KA Cepat JKT-SMRG Rp 58 T, APBN Tak Kuat Biayai!

News - Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
04 February 2020 19:02
KA Cepat JKT-SMRG Rp 58 T, APBN Tak Kuat Biayai!
Jakarta, CNBC Indonesia - Proyek prioritas strategis periode 2020-2024 sudah disiapkan pemerintahan Presiden Jokowi jilid II. Salah satu yang paling menyedot perhatian yakni proyek kereta berkecepatan tinggi Jakarta-Semarang yang merupakan bagian dari kereta cepat Jakarta-Surabaya.

Kereta Jakarta-Semarang bisa memangkas waktu perjalanan hanya 3,5 jam dari 5 jam. Proyek ini rencananya akan menggunakan APBN Rp 58 triliun.

Kasubag Humas Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Supandi, menegaskan, proyek tersebut tidak mungkin dikerjakan menggunakan APBN sepenuhnya.


"Yang jelas kalau dari APBN murni nggak kuat lah pemerintah, karena cukup besar ya pembiayaannya," kata Supandi kepada CNBC Indonesia, Selasa (4/2/20).



Kebutuhan Rp 58 triliun yang dicantumkan dalam dokumen Rancangan Awal RPJMN Bappenas ini, kata Supandi belum termasuk trase Semarang-Surabaya.

"Kayaknya ke Semarang saja. Dia (Bappenas) kan nggak nyebut angka sampai Surabaya kan. Karena, itu kalau tidak salah berapa triliun itu ya hampir mendekati Rp100 triliun (sampai Surabaya). Lebih kurang segitu lah. Kan itu itung-itungannya lebih kurang separuhnya (kalau ke Semarang aja)," urainya.

Mengenai rencana pendanaan, dia menjelaskan, saat ini hal tersebut masih digodok dalam kajian yang dikerjakan JICA. Kajian ini meliputi berbagai aspek untuk mematangkan rencana proyek.

"Ini kan lagi studi. Rencananya tahun ini JICA menyampaikan hasil studinya. Nah dalam hasil studi itu termasuk trase, skema pembiayaan dan sebagainya," urainya.

Alternatif pembiayaan yang paling memungkinkan adalah melibatkan swasta. Dalam hal ini, proyek dikerjakan melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha alias KPBU. "Ini kan jelas APBN kita enggak mencukupi ya. Ya mungkin alternatifnya KPBU," bebernya.

Alternatif lain adalah memanfaatkan utang. Namun, untuk kepastiannya masih menunggu hasil kajian JICA. "Nanti kita tunggu hasil studinya ini. Apakah dengan KPBU, loan, dan sebagainya nanti kita tunggu hasilnya."

"Ya bisa saja (utang dari Jepang) karena kita melibatkan Jepang ya, karena studinya dari JICA. Kalau nanti umpamanya ada loan dan sebagainya, kita tunggu hasil studi itu seperti apa baru akan kita berikan tanggapan. Termasuk skema pembiayaan itu," katanya.


[Gambas:Video CNBC]




(hoi/hoi)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading