjadi pada dakwaan kedua terkait obstruksi kongres. Sebanyak 53 anggota Senat menolak sementara 47 menerima dakwaan itu.
Pemungutan suara ini menjadi langkah terakhir dalam proses pemakzulan Trump, setelah sebelumnya disetujui DPR AS. Trump kini lolos dari upaya pendongkelan dirinya.
Lalu apa saja skandal yang pernah menyerang Trump namun berhasil ia lewati dengan mulus? Berikut sebagaimana dilansir dari AFP.
[Gambas:Video CNBC]
Pelecehan Seksual
Pada 7 Oktober 2016, satu bulan sebelum pemilihan presiden AS yang memenangkan Trump, sebuah rekaman percakapan Trump dan seorang wanita beredar di media.
Rekaman "Access Hollywood" yang sekarang terkenal itu menampilkan Trump, yang saat itu menjadi miliarder pembawa acara reality show "The Apprentice".
Suara yang diduga Tump itu mengatakan selebritasnya memberinya lisensi untuk meraba-raba wanita dengan kekebalan hukum.
"Ketika kamu seorang bintang, mereka membiarkanmu melakukannya," katanya Trump. "Kamu bisa melakukan apa saja. Pegang mereka ... Kamu bisa melakukan apa saja."
Saat rekaman tersebut beredar, banyak polling menilai Trump akan kalah dalam pemilihan. Terutama pada pemilih wanita.
Namun hal tersebut salah besar. Trump mengalahkan saingannya saat itu, Hillary Clinton, dan mendapatkan dukungan 52 persen di antara pemilih perempuan kulit putih.
Selama menjadi presiden, setidaknya 17 wanita telah menuduh Trump melakukan pelecehan seksual atau serangan seksual. Tapi hingga kini Trump selalu membantahnya.
Demo Charlottesville
Setelah terpilih jadi Presiden AS, di Agustus 2017, sebuah kelompok ekstrem kanan di AS melakukan pawai supremasi ras di AS.
Mereka terdiri dari kelompok kulit putih, neo-Nazi, dan anti-Semit, yang mendukung Trump karena kebijakan anti-imigrasi presiden kontroversial itu.
Di saat yang sama, kerusuhan pun terjadi. Pasalnya, dihadapan pawai kelompok tersebut, terdapat sejumlah masa lain yang berunjuk rasa menentang aksi supremasi ras tersebut.
Saat itulah terjadi tragedi. Di mana seorang neo-Nazi dengan sengaja membajak mobilnya ke kerumunan pengunjuk rasa anti supremasi ras, dan menewaskan seorang wanita berusia 32 tahun.
Trump bereaksi terhadap bentrokan dengan mengatakan ada "kedua belah pihak adalah orang baik". Komentarnya memicu gelombang kemarahan termasuk di Partai Republik sendiri.
Namun kemarahan itu segera memudar. Trump bisa beralih dari insiden itu.
Bintang Porno
Setahun setelah menjabat tepatnya Januari 2018, seorang mantan aktris film porno bernama Stormy Daniels muncul. Ia membeberkan ke publik soal perselingkuhannya dengan Trump, di mana sang presiden membayarnya untuk tutup mulut.
Mantan pengacara Trump, Michael Cohen, kemudian mengaku membayar Clifford US$ 130 ribu untuk diam. Tetapi Cohen malah dipenjara karena melanggar undang-undang keuangan kampanye.
Trump kembali lolos lagi. Bahkan dukungan untuknya dari kelompok konservatif agama tetap tinggi.
Dibantu Rusia
Trump pernah dituding berkolusi dengan Rusia dalam pemilu 2016. Hal ini terkuak dari dokumen badan intelijen AS yang menyatakan bahwa Trump telah bekerja sama dengan Moskow untuk menang dari lawannya saat itu Hillary Clinton.
Penyidikan pun saat itu dilakukan oleh mantan penasihat khusus Robert Mueller. Ia menghabiskan waktu setidaknya hingga dua tahun untuk mencari kebenaran skandal ini.
