Sofjan Wanandi: Harga Gas Memang Harus Turun!
Anisatul Umah, CNBC Indonesia
07 January 2020 15:12
Jakarta, CNBC Indonesia - Persoalan harga gas kembali jadi wacana menghangat setelah dikeluhkan dunia usaha dan kembali menjadi perhatian Presiden Jokowi. Dunia usaha mendesak agar harga gas industri bisa turun, dari saat ini US$ 8-11/MMBTU karena alasan industri agar bisa kompetitif.
"Memang harga gas mesti diturunkan sebab kalau di pengusaha ya itu terlalu banyak layer-layernya. Menurut saya harga gas itu mesti diperiksa lagi agar bisa diturunkan lagi, membantu industri kita," kata Ketua Dewan Pertimbangan Apindo Sofjan Wanadi di Jakarta, Selasa (7/1)
Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi mengatur soal harga gas US$ 6/MMBTU untuk sejumlah industri tertentu.
Menurut Perpres itu, dalam hal harga Gas Bumi tidak dapat memenuhi keekonomian industri pengguna Gas Bumi dan harga Gas Bumi lebih tinggi dari US$ 6 /MMBTU, Menteri (ESDM) dapat menetapkan harga Gas Bumi Tertentu.
Mantan Ketua Tim Ahli Wakil Presiden in menyebut ada persoalan monopoli penjual, sehingga harga gas untuk industri sulit turun.
"Tapi kalau menurut saya sekarang, kita harus liat dari tiap-tiap harga kan ini semua monopoli, ya Pertamina, ya PGN. Gimana bisa turunkan ini, kalau enggak ya enggak bisa kompetitif produk kita," katanya.
Sofjan mengatakan pemerintah harus cermat pada persoalan energi, mana yang harus disubsidi dan mana yang tidak. Ia mencontohkan LPG yang harus diimpor kenyataannya masih disubsidi, sedangkan untuk kepentingan hal produktif seperti industri justru sebaliknya.
"Negara kan sudah survive juga untuk subsidi LPG 3 kg. Tentu menkeu (menteri keuangan) mesti tanya. Kalau pengusaha tentu ingin harganya turun," katanya.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menekankan pesan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas terkait gas industri, Senin (6/1).
Luhut mengatakan, Jokowi memberikan waktu 3 bulan untuk seluruh pemangku kepentingan mendapat solusi agar harga gas industri bisa murah. "Dichallenge, awal Maret sudah selesai. Kami mau harga gas US$ 6 (per MMBTU), karena terlalu banyak redundant cost. Banyak biaya tumpang tindih," kata Luhut, dijumpai usai rapat terbatas di Istana Negara, Senin (06/1/2020).
Pertama, adalah dengan mengurangi porsi pemerintah dari hasil Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S). Kedua, memberlakukan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO). Ketiga, membebaskan bea impor untuk memudahkan industri.
(hoi/hoi) Next Article Masalah Gas, Picu Target Industri 2020 Lebih Lembek
"Memang harga gas mesti diturunkan sebab kalau di pengusaha ya itu terlalu banyak layer-layernya. Menurut saya harga gas itu mesti diperiksa lagi agar bisa diturunkan lagi, membantu industri kita," kata Ketua Dewan Pertimbangan Apindo Sofjan Wanadi di Jakarta, Selasa (7/1)
Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi mengatur soal harga gas US$ 6/MMBTU untuk sejumlah industri tertentu.
Mantan Ketua Tim Ahli Wakil Presiden in menyebut ada persoalan monopoli penjual, sehingga harga gas untuk industri sulit turun.
"Tapi kalau menurut saya sekarang, kita harus liat dari tiap-tiap harga kan ini semua monopoli, ya Pertamina, ya PGN. Gimana bisa turunkan ini, kalau enggak ya enggak bisa kompetitif produk kita," katanya.
Sofjan mengatakan pemerintah harus cermat pada persoalan energi, mana yang harus disubsidi dan mana yang tidak. Ia mencontohkan LPG yang harus diimpor kenyataannya masih disubsidi, sedangkan untuk kepentingan hal produktif seperti industri justru sebaliknya.
"Negara kan sudah survive juga untuk subsidi LPG 3 kg. Tentu menkeu (menteri keuangan) mesti tanya. Kalau pengusaha tentu ingin harganya turun," katanya.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menekankan pesan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas terkait gas industri, Senin (6/1).
Luhut mengatakan, Jokowi memberikan waktu 3 bulan untuk seluruh pemangku kepentingan mendapat solusi agar harga gas industri bisa murah. "Dichallenge, awal Maret sudah selesai. Kami mau harga gas US$ 6 (per MMBTU), karena terlalu banyak redundant cost. Banyak biaya tumpang tindih," kata Luhut, dijumpai usai rapat terbatas di Istana Negara, Senin (06/1/2020).
Pertama, adalah dengan mengurangi porsi pemerintah dari hasil Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S). Kedua, memberlakukan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO). Ketiga, membebaskan bea impor untuk memudahkan industri.
(hoi/hoi) Next Article Masalah Gas, Picu Target Industri 2020 Lebih Lembek
Most Popular