Banyak Proyek Anti-Banjir Jakarta Mentok di Lahan, Kok Bisa?
Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
03 January 2020 12:07
Jakarta, CNBC Indonesia - Kelanjutan program pembangunan prasarana pengendalian banjir Jakarta dan sekitarnya sudah dilakukan oleh pemerintah pusat. Namun proyek-proyek itu terhambat pada pembebasan lahan. Hal ini membuat sederet proyek anti-banjir itu macet.
Pertama, yakni proyek normalisasi Sungai Ciliwung. Dari rencana pembangunan tanggul normalisasi sepanjang 33,69 Km, namun realisasinya baru mencapai 16,19 Km.
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC) Bambang Hidayah, menjelaskan bahwa mandeknya proyek ini karena terkendala pembebasan lahan.
"Hanya bisa dikerjakan 16 Km. Sisanya terkendala oleh lahan yang belum bebas. Kesepakatannya yang membebaskan lahan itu kan Pemprov DKI," ungkapnya kepada CNBC Indonesia, Kamis (2/1/2020).
Kedua, kendala serupa dialami proyek Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi. Proyek ini juga macet dan kini progres konstruksinya belum sampai 50%.
"Konstruksinya sedang percepatan. Lahannya [mayoritas] baru bebas sebelum lebaran kemarin. Baru ngebut [konstruksi] setelah lebaran kemarin," ungkap Bambang.
Secara rinci, pekerjaan fisik Bendungan Ciawi saat ini mencapai 44%, sedangkan Bendungan Sukamahi baru 35%. Adapun progres pembebasan lahan, kini Bendungan Ciawi mencapai 92,12% dan Sukamahi 90,31%.
"Jadi mudah mudahan akhir tahun ini selesai," imbuh Bambang.
Ide pembangunan dua bendungan ini sebenarnya sudah ada tahun 2005. Rencana itu baru dilanjutkan pada akhir tahun 2016 ditandai dengan penandatanganan kontrak pembangunan proyek. Kedua bendungan tersebut direncanakan selesai pada akhir 2020, padahal sempat ditargetkan selesai pada 2019.
Dua bendungan ini ditargetkan dapat mereduksi kontribusi banjir ke Jakarta, diharapkan dapat mereduksi aliran jadi cuma 30% dari total aliran air ke Jakarta.
Ketiga, pembangunan Sudetan Sungai Ciliwung dari Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT). "Sodetan itu akan mengalihkan 60 meter kubik banjir dari Ciliwung ke kanal banjir timur," kata Bambang Hidayah.
Proyek ini dimulai pada 18 Februari 2015. Sayangnya setelah sempat ditargetkan tuntas medio 2019 tapi belum tuntas karena terkendala pembebasan lahan.
Soal pembebasan lahan, sudah ada upaya percepatan pelaksanaan Sudetan Sungai Ciliwung telah diajukan perbaikan penetapan lokasi (penlok) dari Kementerian PUPR Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung - Cisadane Ditjen Sumber Daya Air ke Gubernur DKI pada tanggal 26 Desember 2019.
Masyarakat setempat telah menyetujui pemanfaatan lahan untuk kelanjutan pembangunan sudetan sepanjang 600 meter dari keseluruhan 1200 meter.
"Itu sudah dikerjakan 600 meter, sisanya 670 meter belum. Kendala lahan juga," imbuh Bambang.
Persoalan pembebasan lahan memang jadi biang kerok macetnya sejumlah proyek penanganan banjir. Dia menyebut, masyarakat punya beragam alasan menolak pembebasan lahan.
Sebab, banyak dari mereka yang sudah telanjur nyaman tinggal di tempatnya bermukim selama ini. Ada kesulitan membangun ekosistem baru pada lahan baru.
"Sudah disediakan rusun juga balik lagi. Kami sudah berkali-kali menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat. Ini juga untuk kepentingan dan keamanan semuanya," ungkapnya.
Keempat, Kementerian PUPR punya satu lagi jurus anti banjir yang masih dalam tahap perencanaan. Yang ini, bendungan akan dibangun di Bekasi, Jawa Barat.
Kementerian PUPR sudah membuat Perencanaan Pengendalian Banjir Kali Bekasi dimana pada tahun 2020 akan dilakukan value engineering terhadap perencanaan tersebut dan segera ditindaklanjuti dengan pekerjaan fisik konstruksinya.
Bambang Hidayah menjelaskan bahwa rencana itu tidak lepas dari adanya potensi banjir akibat ketidakmampuan daya tampung Kali Bekasi.
"Masalahnya kan hujan tinggi. Debit dari sungai Cileungsi dan Cikeas, nanti jadi satu di Bekasi. Perlu dilakukan normalisasi sungai," ungkapnya.
