Gelontoran Subsidi Pupuk Pakai Kartu Tani, Apa Kabarnya?
Efrem Siregar, CNBC Indonesia
12 December 2019 20:52
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Pertanian (Kementan) membuat terobosan dalam rangka penyaluran pupuk bersubsidi. Pembelian pupuk bersubsidi memakai Kartu Tani.
Hal ini dilakukan agar penyaluran pupuk bersubsidi dapat tepat sasaran. Dalam mekanismenya, Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) juga dikumpulkan secara digital. RDKK cukup penting untuk menggambarkan kebutuhan pupuk bersubsidi petani selama setahun.
Pendataan petani menggunakan nomor induk kependudukan (NIK). Ada 3 bank penerbit Kartu Tani, yaitu BNI, Mandiri, BRI.
"Jadi manfaat Kartu Tani dari sisi administrasi penagihan lebih mudah karena tidak perlu nota penjualan, notebook, RDKK di kios dan berita acara," katanya.
"Jadi ini akan lebih simple dan waktu penagihan akan lebih singkat karena cukup dengan print out," kata Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian Sarwo Edhy saat rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI, Kamis (12/12/2019).
Ia memaparkan per 26 November 2019, total petani penerima pupuk bersubsidi sebanyak 10,78 juta jiwa. Jumlah Kartu Tani yang terbit sebanyak 5,6 juta dan baru digunakan efektif oleh 571 ribu petani.
Namun, Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, masih menyimpan ragu terhadap Kartu Tani tersebut. Menurutnya, siapa yang bisa menjamin Kartu Tani dipegang petani atau kios.
"Kan bisa saja kartu itu dipegang pemilik kios. Ini perlu pengawasan," kata Sudin.
Menanggapi kritik tersebut, Sarwo mengatakan verifikasi identitas petani lewat NIK dilakukan berjenjang. Untuk pengawasan, Sarwo Edhy mengakui bahwa itu disebabkan karena beberapa petani kurang cakap dalam menggunakan kartu.
"Petani memang belum bisa menggesek kartu itu, jadi kios yang menggesekkan untuk petani," kata Sarwo Edhy.
Sosialisasi Kartu Tani sudah berlangsung sejak 2018 di beberapa kota dan diharapkan efektif pada 2020 mendatang.
(hoi/hoi) Next Article DPR Panggil Pemerintah Bahas Isu Kronis Pupuk Bersubsidi
Hal ini dilakukan agar penyaluran pupuk bersubsidi dapat tepat sasaran. Dalam mekanismenya, Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) juga dikumpulkan secara digital. RDKK cukup penting untuk menggambarkan kebutuhan pupuk bersubsidi petani selama setahun.
Pendataan petani menggunakan nomor induk kependudukan (NIK). Ada 3 bank penerbit Kartu Tani, yaitu BNI, Mandiri, BRI.
"Jadi ini akan lebih simple dan waktu penagihan akan lebih singkat karena cukup dengan print out," kata Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian Sarwo Edhy saat rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI, Kamis (12/12/2019).
Ia memaparkan per 26 November 2019, total petani penerima pupuk bersubsidi sebanyak 10,78 juta jiwa. Jumlah Kartu Tani yang terbit sebanyak 5,6 juta dan baru digunakan efektif oleh 571 ribu petani.
Namun, Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, masih menyimpan ragu terhadap Kartu Tani tersebut. Menurutnya, siapa yang bisa menjamin Kartu Tani dipegang petani atau kios.
"Kan bisa saja kartu itu dipegang pemilik kios. Ini perlu pengawasan," kata Sudin.
Menanggapi kritik tersebut, Sarwo mengatakan verifikasi identitas petani lewat NIK dilakukan berjenjang. Untuk pengawasan, Sarwo Edhy mengakui bahwa itu disebabkan karena beberapa petani kurang cakap dalam menggunakan kartu.
"Petani memang belum bisa menggesek kartu itu, jadi kios yang menggesekkan untuk petani," kata Sarwo Edhy.
Sosialisasi Kartu Tani sudah berlangsung sejak 2018 di beberapa kota dan diharapkan efektif pada 2020 mendatang.
(hoi/hoi) Next Article DPR Panggil Pemerintah Bahas Isu Kronis Pupuk Bersubsidi
Most Popular