Omnibus Law 'Cilaka' Misterius, Bocoran yang Beredar Hoaks

News - Ferry Sandi, CNBC Indonesia
21 January 2020 11:31
Omnibus law cipta lapangan kerja masih belum dirilis resmi pemerintah.
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan bahwa draf rancangan undang-undang omnibus law perpajakan maupun cipta lapangan kerja 'cilaka' belum disebar ke publik. Sehingga bila ada draf yang beredar dipastikan adalah hoaks.

"Kemenko Perekonomian tidak pernah menyebarluaskan draft RUU Penciptaan Lapangan Kerja karena masih pembahasan di internal pemerintah. Oleh karena itu, Draft RUU Penciptaan Lapangan Kerja yg beredar tidak dapat dipertanggungjawabkan keasliannya," jelas Kemenko Perekonomian dalam akun resmi media sosialnya, Selasa (21/1)

Sebelum pernyataan resmi Kemenko Perekonomian, Ketua Satgas Pembahasan Bersama Omnibus Law yang juga Ketua Umum Kadin Rosan P Roeslani sempat menangapi draf omnibus law yang beredar, menegaskan tak tahu menahu soal draf tersebut.


"Saya saja belum pernah lihat karena pembahasan masih berjalan," kata Rosan kepada CNBC Indonesia, Rabu (15/1).



Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI Kahar S .mengaku sudah mendapatkan draf yang beredar. Namun, ia sudah mengkonfirmasi ke pemerintah soal draf itu.

"Sudah, tetapi kemarin pas pertemuan di kantor Kemenko mengatakan itu bukan berasal dari mereka," katanya.

Presiden KSPI Said Iqbal bahkan mengatakan pada Selasa (14/1) KSPI dan KSPSI sudah bertemu formal dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menaker Ida Fauziyah dan Menperin Agus Gumiwang.

Dari pertemuan itu, Iqbal menuturkan bahwa Airlangga menegaskan bahwa draft RUU omnibus law masih dibahas di tim internal pemerintah dan belum ada satupun draft RUU yang sudah di serahkan ke DPR untuk dimasukan prolegnas. Pemerintah dan DPR juga belum mencapai persetujuan apakah RUU omnibus law akan masuk prolegnas, masih dibahas dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (21/1).

"Jadi kalau ada draft RUU omnibus law yang beredar maka hoax," kata Iqbal.

Belakangan beredar di media sosial sebuah draf yang berjudul 'Rancangan UU tentang penciptaan lapangan kerja'

Berdasarkan draf yang diterima CNBC Indonesia, draf yang dianggap hoaks itu berisi 553 pasal. Bila melihat dari poin-poin yang disampaikan, draf ini berisi gagasan dari berbagai peraturan, dan menghapus berbagai pasal dari undang-undang yang berlaku saat ini, tercatat ada 32 Undang-Undang (UU), antara lain UU ketenagakerjaan, UU UMKM, UU Jaminan Produk Halal, UU Pangan, UU Perindustrian, UU Perdagangan, UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, UU Perpajakan, UU Perbankan, UU PT, UU Wajib Daftar Perusahaan, UU Kewirausahaan dan lainnya.

Draf ini mengatur dua hal pokok:

1. Perbaikan ekosistem investasi
2. Kemudahan dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK).

Dari dua gagasan besar itu, dibagi menjadi 10 sub tema besar, istilah yang sering disebut pemerintah adalah kluster-kluster:

1. Penyederhanaan Perizinan Berusaha
2. Persyaratan Investasi
3. Ketenagakerjaan
4. Kemudahan Berusaha
5. Pengembangan dan Pemberdayaan UMK
6. Kawasan ekonomi
7. Dukungan Riset dan Inovasi
8. Pengadaan Lahan
9. Kemudahan Proyek Pemerintah

Dari sekian kluster tersebut, ada satu kluster yang paling kontroversial dan mengundang protes serikat pekerja, yaitu kluster ketanagakerjaan. Sebelumnya serikat buruh khawatir dengan berbagai itu, antara lain:

Pertama, ada upaya menghilangkan upah minimum, Kedua, ada upaya menghilangkan pesangon. Ketiga, fleksibilitas pasar kerja/penggunaan outsourcing dan buruh kontrak diperluas. Keempat, soal isu tenaga kerja asing (TKA) tak terlatih. Kelima, Jaminan Sosial Terancam Hilang. Keenam, ada upaya menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha.

Kluster soal ketenagakerjaan mencakup 21 pasal, dari pasal 437 sampai 458, yang membahas soal tenaga kerja asing, outsourcing, pengupahan dan upah minimum, pesangon, dan PHK.

Pada pasal 443 misalnya mengatur soal upah, Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh meliputi :
a. upah minimum
b. upah kerja lembur
c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan
d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya
e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya
f. bentuk dan cara pembayaran upah
g. denda dan potongan upah
h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah
i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional
j. upah untuk pembayaran pesangon; dan
k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan. 

Omnibus Law Masih Misterius, Bocoran yang Beredar HoaksFoto: ibuan Buruh Bawa Spanduk Tolak Omnibus Law dan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan.(CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)


Pada pasal 447 diatur soal pesangon:

(1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

(2) Perhitungan uang pesangon yaitu:

a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;
b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;
c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;
e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;
f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;
g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah.
h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah

Dari poin-poin pada draf yang beredar tidak ada penjelasan khusus soal wacana yang menjadi kontroversi di kalangan buruh, misalnya soal sistem upah per jam, penghapusan pesangon, dan lainnya. Namun, semua poin-poin di atas tak bisa dipertanggungjawabkan sebagai draf omnibus law cipta lapangan kerja.

[Gambas:Video CNBC]




(hoi/hoi)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading