Belum Sembuh, Belanja Pemerintah Masih Lambat
Hidayat Setiaji, CNBC Indonesia
19 December 2019 14:01
Jakarta, CNBC Indonesia - Dalam situasi yang tidak biasa, seharusnya kita bersikap luar biasa. Ketika ekonomi melambat, sudah semestinya para pengambil kebijakan mengambil langkah-langkah yang tidak business as usual. Harus ada extra effort.
Namun di sisi kebijakan fiskal, sepertinya pola kerja business as usual masih dipertahankan. Ini bisa dilihat dari realisasi belanja negara.
Pada Januari-November 2019, realisasi belanja negara adalah Rp 2.046 triliun. Waktu yang tersisa tinggal sebulan, tetapi realisasi belanja negara masih 83,1% dari target.
Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, secara nominal memang naik karena pada Januari-November 2018 total belanja negara adalah Rp 1.942,6 triliun. Namun secara persentase lebih rendah karena tahun lalu pencapaiannya adalah 87,5%.
Sangat disayangkan, karena kebijakan fiskal seharusnya lebih agresif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Meski peran konsumsi pemerintah tidak sampai 10% dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi pemerintah bisa menjadi penentu arah dan pembuka jalan masuknya pemain swasta. Kalau pemerintah seadanya, dunia usaha juga alakadarnya.
Dikuliti lebih dalam, penyerapan belanja negara pun kurang menggembirakan. Pertama belanja pegawai yang tercatat Rp 223,8 triliun atau 99,7%. Tidak ada isu di sini, belanja pegawai adalah pengeluaran rutin bagi para Aparatur Sipil Negara.
Kedua belanja barang. Pada Januari-November 2019 belanja barang tercatat Rp 258,8 triliun atau 78% dari target. Not bad lah, secara persentase pun hanya sedikit turun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu 78,2%.
Masalahnya ada di poin ketiga yaitu belanja modal. Dalam 10 bulan pertama 2019, realisasi penyerapan belanja modal adalah Rp 119,5 triliun. Hanya 63,1% dari target dan turun 6,8% dibandingkan periode yang sama pada 2018.
Belanja modal adalah pengeluaran yang menggerakkan roda perekonomian, punya efek ikutan (multiplier effect) yang menciptakan aktivitas ekonomi baru. Namun belanja yang seperti ini malah turun.
Padahal kalau digenjot bisa menjadi stimulus yang merangsang pertumbuhan ekonomi. Lebih disayangkan lagi, rata-rata pertumbuhan belanja modal dalam empat tahun terakhir negatif 2%.
Namun di sisi kebijakan fiskal, sepertinya pola kerja business as usual masih dipertahankan. Ini bisa dilihat dari realisasi belanja negara.
Pada Januari-November 2019, realisasi belanja negara adalah Rp 2.046 triliun. Waktu yang tersisa tinggal sebulan, tetapi realisasi belanja negara masih 83,1% dari target.
Sangat disayangkan, karena kebijakan fiskal seharusnya lebih agresif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Meski peran konsumsi pemerintah tidak sampai 10% dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi pemerintah bisa menjadi penentu arah dan pembuka jalan masuknya pemain swasta. Kalau pemerintah seadanya, dunia usaha juga alakadarnya.
Dikuliti lebih dalam, penyerapan belanja negara pun kurang menggembirakan. Pertama belanja pegawai yang tercatat Rp 223,8 triliun atau 99,7%. Tidak ada isu di sini, belanja pegawai adalah pengeluaran rutin bagi para Aparatur Sipil Negara.
Kedua belanja barang. Pada Januari-November 2019 belanja barang tercatat Rp 258,8 triliun atau 78% dari target. Not bad lah, secara persentase pun hanya sedikit turun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu 78,2%.
Masalahnya ada di poin ketiga yaitu belanja modal. Dalam 10 bulan pertama 2019, realisasi penyerapan belanja modal adalah Rp 119,5 triliun. Hanya 63,1% dari target dan turun 6,8% dibandingkan periode yang sama pada 2018.
Belanja modal adalah pengeluaran yang menggerakkan roda perekonomian, punya efek ikutan (multiplier effect) yang menciptakan aktivitas ekonomi baru. Namun belanja yang seperti ini malah turun.
Padahal kalau digenjot bisa menjadi stimulus yang merangsang pertumbuhan ekonomi. Lebih disayangkan lagi, rata-rata pertumbuhan belanja modal dalam empat tahun terakhir negatif 2%.
Next Page
Pemerintah Seharusnya Jadi Andalan
Pages
Most Popular