Anggota DPR: Impor Garam Jangan Sampai Jadi Akal-Akalan Mafia
Efrem Siregar, CNBC Indonesia
14 January 2020 20:05
Jakarta, CNBC Indonesia - Ketergantungan impor garam industri menjadi ironi bagi Indonesia sebagai negara kelautan. Tahun 2020, pemerintah berencana impor 2,92 juta ton garam industri, naik dari 2019 sebesar 2,75 juta ton.
Anggota Komisi VI DPR RI Ahmad Baidowi meminta pemerintah cermat untuk memutuskan impor garam. Dia mewanti-wanti kepentingan 'mafia' di balik impor garam.
"Apakah harus selalu NaCl sekian, apakah tidak bisa dikurangi? Dari pengelola petani juga mengatakan NaCl cukup tinggi. Jangan sampai ini akal-akalan mafia impor," kata Baidowi kepada CNBC Indonesia, Selasa (14/1/2020).
"Pasti ada orang yang berkepentingan bisnis garam di balik kuota impor garam. Kalau nggak punya bisnis impor garam mana mungkin," tambahnya.
Garam merupakan bahan baku dan bahan penolong bagi industri. Untuk industri makanan dan minuman, misalnya, minimal kadar NaCl sebesar 97%, sementara kebanyakan garam lokal diklaim tak memenuhi spesifikasi untuk kebutuhan industri.
Selain itu, Baidowi yang kelahiran Banyuwangi, Jawa Timur ini mengaku mendengar informasi di lapangan bahwa pengoplosan yang seharusnya garam industri tetapi juga dipakai sebagai garam konsumsi untuk rumah tangga.
Namun, Baidowi tak mau berpolemik soal kemungkinan masuknya mafia impor. Baginya, pemerintah harus menunjukkan keberpihakan terhadap petani dan BUMN PT Garam yang memproduksi garam lokal. Impor garam akan membuat stok garam nasional menumpuk sehingga bisa menekan harga garam petani.
Ia mengusulkan dalam rapat internal Komisi VI DPR RI besok untuk mengagendakan rapat dengan pihak terkait, salah satunya bersama Kementerian Perdagangan, untuk menjelaskan soal impor garam industri ini.
Masalah distribusi garam industri ke pasar konsumen juga diungkap mantan anggota Komisi VI DPR RI 2014-2019 Bambang Haryo. Ia mengatakan, impor terbesar sebanyak 3,5 juta ton terjadi di periode awal pemerintahan Presiden Jokowi periode sebelumnya.
"Jangan sampai kebiasaan kita impor garam tapi sebenarnya tidak digunakan industri tapi bocor ke konsumen masyarakat," kata Haryo.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang juga mengungkap impor garam terpaksa dilakukan karena industri dalam negeri memang membutuhkannya untuk menjaga pasokan bahan baku industri.
"Selama pasokan garam dan gula untuk industri yang mempunyai requirement (persyaratan) tinggi untuk produk produknya mau tidak mau terpaksa kita harus impor, karena kita tidak boleh mematikan industri itu sendiri hanya karena tidak mempunyai bahan baku," kata Agus Gumiwang di kantornya, Senin (13/1/2020).
(hoi/hoi) Next Article Ini Biang Kerok RI Terus Kecanduan Garam Impor
Anggota Komisi VI DPR RI Ahmad Baidowi meminta pemerintah cermat untuk memutuskan impor garam. Dia mewanti-wanti kepentingan 'mafia' di balik impor garam.
"Apakah harus selalu NaCl sekian, apakah tidak bisa dikurangi? Dari pengelola petani juga mengatakan NaCl cukup tinggi. Jangan sampai ini akal-akalan mafia impor," kata Baidowi kepada CNBC Indonesia, Selasa (14/1/2020).
Garam merupakan bahan baku dan bahan penolong bagi industri. Untuk industri makanan dan minuman, misalnya, minimal kadar NaCl sebesar 97%, sementara kebanyakan garam lokal diklaim tak memenuhi spesifikasi untuk kebutuhan industri.
Selain itu, Baidowi yang kelahiran Banyuwangi, Jawa Timur ini mengaku mendengar informasi di lapangan bahwa pengoplosan yang seharusnya garam industri tetapi juga dipakai sebagai garam konsumsi untuk rumah tangga.
Namun, Baidowi tak mau berpolemik soal kemungkinan masuknya mafia impor. Baginya, pemerintah harus menunjukkan keberpihakan terhadap petani dan BUMN PT Garam yang memproduksi garam lokal. Impor garam akan membuat stok garam nasional menumpuk sehingga bisa menekan harga garam petani.
Ia mengusulkan dalam rapat internal Komisi VI DPR RI besok untuk mengagendakan rapat dengan pihak terkait, salah satunya bersama Kementerian Perdagangan, untuk menjelaskan soal impor garam industri ini.
Masalah distribusi garam industri ke pasar konsumen juga diungkap mantan anggota Komisi VI DPR RI 2014-2019 Bambang Haryo. Ia mengatakan, impor terbesar sebanyak 3,5 juta ton terjadi di periode awal pemerintahan Presiden Jokowi periode sebelumnya.
"Jangan sampai kebiasaan kita impor garam tapi sebenarnya tidak digunakan industri tapi bocor ke konsumen masyarakat," kata Haryo.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang juga mengungkap impor garam terpaksa dilakukan karena industri dalam negeri memang membutuhkannya untuk menjaga pasokan bahan baku industri.
"Selama pasokan garam dan gula untuk industri yang mempunyai requirement (persyaratan) tinggi untuk produk produknya mau tidak mau terpaksa kita harus impor, karena kita tidak boleh mematikan industri itu sendiri hanya karena tidak mempunyai bahan baku," kata Agus Gumiwang di kantornya, Senin (13/1/2020).
(hoi/hoi) Next Article Ini Biang Kerok RI Terus Kecanduan Garam Impor
Most Popular