DPR Panggil Pemerintah Bahas Isu Kronis Pupuk Bersubsidi

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi IV DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah pihak terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi. Rapat dibuka oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi, sekitar pukul 10.15 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Dalam agenda resmi DPR RI, RDP ini menghadirkan antara lain Dirjen PSP & Dirjen Tanaman Pangan Kementan Kementan, Deputi II Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian, dan Dirut PT Pupuk Indonesia Holding Company.

Dalam pengantarnya, Dedi Mulyadi menyampaikan perlunya digelar RDP kali ini. Dia menegaskan bahwa rapat ini membahas permasalahan pengelolaan dan penyaluran pupuk. Sejumlah masalah selalu jadi sorotan mengenai pupuk ini.

"Terutama masalah ketersediaan dan tepat waktu, selalu muncul menjadi salah satu topik yang selalu dikritisi dan dibahas oleh Komisi IV DPR RI. Oleh karena itu pada hari ini akan dilakukan rapat dengar pendapat yang khusus membahas persoalan terkait kebijakan pengelolaan dan penyaluran pupuk bersubsidi," ujarnya, Senin (5/10/2020).

Selain itu, terdapat pula beberapa permasalahan klasik dan selalu berulang. Di antaranya, lanjut Dedi Mulyadi, terkait kelangkaan pasokan, lonjakan harga atau biaya, khususnya bahan baku pupuk bersubsidi hingga penyaluran pupuk bersubsidi yang kurang tepat sasaran.

Baca: Ternyata Ini yang Bikin Pupuk Subsidi Langka di Petani?

"Pemerintah mencoba mengantisipasi permasalahan tersebut melalui kebijakan kartu tani. Namun dalam pelaksanaannya pun masih mengalami beberapa tantangan, antara lain petani yang lupa pin. Karena petani banyak yang belum pernah pakai ATM, jadi dia tidak tahu," ucapnya.

Sejalan dengan itu, tidak semua petani terdaftar dalam program kartu tani. Dikatakan pula, hal lain yang sering sekali jadi perhatian khusus dari Komisi IV DPR RI adalah mengenai pendataan petani dan data luas lahan sawah yang digunakan sebagai dasar penentuan kebutuhan pupuk.

"Yang juga mendapat perhatian komisi IV DPR RI, terkait dengan kurang bayar kepada PT Pupuk Indonesia. Sekali lagi adalah kurang bayar terhadap PT Pupuk Indonesia. Pupuk Indonesia-nya kalau ngomongin kurang bayar tidak berani di di luar rapat komisi IV," kata Dedi.

(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Waspada! Pupuk Impor Serbu Pasar RI