Namun sayangnya Mueller tersebut gagal membuktikan adanya kolusi antara Trump dengan Rusia. Investigasi Mueller selama 22 bulan berakhir menemukan bahwa tidak seorang pun di tim kampanye Trump "berkonspirasi atau berkoordinasi dengan pemerintah Rusia" sebagaimana dilansir dari Reuters.
Pajak
Salah satunya adalah skandal pajak yang membelit Trump. Pengadilan New York mengeluarkan putusan yang memerintahkan kantor akuntan lama Trump Mazars LLP untuk menyerahkan pengembalian pajak (tax return) sang presiden selama delapan tahun.
Dalam pengadilan tersebut, para hakim memutuskan bahwa kekebalan presiden tidak menghalangi pengadilan untuk mengeluarkan surat panggilan pengadilan untuk penyidikan.
"Kami berpendapat bahwa kekebalan presiden dari proses pidana negara tidak menghalangi penegakan panggilan pengadilan," ujar pernyataan resmi pengadilan sebagaimana dikutip CNN.
Trump menggugat kantor Kejaksaan Distrik Manhattan untuk memblokir surat panggilan pengadilan yang dikirim ke Mazars. Pengacara Trump berpendapat, bahwa presiden kebal dari investigasi kriminal, namun hakim distrik menolak pendapat tersebut.
Kasus pajak Trump terkait pemberitaan media massa soal kerugian bisnisnya senilai US$ 1,17 miliar atau Rp 16,7 triliun di tahun 1985 dan 1994. Kerugian bisnis ini membuat Trump tidak membayar pajak penghasilan selama delapan tahun.
Selama ini, para kandidat Presiden AS selalu mengungkapkan laporan pajak selama masa kampanye. Namun hal itu, tidak dilakukan Trump selama masa kampanye 2016 lalu.
Bekas pengacara Trump mengaku pebisnis itu khawatir bakal terkena audit dan penalti. Jika laporan pajak Trump dibeberkan ke publik, semua kegiatan usaha Trump bakal terlihat seperti hubungan kreditor asing dan pemerintah.
Ukraina
Upaya pemakzulan pada Trump yang kini terjadi, dipicu skandal yang terjadi antara Trump dan Presiden Ukraina Volodynyr Zelensky. Di mana Trump melakukan komunikasi telepon dan meminta Zelensky menyelidiki Joe Biden yang merupakan salah satu rival utamanya di Pemilu AS 2020 nanti.
Skandal ini terbongkar karena adanya whistleblower, diduga pejabat intelijen AS, yang mengeluh mengenai percakapan sang presiden dengan beberapa pemimpin asing. Namun keluhan itu kemudian mengerucut ke hubungan telepon yang dilakukan Trump dan Ukraina.
Dalam panggilan yang dilakukan Juli itu, Trump disebut memaksa Zelensky untuk menyelidiki anak Biden, Hunter Biden. Hunter disebut menjadi salah satu petinggi di perusahaan energi Ukraina, Burisma Group, yang terlibat pencucian uang tahun 2015.
Biden diduga mengintervensi penyidikan dengan mengancam menahan jaminan pinjaman AS bila jaksa yang tengah menyidiki kasus tersebut tidak dipecat. Akhirnya, sang jaksa dipecat tahun 2016 dan anak Biden mundur dari jajaran direksi Burisma tahun 2019.
Dikutip dari Reuters, dalam panggilan telepon, Trump meminta Zelenskiy menyelidiki apakah Biden menyalahgunakan posisinya sebagai wakil presiden saat itu. Ia pun menanyakan apakah benar Biden mengancam menahan bantuan AS bila keinginannya tidak dituruti.
Biden kemudian membenarkan bahwa dia ingin Shokin dipecat. Tetapi menyebut tidak ada bukti yang menunjukkan dirinya melakukan sesuatu untuk membantu putranya.
Menurut BBC News, Trump menekan Ukraina dengan menahan bantuan militer senilai US$ 250 juta. Bantuan telah disetujui Kongres, namun ditunda oleh pemerintah Trump hingga pertengahan September.
The Washington Post menulis Trump meminta kepala stafnya, Mick Mulvaney, untuk menahan bantuan setidaknya seminggu sebelum panggilan telepon ia lakukan dengan Zelenskiy.