Adapun proyek bendungan ini, dia belum memberikan bocoran secara lengkap. Yang jelas saat ini pihaknya masih melakukan kajian.
"Kita rencana kajian selesai tahun ini, mungkin paling cepat lelang di 2021 ya," imbuhnya.
(hoi/hoi) Next Article PUPR: Banjir Jakarta Bukan karena Kiriman
Pertama, yakni proyek normalisasi Sungai Ciliwung. Dari rencana pembangunan tanggul normalisasi sepanjang 33,69 Km, namun realisasinya baru mencapai 16,19 Km.
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC) Bambang Hidayah, menjelaskan bahwa mandeknya proyek ini karena terkendala pembebasan lahan.
Kedua, kendala serupa dialami proyek Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi. Proyek ini juga macet dan kini progres konstruksinya belum sampai 50%.
"Konstruksinya sedang percepatan. Lahannya [mayoritas] baru bebas sebelum lebaran kemarin. Baru ngebut [konstruksi] setelah lebaran kemarin," ungkap Bambang.
Secara rinci, pekerjaan fisik Bendungan Ciawi saat ini mencapai 44%, sedangkan Bendungan Sukamahi baru 35%. Adapun progres pembebasan lahan, kini Bendungan Ciawi mencapai 92,12% dan Sukamahi 90,31%.
"Jadi mudah mudahan akhir tahun ini selesai," imbuh Bambang.
Ide pembangunan dua bendungan ini sebenarnya sudah ada tahun 2005. Rencana itu baru dilanjutkan pada akhir tahun 2016 ditandai dengan penandatanganan kontrak pembangunan proyek. Kedua bendungan tersebut direncanakan selesai pada akhir 2020, padahal sempat ditargetkan selesai pada 2019.
Dua bendungan ini ditargetkan dapat mereduksi kontribusi banjir ke Jakarta, diharapkan dapat mereduksi aliran jadi cuma 30% dari total aliran air ke Jakarta.
Ketiga, pembangunan Sudetan Sungai Ciliwung dari Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT). "Sodetan itu akan mengalihkan 60 meter kubik banjir dari Ciliwung ke kanal banjir timur," kata Bambang Hidayah.
Proyek ini dimulai pada 18 Februari 2015. Sayangnya setelah sempat ditargetkan tuntas medio 2019 tapi belum tuntas karena terkendala pembebasan lahan.
Soal pembebasan lahan, sudah ada upaya percepatan pelaksanaan Sudetan Sungai Ciliwung telah diajukan perbaikan penetapan lokasi (penlok) dari Kementerian PUPR Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung - Cisadane Ditjen Sumber Daya Air ke Gubernur DKI pada tanggal 26 Desember 2019.
Masyarakat setempat telah menyetujui pemanfaatan lahan untuk kelanjutan pembangunan sudetan sepanjang 600 meter dari keseluruhan 1200 meter.
"Itu sudah dikerjakan 600 meter, sisanya 670 meter belum. Kendala lahan juga," imbuh Bambang.
Persoalan pembebasan lahan memang jadi biang kerok macetnya sejumlah proyek penanganan banjir. Dia menyebut, masyarakat punya beragam alasan menolak pembebasan lahan.
Sebab, banyak dari mereka yang sudah telanjur nyaman tinggal di tempatnya bermukim selama ini. Ada kesulitan membangun ekosistem baru pada lahan baru.
"Sudah disediakan rusun juga balik lagi. Kami sudah berkali-kali menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat. Ini juga untuk kepentingan dan keamanan semuanya," ungkapnya.
Keempat, Kementerian PUPR punya satu lagi jurus anti banjir yang masih dalam tahap perencanaan. Yang ini, bendungan akan dibangun di Bekasi, Jawa Barat.
Kementerian PUPR sudah membuat Perencanaan Pengendalian Banjir Kali Bekasi dimana pada tahun 2020 akan dilakukan value engineering terhadap perencanaan tersebut dan segera ditindaklanjuti dengan pekerjaan fisik konstruksinya.
Bambang Hidayah menjelaskan bahwa rencana itu tidak lepas dari adanya potensi banjir akibat ketidakmampuan daya tampung Kali Bekasi.
"Masalahnya kan hujan tinggi. Debit dari sungai Cileungsi dan Cikeas, nanti jadi satu di Bekasi. Perlu dilakukan normalisasi sungai," ungkapnya.
Adapun proyek bendungan ini, dia belum memberikan bocoran secara lengkap. Yang jelas saat ini pihaknya masih melakukan kajian.
"Kita rencana kajian selesai tahun ini, mungkin paling cepat lelang di 2021 ya," imbuhnya.
(hoi/hoi) Next Article PUPR: Banjir Jakarta Bukan karena Kiriman
Most Popular