Awas! Jokowi Bakal Ganti Pejabat yang Hambat Bangun Kilang
Gustidha Budiartie, CNBC Indonesia
13 December 2019 12:33
Jakarta, CNBC Indonesia- Presiden Joko Widodo kali ini tidak main-main soal niat bangun kilang. Ia meminta para pembantunya untuk memastikan kilang baru bisa beroperasi sebelum pemerintahannya berakhir.
Salah satunya yang bakal mengawal pembangunan kilang adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Hal ini diungkap oleh Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat berkunjung ke CNBC Indonesia.
"Refinery menjadi salah satu KPI kita di sektor investasi, ini akan berurusan dengan BKPM," kata Bahlil, Kamis (12/12/2019).
Ia mengatakan target dari Presiden Jokowi kilang baru sudah harus selesai di 2023. "Paling cepat adalah kilang Cilacap, Saudi Aramco itu kan tak perlu diragukan. Menko (Luhut) akan ke sana salah satu agendanya untuk memastikan itu," jelasnya.
Bahlil juga mengatakan masalah bangun kilang itu adalah masalah mau atau tidak. Banyak manfaat yang akan didapat Indonesia jika kilang terbangun, mulai dari menekan impor dan mengurangi CAD, sampai stok BBM yang lebih stabil.
"Harus jadi, kalau tidak ganti," kata Bahlil, menyampaikan pesan dari Jokowi.
Saat dikonfirmasi siapa yang diganti, menurut Bahlil tentunya adalah pejabat yang ditunjuk dan berwenang untuk memastikan pembangunan kilang ini. "Kan tidak mungkin Pak Jokowi yang diganti, pastinya yang ketahuan menghambat dan punya kewenangan untuk kilang ini."
(gus/gus) Next Article Ini Curhat Jokowi Soal 30 Tahun Tak Ada Kilang Baru
Salah satunya yang bakal mengawal pembangunan kilang adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Hal ini diungkap oleh Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat berkunjung ke CNBC Indonesia.
Ia mengatakan target dari Presiden Jokowi kilang baru sudah harus selesai di 2023. "Paling cepat adalah kilang Cilacap, Saudi Aramco itu kan tak perlu diragukan. Menko (Luhut) akan ke sana salah satu agendanya untuk memastikan itu," jelasnya.
Bahlil juga mengatakan masalah bangun kilang itu adalah masalah mau atau tidak. Banyak manfaat yang akan didapat Indonesia jika kilang terbangun, mulai dari menekan impor dan mengurangi CAD, sampai stok BBM yang lebih stabil.
"Harus jadi, kalau tidak ganti," kata Bahlil, menyampaikan pesan dari Jokowi.
Saat dikonfirmasi siapa yang diganti, menurut Bahlil tentunya adalah pejabat yang ditunjuk dan berwenang untuk memastikan pembangunan kilang ini. "Kan tidak mungkin Pak Jokowi yang diganti, pastinya yang ketahuan menghambat dan punya kewenangan untuk kilang ini."
(gus/gus) Next Article Ini Curhat Jokowi Soal 30 Tahun Tak Ada Kilang Baru
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular