Wow! Anggaran Perjalanan Dinas PNS Meroket 139%, Hasilnya?
Hidayat Setiaji, CNBC Indonesia
11 December 2019 12:01
Jakarta, CNBC Indonesia - Belanja barang memiliki porsi terbesar dalam belanja pemerintah pusat. Oleh karena itu, pos ini kerap menjadi fokus efisiensi karena memang masih banyak yang bisa dihemat.
Pada 2019, belanja pemerintah pusat dianggarkan Rp 1.634,34 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 344,64 triliun (21,09%) adalah belanja barang.
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) mendefinisikan belanja barang sebagai pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Belanja barang terbagi tiga yaitu pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan, serta perjalanan.
Nah, yang disebut terakhir ini yang sering menjadi sorotan. Belanja perjalanan dinas aparatur negara dinilai kurang efisien, tidak jelas hasilnya, dan berbau pemborosan.
"Kita terus menerus dari seluruh standar untuk penggunaan uang negara itu diatur setertib mungkin. Kita tetap coba akomodatif atas kebutuhan berbeda dari kementerian/lembaga atau daerah. Kita terus perbaharui dan perbaiki mulai dari satuan biayanya standarnya, hingga kepantasan. Supaya tidak terjadi satu rombongan begitu banyak," tegas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Memangnya seberapa signifikan peranan perjalanan dinas dalam belanja modal? Ternyata lumayan.
Pada 2018, realisasi belanja modal tercatat Rp 347,47 triliun. Dari jumlah tersebut, belanja barang menyumbang Rp 43,79 triliun atau 12,6%. Menariknya, anggaran perjalanan dinas pada 2018 naik sampai 25,53% dibandingkan tahun sebelumnya.
Selama periode 2010-2018, realisasi belanja perjalanan dinas tumbuh rata-rata 13,14% per tahun. Sedangkan secara point-to-point, kenaikannya mencapai
139,29%!
Secara akuntansi, perjalanan dinas masuk kategori beban. Artinya, pengeluaran ini tergolong mengandung penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, termasuk potensi pendapatan. Tidak memberikan manfaat ekonomi secara langsung, tidak membuat penerimaan negara otomatis bertambah.
Tahun lalu, perjalanan dinas menyumbang 2% terhadap beban operasional pemerintah yang sebesar Rp 2.249,59. Beban operasional terbesar adalah belanja transfer ke daerah dan dana desa yang mencapai Rp 769,69 triliun.
Di tengah ekonomi yang melambat, peran fiskal bisa menjadi sangat menentukan. Meski porsinya tidak sampai 10% dari pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, tetapi belanja pemerintah bisa menjadi perangsang bagi investasi, ekspor, hingga konsumsi rumah tangga untuk tumbuh.
Oleh karena itu, anggaran negara harus efektif dan efisien. Setiap rupiah yang keluar dari 'kantong' Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku Bendara Umum Negara sebisa mungkin harus menjadi stimulus bagi perekonomian.
Apakah perjalanan dinas termasuk stimulus yang bisa menggerakkan ekonomi nasional? Setiap orang mungkin punya jawaban yang berbeda...
TIM RISET CNBC INDONESIA
(aji/aji) Next Article Sri Mulyani: APBD Tak Efisien, Cuma Bayar Gaji PNS & Perdinas
Pada 2019, belanja pemerintah pusat dianggarkan Rp 1.634,34 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 344,64 triliun (21,09%) adalah belanja barang.
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) mendefinisikan belanja barang sebagai pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Belanja barang terbagi tiga yaitu pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan, serta perjalanan.
"Kita terus menerus dari seluruh standar untuk penggunaan uang negara itu diatur setertib mungkin. Kita tetap coba akomodatif atas kebutuhan berbeda dari kementerian/lembaga atau daerah. Kita terus perbaharui dan perbaiki mulai dari satuan biayanya standarnya, hingga kepantasan. Supaya tidak terjadi satu rombongan begitu banyak," tegas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Memangnya seberapa signifikan peranan perjalanan dinas dalam belanja modal? Ternyata lumayan.
Pada 2018, realisasi belanja modal tercatat Rp 347,47 triliun. Dari jumlah tersebut, belanja barang menyumbang Rp 43,79 triliun atau 12,6%. Menariknya, anggaran perjalanan dinas pada 2018 naik sampai 25,53% dibandingkan tahun sebelumnya.
Selama periode 2010-2018, realisasi belanja perjalanan dinas tumbuh rata-rata 13,14% per tahun. Sedangkan secara point-to-point, kenaikannya mencapai
139,29%!
Secara akuntansi, perjalanan dinas masuk kategori beban. Artinya, pengeluaran ini tergolong mengandung penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, termasuk potensi pendapatan. Tidak memberikan manfaat ekonomi secara langsung, tidak membuat penerimaan negara otomatis bertambah.
Tahun lalu, perjalanan dinas menyumbang 2% terhadap beban operasional pemerintah yang sebesar Rp 2.249,59. Beban operasional terbesar adalah belanja transfer ke daerah dan dana desa yang mencapai Rp 769,69 triliun.
 Badan Pemeriksa Keuangan |
Di tengah ekonomi yang melambat, peran fiskal bisa menjadi sangat menentukan. Meski porsinya tidak sampai 10% dari pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, tetapi belanja pemerintah bisa menjadi perangsang bagi investasi, ekspor, hingga konsumsi rumah tangga untuk tumbuh.
Oleh karena itu, anggaran negara harus efektif dan efisien. Setiap rupiah yang keluar dari 'kantong' Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku Bendara Umum Negara sebisa mungkin harus menjadi stimulus bagi perekonomian.
Apakah perjalanan dinas termasuk stimulus yang bisa menggerakkan ekonomi nasional? Setiap orang mungkin punya jawaban yang berbeda...
TIM RISET CNBC INDONESIA
(aji/aji) Next Article Sri Mulyani: APBD Tak Efisien, Cuma Bayar Gaji PNS & Perdinas
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular